Siaran Pers

Kinerja BPJS Kesehatan Semester I Tahun 2014

Upload Date : 13 Aug 2014


JAKARTA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pembentukan BPJS Kesehatan ini dasari oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Karena kepesertaannya bersifat wajib, BPJS Kesehatan menargetkan semua penduduk Indonesia yang berjumlah 257,5 juta jiwa dapat terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Sosial paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang, dengan tingkat kepuasan 75%. Menurut data per 30 Juni 2014, tercatat jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah 124.553.040 jiwa
Adapun data terbaru per 8 Agustus 2014 menyebutkan bahwa jumlah total peserta BPJS Kesehatan adalah 126.487.166 jiwa. 


Sementara itu, terkait penerimaan iuran peserta BPJS Kesehatan selama satu semester, per 30 Juni 2014 total iuran peserta BPJS Kesehatan yang diterima adalah 18,412 triliun rupiah
Hingga 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 16.831 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas 9.752 puskesmas, 3.314 dokter praktek perorangan, 1.656 klinik pratama, 1.326 klinik TNI/Polri, 778 dokter gigi praktek mandiri, dan lima RS D Pratama. Sementara itu, terdapat 1.551 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang di dalamnya mencakup 17 RS pemerintah kelas A,  136 RS pemerintah kelas B, 292 RS pemerintah kelas C, 157 RS pemerintah kelas D, 123 RS khusus, 134 RS khusus jiwa, 586 RS swasta, 104 RS TNI, 10 RS Polri, 62 Klinik Utama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sudah bekerjasama dengan faskes penunjang lainnya, yaitu sebanyak 1.311 apotek dan 790 optikal di Indonesia.

Adapun kunjungan pasien peserta BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sebanyak 26.877.974 kunjungan, yang terdiri atas 5.254.741 kunjungan ke dokter praktek perorangan, 609.399 kunjungan ke fasilitas kesehatan TNI/Polri, 1.976.491 kunjungan ke Klinik Pratama, 18.929.689 kunjungan ke puskesmas, 107.489 kunjungan ke dokter gigi praktek mandiri, serta 165 kunjungan ke RS tipe D Pratama. Dari total jumlah kunjungan tersebut, terdapat jumlah rujukan ke fasiltas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebanyak 3.227.499 rujukan.

Sementara itu, mengacu pada laporan per 30 Juni 2014, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sendiri menerima 8.261.945 kasus untuk rawat jalan dan 1.663.819 kasus untuk rawat inap.

Berdasarkan data per 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim kepada fasilitas kesehatan sejumlah 16,415 triliun rupiah. Dari laporan 12 Kantor Divisi Regional BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, rata-rata jumlah hari penyelesaian klaim adalah 3,16 hari sejak berkas lengkap dari rumah sakit diajukan kepada BPJS Kesehatan, jauh lebih cepat daripada ketentuan batas waktu yang ditetapkan, yaitu 15 hari.

Berdasarkan data per 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan memiliki 103 Kantor Cabang, 367 Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota, 1.212 BPJS Kesehatan Center. Di samping itu, untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pekerja di kawasan industri, BPJS Kesehatan juga telah membuka 19 Liaison Officer.

BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan 30 perusahaan asuransi swasta melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dalam memberikan tambahan manfaat non-medis kepada masyarakat mampu yang menginginkan manfaat lebih. Adapun perusahaan asuransi swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama antara lain PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Equity Life Indonesia, PT MNC Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT  Lippo Insurance, PT Asuransi AXA Financial Indonesia, PT Asuransi Takaful Keluarga dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pelaporan pencapaian kinerja BPJS Kesehatan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Triwulan II Tahun 2014, terdapat empat aspek yang sudah mendapat penilaian yang baik (warna hijau/biru). Adapun keempat aspek tersebut adalah:
1. Tercapainya jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan capaian 102% dari target Triwulan II/2014 sebanyak 119 juta jiwa (warna biru),
2. Terselesaikannya Draft Revisi PP Nomor 101 Th. 2012 tentang PBI secara tepat waktu (warna hijau),
3. Tercapainya absensi klaim N-1 Fasilitas Kesehatan sampai dengan Triwulan II/2014 sebesar 97,32% atau 114,49% dari target semula yaitu 85% (warna biru),
4. Dari 30.590 keluhan peserta yang diterima BPJS Kesehatan sampai dengan Triwulan II/2014, telah diselesaikan 29.098 keluhan atau 95,12%, dengan rata-rata waktu penyelesaian keluhan selama 1,81 hari (warna hijau).
Sementara itu, aspek kelima yaitu tingkat kesadaran (awareness) masyarakat kepada program JKN, baru akan dinilai pada akhir tahun 2014 ini.

-Selesai-
Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen dengan Tiga Bank Pemerintah

Upload Date : 21 Jul 2014



Jakarta: Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmen dan mengembangkan ruang lingkup kerjasama dengan tiga bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Melalui hal ini, ketiga bank tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan fungsinya dalam melayani masyarakat peserta BPJS Kesehatan.

“Dari awal sudah kita sosialisasikan, selain melalui Kantor Cabang BPJS Kesehatan dan secara online, masyarakat juga dapat mendaftar secara individu maupun mendaftarkan badan usahanya di kantor cabang tertentu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi penumpukan pendaftaran di Kantor Cabang BPJS Kesehatan,” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Riduan, usai acara Penandatanganan Komitmen Dukungan Mitra Perbankan BPJS Kesehatan dalam Mendukung Operasional BPJS Kesehatan sekaligus Buka Puasa Bersama di Hotel Le Meridien, Senin (21/7).
 
Masyarakat dapat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan menggunakan Virtual Account secara manual melalui teller, atau bisa pula melalui auto debet, ATM, internet banking, mobile banking, EDC, serta LLG/TGS. Dalam pengelolaan iuran peserta BPJS Kesehatan, pihak bank memiliki layanan Cash Management System yang memudahkan Kantor Cabang BPJS Kesehatan melakukan pembayaran klaim kepada sebuah fasilitas kesehatan tanpa harus menunggu dropping dana dari kantor pusat. Selain itu, ada pula layanan Cash Pooling System yang berguna untuk mempermudah pengumpulan dana secara terpusat, sehingga dana dapat dioptimalkan untuk pembayaran klaim dan investasi.

“Terkait laporan pengelolaan iuran peserta BPJS Kesehatan, juga bisa dilakukan melalui sarana perbankan, sehingga datanya jelas dan transparan,” tegas Riduan.

Di samping berfungsi mengelola dana iuran peserta BPJS Kesehatan, tambahnya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI juga diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan BPJS Kesehatan sebagai media infomasi bagi masyarakat mengenai manfaat terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, ketiga bank tersebut diharapkan pula dapat menyosialisasikan layanan pengaduan informasi untuk peserta BPJS Kesehatan.
----
-Selesai-
Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id

Rayakan HUT ke-46, BPJS Kesehatan Gandeng Dompet Dhuafa

Upload Date : 17 Jul 2014

Jakarta: Dalam rangka memperingati HUT ke-46, BPJS Kesehatan menyelenggarakan acara sarasehan dan buka puasa bersama. Adapun acara tersebut dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPJS Kesehatan Cisarua, Bogor, Selasa (15/7), serta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/7). 

Dalam pidatonya Selasa lalu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan puas atas tercapainya kesempurnaan target kinerja dalam Annual Management Contract antara jajaran manajemen PT. Askes (Persero) dengan Kementerian BUMN. Pihaknya berhasil meraih angka 101,70% yang mana lebih tinggi dari target yang ditetapkan Kementerian BUMN waktu itu.

“Alhamdulillah, nilai kepuasan pelanggan yang ditargetkan naik sebesar 3,64 poin, kita lampaui menjadi 4,88 poin. Tingkat Kesehatan Perusahaan tercapai sesuai target dan menggolongkan institusi ini dalam Kategori Sehat A. Tingkat kesiapan transformasi dari PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan sesuai pasal 58, UU No 24 Tahun 2011, juga mencapai 100%. Tak hanya itu, kita juga mencapai tingkatan Emerging Industry Leader, yaitu  kelompok industri yang dinilai  pada level teratas dari kategori industri di lingkungan Kementerian BUMN, dengan skor sebesar 583,25. Tidak banyak BUMN yang bisa mencapai level ini,” tutur Fachmi.

Ia menambahkan, PT. Askes (Persero) juga menutup laporan keuangan per 31 Desember 2013 dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen. Kemudian 7 Juli 2014 lalu, BPJS Kesehatan mendapat penilaian audit tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Modifikasi (WTM), atas laporan posisi keuangan pembukaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Dompet Dhuafa untuk menjaminan kesehatan masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Premi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum masuk PBI APBN atau APBD (Jamkesda) akan ditanggung oleh lembaga zakat. Lembaga zakat ini juga akan memvalidasi kembali calon-calon peserta mana saja yang benar-benar berhak ditanggung oleh dana zakat,” jelas Fachmi, usai melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jaminan Kesehatan Kaum Dhuafa Non PBI dengan Dompet Dhuafa di Hotel Bidakara, Kamis (17/5). Acara tersebut dihadiri pula oleh Menkokesra dan Dewan Pembina Dompet Dhuafa.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah menggandeng Lembaga Amil Zakat yang dipelopori oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk menanggung jaminan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum masuk ke dalam program JKN.

Ada dua mekanisme pembiayaan kelompok masyarakat tersebut. Pertama, lembaga zakat akan membiayai langsung peserta tersebut. Kedua, lembaga zakat akan mencarikan pemberi zakat (muzaki) kepada peserta yang belum terdaftar sebagai PBI. Adapun premi yang dibayar adalah minimal Rp 25.500,- atau setara dengan premi kelas III peserta mandiri (Peserta Bukan Penerima Upah).

Melalui kerjasama dengan berbagai lembaga zakat di Indonesia, Fachmi berharap, penyaluran zakat yang dikumpulkan dapat dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu.


-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id

22 Rumah Sakit Siap Implementasikan Bridging System Lengkap (Komprehensif) dengan BPJS Kesehatan

Upload Date : 03 Jul 2014

fasilitas kesehatan (RS), BPJS Kesehatan mengembangkan bridging system, yaitu penggunaan fasilitas IT (web service) yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem pada sistem lainnya secara langsung.

Bridging system bertujuan meningkatkan efektivitas entry data processing serta efisiensi penggunaan sumber daya dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem, namun bersifat transparan. Selain itu, bridging system diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam proses pengelolaan klaim, piutang, maupun verifikasi.

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, terdapat banyak keuntungan yang diperoleh dari pengembangan bridging system. Bagi peserta BPJS Kesehatan, proses antrian menjadi jauh lebih cepat karena registrasi peserta hanya pada sistem rumah sakit. Dengan begitu, peserta BPJS Kesehatan bisa lebih cepat mendapat pelayanan kesehatan.

Keuntungan bagi pihak rumah sakit antara lain meningkatkan layanan administrasi peserta, menghemat SDM dan sarana-prasarana, perekaman data pelayanan kesehatan dan proses pengajuan klaim menjadi lebih cepat. Selain itu, penyelesaian insentif pelayanan berdasarkan beban kerja juga menjadi lebih cepat diselesaikan.

“Untuk BPJS Kesehatan sendiri, keuntungan yang diperoleh adalah adanya akurasi data peserta, proses verifikasi dan pembayaran klaim pun menjadi lebih cepat. Kemudian ada peningkatan kecepatan pengolahan data dan informasi layanan, juga ada transparansi pembiayaan karena perekaman data pada setiap sistem sama,” jelas Fachmi, usai acara Launching Bridging System di RS Cipto Mangunkusumo, Kamis (3/7).

Hingga akhir Juni lalu, bridging system ini sudah diimplementasikan penuh oleh 22 rumah sakit di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 rumah sakit di wilayah Jakarta yang sudah mengimplemen-tasikan bridging system secara lengkap, yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RSUD Tarakan, RSUP Fatmawati, RS Haji, RS Kanker Dharmais, RS Jantung Harapan Kita, RSPI Sulianti Saroso, dan RSUP Persahabatan.

Sementara sisanya tersebar di seluruh Indonesia, seperti RSUD Margono Soekarjo (Purwokerto), RSUP Dr. Sardjito (Yogyakarta), RSUD Tugurejo (Semarang), RSUD Dr Muwardi (Surakarta), RSOP Dr Soeharso Surakarta, RS Hasan Sadikin (Bandung), RSUD Karawang (Karawang), RSUD Dr Soetomo Surabaya, RSUD Dr. W. Sudirohusodo (Mojokerto), RSUD Genteng Kab. Banyuwangi, RSUP Wahidin Sudirohusodo (Makassar), BLU RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou (Manado), RSUD Arifin Achmad (Pekanbaru), dan RSU Adam Malik (Medan).
“Berdasarkan data per 27 Juni  2014, dari 1.515 rumah sakit di Indonesia, sebanyak 22 rumah sakit dinyatakan siap mengoperasikan bridging system secara lengkap (komprehensif). Data lain menyebutkan bahwa 1.239 di antaranya sudah meng-instal webservice lokal di server BPJS Kesehatan, sementara untuk implementasi bridging SEP-INA CBGs, sudah dilakukan oleh 1.178 rumah sakit,” jelas Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Dadang Setiabudi.

Ia menambahkan, dari 22 rumah sakit di seluruh Indonesia yang memiliki total 215 loket pelayanan, terdapat 163 loket yang digunakan untuk mengimplementasikan bridging system. RS Cipto Mangunkusumo sendiri telah mengimplementasikan bridging system di semua loket rumah sakitnya, yaitu sebanyak 23 loket. Beberapa rumah sakit lainnya yang mengimplementasikan bridging system di setiap loketnya antara lain RSUD Tarakan, RSUD Margono Soekarjo, RSUD Dr. Sardjito, RS Hasan Sadikin, RSUD Karawang, serta RSUP Wahiding Sudirohusodo. 

Sebagai informasi tambahan, lanjutnya, saat ini terdapat 72 rumah sakit di seluruh Indonesia yang sedang dalam proses pengembangan bridging system komprehensif dan akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat.

 Dalam alur penarikan data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) – INA CBGs, pertama petugas rumah sakit harus menginput nomor SEP peserta BPJS Kesehatan ke dalam aplikasi INA CBGs, kemudian klik data peserta BPJS Kesehatan tersebut sehingga muncul tampilan hasil input data pelayanan di INA CBGs, antara lain identitas pasien dan data klaim atau grouping. Setelah itu, petugas rumah sakit dapat memasukkan tanggal dokumen yang siap diverifikasi. 

BPJS Kesehatan Telah Gandeng Puluhan Asuransi Swasta Lewat Skema Coordination of Benefit (CoB)

Upload Date : 26 Jun 2014

Jakarta: Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka ruang seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih (khususnya dalam hal manfaat non medis) melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dengan perusahaan asuransi komersial. Selain tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013, skema COB ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih.

Prinsip COB BPJS Kesehatan ini adalah koordinasi manfaat yang diberlakukan bila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan nantinya akan menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan selisihnya akan menjadi tanggung jawab asuransi komersial selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur mengatakan, seiring berjalannya waktu skema CoB semakin diminati oleh berbagai perusahaan asuransi swasta, mengingat pada 2019 mendatang ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan tidak mematikan asuransi swasta. Justru dengan adanya BPJS Kesehatan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan semakin meningkat. Bagi masyarakat yang mampu yang ingin mendapat pelayanan non-medis lebih, seperti naik kelas ruang inap, maka bisa memanfaatkan skema CoB ini,” jelasnya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan 11 Perusahaan Asuransi Swasta/Tambahan, Rabu (25/6).

Adapun 11 perusahaan asuransi swasta yang ikut menandatangani perjanjian kerja sama adalah PT Asuransi Central Asia, PT AIA Financial, PT Asuransi Jiwa Recapital, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Astra Aviva Life, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Equity Life Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, PT MNC Life Assurance, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah melakukan penandatanganan dengan 19 perusahaan asuransi swasta terkait pelaksanaan skema Coordination of Benefit (CoB). Adapun perusahaan-perusahaan asuransi swasta tersebut adalah PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri, PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT  Lippo Insurance, PT Asuransi AXA Financial Indonesia, PT Avrist Assurance, PT Arthagraha General Insurance, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Asuransi Jiwa Generali Imdonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, serta PT Asuransi Multi Artha Guna.

Dengan demikian, maka total jumlah perusahaan asuransi swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan saat ini adalah 30 perusahaan asuransi swasta. Tak hanya itu, demi mengoptimalkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan kerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan. J umlah fasilitas kesehatan (faskes) tingkat rujukan BPJS Kesehatan pun ikut bertambah dari 1.530 faskes menjadi 1.546 faskes. Ke depannya, diharapkan angka ini terus meningkat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program JKN.

----
-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen
Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id