logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini # Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Distribusikan KIS-PBI Tambahan, Presiden Jokowi Blusukan Hingga Pelosok

Upload Date : 24 Mar 2017

PULAU GALANG, BATAM (23/03/2017) : Usai mengunjungi wilayah perbatasan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi melanjutkan blusukan ke sejumlah daerah lain seperti Pulau Galang - Batam, Kecamatan Barus - Tapanuli Tengah, dan Kecamatan Panyabungan - Mandailing Natal untuk kembali membagikan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) tambahan kepada masyarakat kurang mampu yang masuk dalam daftar PBI di masing-masing daerah tersebut. Penyerahan KIS-PBI tambahan secara langsung oleh Presiden tersebut merupakan wujud atensi pemerintah yang besar untuk memastikan seluruh warga negara ter-cover program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).



BPJS Kesehatan Dorong Kepesertaan BUMN 100%Gru

Upload Date : 22 Mar 2017

BPJS Kesehatan Dorong Kepesertaan BUMN 100%

Jakarta (22/03/2017) : Sejalan dengan visi mencapai Universal Health coverage/kepesertaan semesta di tahun 2019, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan Bincang JKN-KIS Gathering BUMN. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri BUMN RI, Rini Soemarno dan beberapa narasumber lain seperti Direktur BUMN, RS BUMN, Asuransi Kesehatan Tambahan, dsb. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Menteri BUMN sebagai wujud komitmen Badan Usaha Milik negara (BUMN) untuk mendaftarkan 100% atau seluruh pegawai dan keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Upaya ini juga dilakukan dalam rangka percepatan rekrutmen kepesertaan Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, khususnya untuk peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Peran Badan Usaha khususnya BUMN sangat besar dalam mendukung kegotong-royongan dalam Program ini. BUMN diharapkan menjadi role model atau motor penggerak khususnya dalam keberlangsungan program JKN-KIS yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Kabinet Jokowi-JK.

“Sebagaimana kita ketahui, Program JKN-KIS merupakan program negara yang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. BUMN sebagai badan usaha milik negara juga diharapkan dapat memberi contoh kepada badan usaha lain dalam hal partisipasi kepesertaan JKN-KIS. Mengingat program ini memiliki prinsip gotong royong maka keiikutsertaan setiap warga negara adalah wajib. Setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam memperoleh jaminan kesehatan, pegawai BUMN juga merupakan bagian dari penduduk Indonesia,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, di Jakarta (22/03).

Sampai dengan 17 Maret 2017  jumlah Peserta JKN-KIS telah mencapai jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 175 juta jiwa dari berbagai segmen kepesertaan. Ini berarti lebih kurang 70% penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. Dari jumlah tersebut, hampir 25 juta peserta (beserta keluarga) merupakan pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerjanya.

“Sehingga sampai dengan saat ini, 25 juta peserta pekerja Badan Usaha baik dari BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta (beserta keluarga) telah dilindungi dalam jaminan kesehatan yang komprehensif melalui Program JKN-KIS. Kami berharap kesadaran bergotong-royong ini dapat kita tingkatkan sehingga pekerja yang belum menjadi Peserta JKN-KIS dapat segera didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dalam program ini,” tambah Fachmi.

 

Fachmi Idris juga mengharapkan dukungan dari Kementerian BUMN dalam upaya mendorong kepesertaan 100% bagi pegawai BUMN beserta anggota keluarga. Sampai dengan saat ini, 144 BUMN telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dengan total jumlah peserta bersama anggota keluarganya sebanyak 1.248.578 jiwa (491.224  adalah pekerja BUMN). Terdapat 50 BUMN yang sudah mendaftarkan 100% karyawan dan keluarganya.

Tetap Nyaman dengan COB

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS, BUMN atau Badan Usaha lain yang memiliki dana lebih, bisa meng-upgrade pelayanan kesehatan non medisnya dengan skema Coordination of Benefit (CoB) atau Koordinasi Manfaat. BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan puluhan perusahaan asuransi kesehatan swasta atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) dalam mengimplementasikan CoB. Aturan baru CoB yang tertuang dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan aturan sebelumnya, yang lebih menguntungkan bagi peserta maupun perusahaan AKT.


Pertama, dilihat dari sisi kepesertaan, jika sebelumnya badan usaha mendaftarkan langsung kepesertaan JKN-KIS ke BPJS Kesehatan, kini dengan terbitnya aturan baru CoB, badan usaha dapat mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS melalui perusahaan AKT. Kedua, dari sisi pembayaran iuran, jika dulu pembayaran iuran dilakukan secara terpisah antara iuran JKN-KIS dengan premi AKT maka kini pembayaran iuran JKN-KIS dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran premi AKT.


“Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu asuransi kesehatan tambahan, maka koordinasi manfaat hanya dilakukan oleh salah satu asuransi kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Alternatif lainnya, peserta atau badan usaha dapat langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui perusahaan AKT,” terang Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari.

 

 

 

 

 

 

Ketiga, dari segi pelayanan kesehatan, jika aturan CoB yang lama membatasi rujukan hanya dari FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka dalam aturan CoB baru, peserta CoB JKN-KIS dapat menggunakan rujukan yang berasal dari FKTP non BPJS Kesehatan yang bermitra dengan perusahaan AKT, dengan catatan rujukan tersebut untuk kasus spesialistik. Dengan berlakunya kebijakan baru CoB BPJS Kesehatan ini, sebanyak 23 perusahaan AKT telah menjalin kerjasama untuk implementasi CoB.

 

Hingga saat ini terdapat 13 BUMN atau sebanyak 108.804 peserta PPU dari BUMN yang sudah menggunakan produk COB di antaranya Pelindo IV, Bank BNI, Wijaya Karya, Perum Percetakan Negara, Pupuk Sriwijaya, Garuda Indonesia, PT Timah (Persero), Adhi Karya (Persero), Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Jasa Raharja (Persero), Pegadaian (Persero), Perum LPPNPI, Kimia Farma (Persero).

 

“BPJS Kesehatan juga mendorong BUMN yang memiliki fasilitas kesehatan baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) untuk menjadi provider atau mitra kerja BPJS Kesehatan. Hal ini disamping akan mempermudah peserta JKN-KIS dari pegawai BUMN dalam memperoleh pelayanan kesehatan, diharapkan faskes milik BUMN juga dapat terus berkembang dan melayani peserta JKN-KIS lain,” jelas Andayani.

 

Hal ini mengingat, tambah Andayani,  jumlah peserta JKN-KIS terus berkembang dari waktu ke waktu, pemenuhan jumlah fasilitas kesehatan juga harus ditingkatkan, dan faskes milik BUMN dapat ikut andil dalam mendukung pemenuhan tersebut. Sampai dengan 17  Maret 2017, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 250 FKTP milik BUMN (Klinik Pratama, Dokter Praktek Perorangan, dan Dokter Gigi), serta 37 Rumah Sakit milik BUMN.

Hingga 17 Maret 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 175.566.792 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 20.739 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan 5.257 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Lab dll)  yang tersebar di seluruh Indonesia. Fasilitas kesehatan tersebut di dalamnya terdiri dari 9.600 FKTP swasta dan 1.231 FKRTL swasta.

 

Dalam kesempatan ini, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan Program Donasi JKN-KIS. Program Donasi JKN-KIS merupakan program yang melibatkan partisipasi masyarakat secara perorangan atau Badan Usaha atau lembaga lain yang bertujuan mewujudkan kepedulian kepada masyarakat di lingkungannya melalui kontribusi pendaftaran keluarga yang membutuhkan uluran tangan kita untuk didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS.

 

BUMN diharapkan juga dapat berpartisipasi melalui program CSR-nya untuk program JKN-KIS. Melalui salah satu bentuk donasi yaitu Donasi Badan usaha dalam bentuk partisipasi Badan Usaha yang memiliki kemampuan membayar iuran dan kepedulian terhadap sejumlah keluarga yang kurang beruntung di lingkungannya untuk didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS dan membayar iuran selama keluarga tersebut masih membutuhkan bantuan.

 



Kabupaten Tanah Datar Integrasikan Program Jamkesda Ke JKN-KIS

Upload Date : 15 Mar 2017

Kabupaten Tanah Datar Integrasikan Program Jamkesda Ke JKN-KIS

JAKARTA (15/03/2017) : Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peran Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), dan Kabupaten Tanah Datar telah turut serta mengintegrasikan program tersebut ke skema JKN-KIS.

“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” jelas Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi dalam acara penandatanganan kerjasama BPJS Kesehatan dengan Kabupaten Tanah Datar tentang Sinergi Program Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional– Kartu Indonesia Sehat, di Jakarta (15/03). Hadir dalam penandatanganan tersebut, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi.

Bayu menambahkan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Memasuki tahun ke-empat dalam mengelola jaminan kesehatan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 175.229.402 jiwa  (per 10 Maret 2017) atau hampir mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Dan hingga saat ini, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 441 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke BPJS Kesehatan dengan jumlah kepesertaan 16 juta jiwa.

“Besar harapan kami, di akhir tahun 2017 ini seluruh Jamkesda dapat terintegrasi dalam Program JKN-KIS, dan seluruh Pemerintah Daerah dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage bagi penduduk di daerah masing-masing melalui Program JKN-KIS, sehingga program ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh Rakyat Indonesia,” jelas Bayu.

Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini (1) perluasan kepesertaan JKN–KIS; (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Program JKN-KIS; (3) optimalisasi pembiayaan Program JKN–KIS; dan (4) peningkatan kolektabilitas iuran Program JKN-KIS.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, juga Pemerintah Kabutapen/Kota yang telah mengintegrasikan program ini. Ke depan peran serta Pemda bukan hanya dari sisi pembiayaan, namun bagaimana mengoptimalkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan kami siap untuk bekerja bersama-sama,” ujar Bayu.

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera  Barat. Kabupaten dengan luas wilayah 1.336 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 362.759 jiwa. Khusus di wilayah Kabupaten tanah Datar total kepesertaan yang telah masuk dalam program JKN-KIS adalah sebanyak 228.326 jiwa atau sebanyak 62,94 % dari total jumlah penduduk. Adapun Jumlah peserta yang diintegrasikan dengan program  JKN-KIS sebanyak 62.105 jiwa.

***

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                     

+62 21 424 6063 | humas@bpjs-kesehatan.go.id



Puluhan Perusahaan Asuransi Kesehatan Swasta Siap Jalankan Aturan Baru CoB BPJS Kesehatan

Upload Date : 28 Feb 2017

Puluhan Perusahaan Asuransi Kesehatan Swasta Siap Jalankan Aturan Baru CoB BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kembali Gelar Pemeriksaan IVA di Karanganyar

Upload Date : 21 Feb 2017

BPJS Kesehatan Kembali Gelar Pemeriksaan IVA di Karanganyar

 

KARANGANYAR (21/02/2017): Dalam rangka menekan jumlah penderita kanker  leher rahim di Indonesia, Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE Kabinet Kerja) bersinergi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam kegiatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Pada Perempuan melalui Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah (21/02). Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo sekaligus dalam rangka kunjungan kerja beliau ke sejumlah tempat di Karanganyar. OASE Kabinet Kerja merupakan sebuah perkumpulan para pendamping menteri dan unsur eksekutif lain yang dipimpin oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, yang memiliki tiga program serangkaian program untuk mendukung tercapainya Nawacita Presiden Jokowi. Salah satu program yang digalang adalah meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan di Indonesia mulai tahun 2015 - 2019.

 

“Deteksi dini kanker leher rahim ini merupakan salah satu bentuk program promotif preventif yang dijamin BPJS Kesehatan bagi peserta JKN-KIS. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Negara memberikan arahan bahwa perlu terus dilakukan upaya jemput bola agar semakin banyak ibu-ibu yang mendapatkan kesempatan diperiksa tanpa harus meninggalkan pekerjaannya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, saat mendampingi Ibu Iriana Joko Widodo.

 

Fachmi menambahkan, deteksi dini kanker leher rahim masuk dalam skema pembiayaan program JKN-KIS, sehingga peserta JKN-KIS yang ingin melakukan deteksi dini kanker leher rahim tidak perlu lagi mengeluarkan uang. Sebagai informasi, kanker leher rahim tidak menimbulkan gejala dan sulit terdeteksi pada stadium awal, oleh karena itu sebaiknya lakukan skrining kesehatan melalui layanan kesehatan deteksi dini kanker leher rahim. Kanker leher rahim, tambah Fachmi umumnya baru terdeteksi ketika sudah stadium lanjut, di mana proses pengobatan yang harus dilakukan menjadi lebih sulit dan biaya pengobatannya pun menjadi lebih mahal. Namun dibandingkan dengan jenis kanker lainnya, kanker leher rahim sebetulnya paling mudah dicegah dan dideteksi. Caranya dengan melakukan deteksi dini dan pemberian vaksinasi.

 

Menurut Fachmi, apabila dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat peserta JKN-KIS yang positif mengidap kanker leher rahim, maka ia dapat menjalani perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data peserta BPJS Kesehatan secara nasional di tahun 2016, jumlah kasus kanker leher rahim di tingkat pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan mencapai 12.820 kasus dengan total biaya sekitar Rp56,5 miliar, sementara di tingkat rawat inap ada 6.938 kasus dengan total biaya sekitar Rp87,1 miliar.

 

Di Tahun 2016 juga, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan instansi pemerintah dan pihak lainnya telah melakukan pemeriksaan IVA kepada 137.465 peserta JKN-KIS dan sebanyak 5.753 orang terdekteksi IVA positif. Khusus di wilayah kerja Divisi Regional VI BPJS Kesehatan (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta), di tahun 2016, pemeriksaan IVA telah dilakukan kepada 17.129 peserta JKN-KIS dengan hasil IVA positif yaitu 1.277 orang untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan tindakan krioterapi, dan sebanyak 3.379 peserta JKN-KIS (456 orang dengan IVA positif) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Surakarta.

 

Sedangkan sampai dengan Januari 2017, sebanyak 6.117 peserta JKN-KIS telah melakukan pemeriksaan IVA. Khusus di wilayah kerja Divisi Regional VI (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta) BPJS Kesehatan, sebanyak 468 peserta JKN-KIS telah melakukan pemeriksaan IVA dan sebanyak 140 peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Surakarta.

 

Keseriusan pemerintah dalam menekan angka penderita kanker leher rahim di Indonesia dibuktikan dengan dicanangkannya Gerakan Nasional Deteksi Dini Kanker pada Perempuan yang dirilis tahun lalu. Pada 21 April 2015 silam, gerakan tersebut dilakukan secara serentak di sejumlah puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.

 

Tak hanya itu, pada 29 Juli 2016, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan OASE, Kementerian Kesehatan dan BKKBN melaksanakan kegiatan Pencanangan Gerakan Promotif Preventif dengan Pemeriksaan IVA dan Papsmear serentak di seluruh Indonesia, tepatnya di 1.558 titik pelayanan pemeriksaan IVA dan Papsmear. Kegiatan itu pun sukses menyabet Rekor MURI sebagai Penyelenggaraan Program Pemeriksaan IVA dan Papsmear Terbanyak Serentak di Indonesia.






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.