logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Integrasi Jamkesda ke Dalam JKN-KIS: Gotong Royong dalam Bingkai NKRI

Upload Date : 09 Jan 2017

Integrasi Jamkesda ke Dalam JKN-KIS: Gotong Royong dalam Bingkai NKRI

 

JAKARTA (09/01/2017) :  Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), terbukti telah memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan adanya kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

 

Sesuai dengan Undang-Undang SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ketentuan dalam Undang-Undang SJSN tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

 

Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, salah satunya dilakukan melalui peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu sasaran pokok yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita).

 

“Pemerintah Pusat sudah berkomitmen dan memutuskan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk kurang mampu. Sebanyak kurang lebih 40% dari total 257 juta penduduk Indonesia dibiayai negara. Mereka tergolong sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program JKN-KIS, dengan besaran iurannya yang dibayarkan negara sebesar Rp 23.000 per orang per bulan atau sekitar Rp25 triliun dari APBN. Sedangkan sisanya adalah penduduk yang iurannya tidak dibiayai pemerintah didorong terus menerus untuk bergabung dengan program JKN-KIS,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi, dalam Diskusi Media yang digelar di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (09/01).

 

Bayu menegaskan, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis. Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

 

“Sebanyak 433 Pemda telah menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Dukungan pemda ini meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. UU 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter,” terangnya.

 

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan Pemda untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terkait program JKN-KIS, termasuk di antaranya meminta Pemda mengintegrasikan program Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS. Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional.

 

Selain itu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi mulai dari sanksi administrative sampai dengan sanksi pemberhentian tetap.

 

Bahwa dalam hal dipandang dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduk daerah tersebut sebagai Peserta dalam program jaminan kesehatan, maka pemerintah daerah dapat (1) Menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan; (2) Melakukan penyesuaian anggaran: (3) Melakukan validasi dan penyesuaian jumlah kepesertaan yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN).

 



Pemprov DKI Jakarta Masuki Tahun ke-4 Integrasikan KJS ke Program JKN-KIS

Upload Date : 29 Dec 2016

 


Untuk disebarluaskan segera

SIARAN PERS

PEMPROV DKI JAKARTA  MASUKI TAHUN KE- 4

INTEGRASIKAN KJS KE PROGRAM JKN-KIS

Jakarta (29/12/2016): Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPJS Kesehatan kembali melakukan integrasi Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Integrasi Jamkesda Provinsi DKI Jakarta sudah dimulai pada tahun 2013 (saat itu masih PT Askes (Persero), lalu dilanjutkan di tahun 2014 saat PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, dan setiap tahun hingga saat ini secara rutin dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama.

Ini merupakan perpanjangan kerjasama tahun ke 4  untuk pelaksanaan pada 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember tahun 2019. Total penduduk DKI yang tercover (ditanggung) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Jumlah Peserta PBI APBD saat ini mencapai 3.487.096 jiwa, “ ujar papar Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Mira Anggraini yang turut hadir menyaksikan penandatanganan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan Kantor Divisi Regional IV (DKI Jakarta), Kamis (29/12)

Adapun Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah

1.       Penduduk yang memiliki KTP/KK DKI Jakarta

2.       Peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri kelas 1 dan 2 yang memiliki tunggakan iuran minimal 3 bulan dan PBPU Mandiri kelas 3 memiliki tunggakan 1 bulan iuran.

3.       Warga binaan sosial Pemprov DKI Jkarta

4.       Warga binaan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara.

5.       Bagi  peserta (anak dari peserta PBI APBD) yang kuliah diluar DKI Jakarta dapat terdaftar pada faskes tingkat pertama diluar wilayah DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan kuliah yang diberbaharui setiap tahun.

 

BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang sangat konsisten dalam mendukung program JKN-KIS. Dukungan tersebut sangat strategis,  terlebih untuk keberlangsungan program JKN-KIS dan mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC).

 

“Peran Pemda khususnya dalam hal percepatan kepersertaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN-KIS yang terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan terintegrasi. Selain itu, pelembagaan sistem kendali mutu dan biaya ditingkat daerah dan sistem pembinaan dan pengawasan juga tingkat kepatuhan pelaksanaan JKN-KIS di daerah merupakan isu yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani oleh Pemda,” jelas Mira.

 

Tidak sampai disitu, BPJS Kesehatan mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang secara proaktif mendaftarkan  warganya, yang sebelumnya terdaftar dalam  peserta mandiri (PBPU) namun menunggak dan tergolong masyarakat tidak mampu, sehingga dapat masuk dan diakomodir menjadi peserta KJS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, dimana menjelaskan Peserta PBPU (peserta Mandiri) yang memiliki KTP DKI Jakarta Langsung dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Jakarta apabila (1) pendaftar baru di kelas III (2) peserta yang terdaftar di kelas III yang menunggak 1 bulan iuran (3) peserta yang terdaftar di kelas I dan kelas II yang menunggak minimal 3 bulan.

 

Dalam memenuhi aspek portabilitas dan aksestabilitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, diwilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdapat 627 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 125 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

 

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063, humas@bpjs-kesehatan.go.id



Perpanjang Integrasi JKRA Setiap Tahun, BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Pemerintah Aceh

Upload Date : 23 Dec 2016

Perpanjang Integrasi JKRA Setiap Tahun,

BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Pemerintah Aceh

 

ACEH (23/12/2016): Sebagai upaya mewujudkan cita-cita universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019 mendatang, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia, khususnya dalam hal mengintegrasikan program jaminan kesehatan di daerahnya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satu Pemda yang menerapkan integrasi jaminan kesehatan daerahnya secara konsisten dan berkelanjutan adalah Pemerintah Aceh melalui Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh.

 

Pengelolaan program JKRA oleh BPJS Kesehatan sendiri dimulai pada bulan Juni 2010 dengan jumlah peserta mencapai 1.750.327 jiwa, di mana pada saat itu BPJS Kesehatan masih berstatus sebagai PT. Askes (Persero). Kini, perpanjangan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Aceh terkait penyelenggaraan JKRA tersebut, telah memasuki tahun keempat dengan jumlah data awal peserta 1.920.749 jiwa.

 

Dengan pelaksanaan program JKRA dan disandingkan dengan jaminan kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, dan asuransi lainnya), maka seluruh penduduk Aceh pun sudah ter-cover oleh program jaminan kesehatan. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Aceh yang sudah menjadi peserta JKN-KIS adalah 5.085.269 jiwa, atau 99.7% dari total penduduk Aceh.

 

“Kami sangat mengapresiasi langkah konsisten Pemerintah Aceh dalam memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap implementasi program jaminan kesehatan di Indonesia. Semoga komitmen Pemerintah Aceh ini dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi Pemda lainnya yang sudah maupun belum bergabung dengan BPJS Kesehatan,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Aceh tentang Penyelenggaraan JKRA, Jumat (23/12) di Aceh.

 

Menurut Andayani, keberhasilan pelaksanaan program jaminan kesehatan di Aceh sangat bergantung pada peran Pemerintah Aceh, khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholders lainnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan JKRA, seperti ketentuan jumlah kepesertaan (by name by address) sesuai dengan perjanjian kerja sama, ketentuan masa berlaku kepesertaan, ketentuan jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan (baik di tingkat FKTP maupun di tingkat FKRTL), serta ketentuan pembayaran iuran.

 

Hingga 16 Desember 2016, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 171.677.176 jiwa. Dari angka tersebut, kepesertaan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau integrasi Jamkesda telah mencapai lebih dari 15,3 juta jiwa, yang berasal dari 388 Kabupaten/Kota.

 

Dalam hal penyediaan layanan kesehatan, sampai dengan 9 Desember 2016, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 20.740 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas dokter praktik perorangan, klinik pratama dan puskesmas. Selain itu, di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 2.017 rumah sakit dan 2.991 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Konsisten Integrasikan Jamkesda ke Program JKN-KIS

Upload Date : 23 Dec 2016

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Konsisten Integrasikan

Jamkesda ke Program JKN-KIS

 

Manado (23/12/2016):  Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peran Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selalu konsisten mengintegrasikan program Jamkesda bahkan sejak era PT Askes (Persero) yang dimulai di tahun 2010 lalu.

 

“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi idris.

 

Fachmi Idris menambahkan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Hampir tiga tahun berjalan mengelola jaminan kesehatan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 171 juta jiwa atau hampir mencapai 70% dari total penduduk Indonesia.  Secara nasional, saat ini sebanyak 32 dari 34 provinsi atau 388 Jamkesda kabupaten/Kota telah mengintegrasikan sebagian/seluruh peserta Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan.

 

Untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri jumlah penduduk yang telah menjadi peserta JKN-KIS adalah 1.720.704 jiwa atau 72,10% dari total jumlah penduduk Sulawesi Utara, yang terdiri dari (1) Segmen Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 992.628 jiwa atau 57,69% dari jumlah penduduk (2) Segmen Peserta Pekerja Penerima Upah sebanyak 358.424 jiwa atau 20,83% dari jumlah penduduk (3) Segmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sebanyak 284.934 jiwa atau 16,56% dari jumlah penduduk dan (4) Segmen Bukan Pekerja (BP) sebanyak 84.421 jiwa atau 4,91% dari jumlah penduduk .

 

Khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, di tahun 2016 ini Pemda yang sudah mengintegrasikan Jamkesda-nya sebanyak 13 Kabupaten/Kota dari 15 Kabupaten/Kota dengan total kepesertaan adalah sebanyak 156.530 jiwa dan 2 Kabupaten/Kota yang belum mengintegrasikan Jamkesda-nya baru mengintegrasikan Jamkesda-nya untuk periode tahun 2017. Total kepesertaan Jamkesda Se-wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 mendatang adalah sebanyak 169.819 jiwa.

 

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut, juga Pemerintah Kabutapen/Kota yang telah mengintegrasikan program ini. Dan kami harapkan sampai dengan tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia termasuk masyarakat Provinsi Sulut telah menjadi peserta JKN-KIS. Ke depan peran serta Pemda bukan hanya dari sisi pembiayaan, namun bagaimana mengoptimalkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan kami siap untuk bekerja bersama-sama,” ujar Fachmi Idris.

 

Dalam memenuhi aspek portabilitas dan aksestabilitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, diwilayah kerja kami terdapat 380 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang tersebar di wilayah Kantor cabang Manado sebanyak 195 FKTP dan di wilayah Kantor cabang Tondano sebanyak 185 FKTP, 36 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di wilayah Kantor cabang Manado sebanyak 21 FKRTL dan di wilayah Kantor cabang Tondano sebanyak 15 FKRTL, 13 Optik yang tersebar di wilayah Kantor cabang Manado sebanyak 5 Optik  dan di wilayah Kantor cabang Tondano sebanyak 5 Optik serta 10 apotik yang tersebar di wilayah Kantor cabang Manado sebanyak 7 Apotik dan di wilayah Kantor cabang Tondano sebanyak 6 Apotik obat kronis yang siap mendukung pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS termasuk integrasi Jamkesda yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang diamanahkan kepada BPJS Kesehatan.

 



Comply terhadap Regulasi, Bali Bergabung dalam JKN -KIS BPJS Kesehatan

Upload Date : 19 Dec 2016

Comply terhadap Regulasi, Bali Bergabung dalam JKN -KIS BPJS Kesehatan

 

BALI (19/12/2016): Langkah BPJS Kesehatan menuju cakupan jaminan kesehatan semesta kian menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini tak lepas dari peran dan dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

 

Salah satunya datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Dukungan Pemprov Bali tersebut ditandai melalui pengintegrasian Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.

 

“Dengan kerja sama ini, maka terhitung 1 Januari 2017 seluruh program jaminan kesehatan daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bali akan terintegrasi dalam Program JKN-KIS, termasuk Kabupaten Badung yang juga telah mengintegrasikan Program Kartu Badung Sehat ke dalam Program JKN-KIS minggu lalu,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional XI, Senin (19/12).

 

Dalam integrasi tersebut, Pemprov Bali mendaftarkan sebanyak 400.749 jiwa penduduk Bali yang miskin dan tidak mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS. Jumlah ini meliputi  25.326 warga Kab. Jembrana, 56.240 warga Kab. Tabanan, 48.457 warga Kab. Gianyar, 19.907 warga Kab. Klungkung, 38.465 warga Kab. Bangli, 84.323 warga Kab. Karangasem, 117.439 warga Kab. Buleleng, serta 10.592 warga Kota Denpasar.

 

Fachmi pun mengungkapkan apresiasinya kepada Pemprov Bali atas kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesehatan masyarakat dengan menjalankan JKBM sejak tahun 2010. Meski penduduk di sejumlah wilayah telah dijamin Jamkesda, termasuk melalui JKBM, namun belum tentu penduduk tersebut mendapatkan privilege yang sama untuk mendapatkan pelayanan pada saat berada di luar wilayahnya.

 

"Di sinilah letak keunggulan JKN-KIS yang dapat menjamin pesertanya menerima pelayanan di seluruh Indonesia, atau yang dikenal sebagai manfaat portabilitas," ujar Fachmi.

 

Oleh karena itu, dengan terdaftarnya warga Bali menjadi peserta JKN-KIS, mereka akan memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

 

Sampai dengan akhir November 2016, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 19.536 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dalam hal ini Dokter Praktik Perorangan, Klinik Pratama dan Puskesmas. Juga sebanyak 5.084 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam hal ini meliputi rumah sakit, apotek dan optik di seluruh Indonesia.

 

Hingga 16 Desember 2016, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 171.677.176 jiwa. Dari angka tersebut, kepesertaan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau integrasi Jamkesda telah mencapai lebih dari 15,3 juta jiwa, yang berasal dari 388 Kabupaten/Kota. Fachmi pun berharap, keikutsertaan Pemprov Bali dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat memberi motivasi bagi para Pemda lainnya yang belum bergabung.

 

Gayung bersambut. Gubernur Bali Mangku Pastika menyampaikan, "Walau program Jaminan Kesehatan Bali Mandara lahir lebih dahulu dari program JKN-KIS, namun saya comply terhadap regulasi yang mengharuskan program ini dikelola BPJS Kesehatan". Inilah yang diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain.

****





e-Procurement | Webmail | Knowledge Management Versi Mobile
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.