logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini # Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Disempurnakan

Upload Date : 31 Mar 2017

Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Disempurnakan

(Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Teken Peraturan Bersama terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada FKTP)


Jakarta (31/03/2017): Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, saat ini telah diterapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 pada Puskesmas di 33 Ibukota Provinsi dengan jumlah 995 Puskesmas. Penerapan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) sudah mulai dilakukan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP


Berdasarkan hasil pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta uji petik yang dilakukan pada 6 (enam) Provinsi yang melibatkan stakeholder terkait baik di Tingkat Pusat yaitu Kementerian Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama, Organisasi Profesi serta Tim Kendali Mutu Kendali dan Kendali Biaya dan di tingkat daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupetan/Kota, asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan terkait pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan di Tahun 2017, dimana pada tahun 2017 KBK akan diperluas pelaksanaannya yaitu di Puskesmas (Ibukota Provinsi dan selain Ibukota Provinsi), Praktik Dokter, Klinik Pratama dan RS D Pratama kecuali FKTP di wilayah terpencil dan sangat terpencil. 


“Tujuan penandatangan Peraturan Bersama ini adalah untuk penyempurnaan ketentuan pelaksanaan KBK yang akan diberlakukan pada seluruh FKTP kecuali bagi FKTP di wilayah terpencil dan sangat terpecil dan faskes yang tidak tersedia jaringan komunikasi data, sehingga KBK dapat berjalan lebih baik dan dapat meningkatkan mutu layanan di FKTP,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menandatangani Penandatanganan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Jumat (31/03).

“Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan ini merupakan metode pembayaran yang sudah diterapkan di banyak negara yang menggunakan social insurance. Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.


Di era JKN-KIS, lanjut Fachmi, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP sangatlah penting, mengingat FKTP merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan. Bila kualitas FKTP tidak ditingkatkan, angka rujukan akan terus meningkat, sehingga bisa terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. 


“Semakin hari, jumlah peserta JKN-KIS kian bertambah. Sehingga FKTP sebagai lini pertama pelayanan kesehatan harus diperkuat dan terus berkomitmen supaya dapat terus memberikan pelayanan yang optimal. Ini juga merupakan upaya kendali mutu kendali biaya di fasilitas kesehatan, sekaligus sebagai komitmen nyata dari pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu,” tutur Fachmi Idris.

Karenanya, dibutuhkan indikator komitmen pelayanan FKTP, sehingga bagi FKTP yang mencapai standar indikator komitmen pelayanan, akan mendapatkan kapitasi maksimal.

 

Penilaian terhadap FKTP melalui KBK dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi beberapa aspek. Pertama adalah Angka Kontak yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta berdasarkan jumlah peserta JKN (per nomor identitas peserta). Indikator kedua adalah Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP, sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP. Selanjutnya yang menjadi indikator ketiga adalah Rasio Peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) Rutin Berkunjung ke FKTP, yang merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peserta Prolanis.

 

Bagi FKTP yang sudah memenuhi persyaratan untuk menerapkan KBK namun dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan belum menjalankan penerapan KBK, pembayaran kapitasi diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari norma kapitasi.

 

Sampai dengan 20 Maret 2017, jumlah Kabupaten/kota yang telah sepakat melaksanakan KBK adalah 483 Kabupetan Kota dari total 514 Kabupaten/Kota (93.97%). Dengan ditandatanganinya peraturan bersama ini, pelaksanaan KBK pada Klinik Pratama, Dokter Praktek Perorangan dan RS D Pratama tetap dilakukan melalui penilaian kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan setiap bulannya tanpa diterapkan penyesuaian kapitasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

 

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

+62-21-4246063                                            

humas@bpjs-kesehatan.go.id



BPJS Kesehatan Buka Layanan Pendaftaran Di 67 Mall PT. Lippo Karawaci Tbk Di Seluruh Indonesia

Upload Date : 25 Mar 2017

BPJS Kesehatan Buka Layanan Pendaftaran Di 67 Mall PT. Lippo Karawaci Tbk

Di Seluruh Indonesia

 

Kerjasama Pertama Kali Dengan Pihak Swasta Sebagai Wujud Dukungan Terhadap Program Pemerintah Untuk Mempercepat Pencapaian Target Kepesertaan JKN-KIS

Tangerang (25/03/2017) : Kepuasan peserta me rupakan salah satu Fokus Utama BPJS Kesehatan di tahun 2017. Berbagai  terobosan dilakukan oleh BPJS Kesehatan guna meraih tingkat kepuasan peserta yang tinggi. Salah satu terobosan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan adalah mengembangkan cara pendaftaran bagi peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.  Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau menginginkan kemudahan dalam mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS akan difasilitasi melalui perluasan kanal-kanal pendaftaran yang ada, diantaranya  pendaftaran melalui Care Center 1500-400 (saat ini masih Pilot Project) dan melalui berbagai Point of Service (POS) public area seperti Mall, Bank, PT POS, Kelurahan dan Kecamatan.

Untuk pendaftaran di POS public area, salah satunya dilakukan bekerjasama dengan PT Lippo Karawaci Tbk. Komitmen Lippo Karawaci dalam mendukung dan mensukseskan keberlangsungan Program JKN-KIS salah satunya diwujudkan dengan memberikan aksesibilitas kemudahan pendaftaran khusus untuk calon peserta mandiri/PBPU. Saat ini diawali dengan membuka titik pelayanan di Maxx Box Lippo Karawaci, dan secara paralel titik pendaftaran akan diperluas di 3 (tiga) titik Mall yaitu di Lippo Puri Indah Jakarta Barat, Lippo Kemang Jakarta Selatan dan Lippo Cikarang Bekasi.

“Strategi ini adalah sebuat terobosan yang diharapkan dapat memenuhi kepuasan dan kemudahan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendaftar, tetapi tidak ingin mengantri di Kantor BPJS Kesehatan. Kami mendorong perusahaan lain atau perusahaan pengembang dapat melakukan hal serupa. Kami menyadari dukungan dari semua pihak dalam menyukseskan program JKN-KIS sungguh besar, termasuk dari perusahaan swasta dan pengembang seperti Lippo Grup, dan kami sangat mengapresiasi dukungan yang luar biasa ini,” ujar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari (25/03).

Pihak Lippo Grup juga memberikan sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk pendaftaran peserta, setiap hari Senin-Minggu pukul 11.00 sd 20.00 tanpa ada pungutan biaya. Kanal pendaftaran ini sudah efektif berjalan per 1 Maret 2017 dan untuk proses pendaftaran peserta tidak dikenakan biaya apapun, kecuali pembayaran iuran pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Presiden Direktur PT. Lippo Karawaci Tbk. Ketut Budi Wijaya, mengungkapkan kerjasama ini merupakan wujud komitmen Perseroan untuk membantu Pemerintah mempercepat pencapaian target jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dan melakukan community development dengan menjembatani pelayanan masyarakat dalam memberikan kemudahan dan menyediakan fasilitas pendaftaran yang nyaman.

“Kami sebagai Perusahaan yang mengelola pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia merasa turut terpanggil dan siap mendukung program Pemerintah. Dengan keberadaan mall kami diseluruh Indonesia, kami ingin memfasilitasi untuk menjadikan semua penduduk di Indonesia sebagai peserta Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,” ujar Ketut Budi Wijaya.

“Sebagai pilot project, konter pendaftaran ini telah beroperasi di empat mall kami yaitu di MaxxBox Lippo Village area Karawaci Tangerang, Lippo Mall Kemang Jakarta Selatan, Lippo Mall Puri Jakarta Barat, dan Mal Lippo Cikarang.”

 

 

Sementara itu, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengungkapkan, kerjasama yang dilakukan bersama dengan Lippo Karawaci akan membantu upaya percepatan rekrutmen peserta. Masyarakat yang berada di lingkungan pengembang dengan konsep One Stop Living City ini tentu adalah masyarakat kelas atas yang juga menjadi target kepesertaan JKN-KIS, dan sebagian besar adalah target kepesertaan peserta mandiri/PBPU. Bagi kalangan ini tentu kemudahan akses akan menjadi satu nilai tambah.

“Pendaftaran peserta JKN-KIS kini jadi sangat mudah, dan tidak perlu mengantri di kantor cabang BPJS Kesehatan. Tidak perlu juga menunggu hari kerja, karena kanal pendaftaran ini juga buka pada saat akhir pekan. Calon peserta bisa mendaftarkan diri bahkan sambil jalan-jalan santai ke mall bersama keluarga atau sambil shopping,” tambah Andayani.

Andayani menambahkan, calon peserta bisa langsung mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS cukup dengan membawa data diri berupa elektronik KTP (e-KTP), dan mengisi Daftar Isian Peserta (DIP) seperti nomor rekening Bank (BNI, BRI, Mandiri atau BTN), alamat rumah (untuk pengiriman kartu), alamat email, nomor telepon selular (HP) yang bisa dihubungi dan memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta kelas perawatan. Selanjutnya agen POS Lippo akan memberikan nomor virtual account (VA) dan juga dikonfirmasi melalui SMS.

 

Setelah mendapatkan nomor VA, peserta diwajibkan untuk membayar iuran pertama yang harus dibayarkan paling cepat 14 hari dan paling lama 30 hari setelah VA diterbitkan. BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekkan pada aplikasi kepesertaan yang akan menampilkan daftar peserta yang sudah melakukan pembayaran iuran pertama. Apabila peserta telah melakukan pembayaran iuran pertama, BPJS Kesehatan akan  mencetak dan mendistribusi kartu peserta JKN-KIS ke alamat yang telah di-input pada saat mendaftar di POS Lippo Grup.

 



Distribusikan KIS-PBI Tambahan, Presiden Jokowi Blusukan Hingga Pelosok

Upload Date : 24 Mar 2017

PULAU GALANG, BATAM (23/03/2017) : Usai mengunjungi wilayah perbatasan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi melanjutkan blusukan ke sejumlah daerah lain seperti Pulau Galang - Batam, Kecamatan Barus - Tapanuli Tengah, dan Kecamatan Panyabungan - Mandailing Natal untuk kembali membagikan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) tambahan kepada masyarakat kurang mampu yang masuk dalam daftar PBI di masing-masing daerah tersebut. Penyerahan KIS-PBI tambahan secara langsung oleh Presiden tersebut merupakan wujud atensi pemerintah yang besar untuk memastikan seluruh warga negara ter-cover program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).



BPJS Kesehatan Dorong Kepesertaan BUMN 100%

Upload Date : 22 Mar 2017

BPJS Kesehatan Dorong Kepesertaan BUMN 100%

Jakarta (22/03/2017) : Sejalan dengan visi mencapai Universal Health coverage/kepesertaan semesta di tahun 2019, BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan Bincang JKN-KIS Gathering BUMN. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri BUMN RI, Rini Soemarno dan beberapa narasumber lain seperti Direktur BUMN, RS BUMN, Asuransi Kesehatan Tambahan, dsb. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Menteri BUMN sebagai wujud komitmen Badan Usaha Milik negara (BUMN) untuk mendaftarkan 100% atau seluruh pegawai dan keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS),

Upaya ini juga dilakukan dalam rangka percepatan rekrutmen kepesertaan Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, khususnya untuk peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Peran Badan Usaha khususnya BUMN sangat besar dalam mendukung kegotong-royongan dalam Program ini. BUMN diharapkan menjadi role model atau motor penggerak khususnya dalam keberlangsungan program JKN-KIS yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Kabinet Jokowi-JK.

“Sebagaimana kita ketahui, Program JKN-KIS merupakan program negara yang harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. BUMN sebagai badan usaha milik negara juga diharapkan dapat memberi contoh kepada badan usaha lain dalam hal partisipasi kepesertaan JKN-KIS. Mengingat program ini memiliki prinsip gotong royong maka keiikutsertaan setiap warga negara adalah wajib. Setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam memperoleh jaminan kesehatan, pegawai BUMN juga merupakan bagian dari penduduk Indonesia,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, di Jakarta (22/03).

Sampai dengan 17 Maret 2017  jumlah Peserta JKN-KIS telah mencapai jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 175 juta jiwa dari berbagai segmen kepesertaan. Ini berarti lebih kurang 70% penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. Dari jumlah tersebut, hampir 25 juta peserta (beserta keluarga) merupakan pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerjanya.

“Sehingga sampai dengan saat ini, 25 juta peserta pekerja Badan Usaha baik dari BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta (beserta keluarga) telah dilindungi dalam jaminan kesehatan yang komprehensif melalui Program JKN-KIS. Kami berharap kesadaran bergotong-royong ini dapat kita tingkatkan sehingga pekerja yang belum menjadi Peserta JKN-KIS dapat segera didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dalam program ini,” tambah Fachmi.

 

Fachmi Idris juga mengharapkan dukungan dari Kementerian BUMN dalam upaya mendorong kepesertaan 100% bagi pegawai BUMN beserta anggota keluarga. Sampai dengan saat ini, 144 BUMN telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, dengan total jumlah peserta bersama anggota keluarganya sebanyak 1.248.578 jiwa (491.224  adalah pekerja BUMN). Terdapat 50 BUMN yang sudah mendaftarkan 100% karyawan dan keluarganya.

Tetap Nyaman dengan COB

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS, BUMN atau Badan Usaha lain yang memiliki dana lebih, bisa meng-upgrade pelayanan kesehatan non medisnya dengan skema Coordination of Benefit (CoB) atau Koordinasi Manfaat. BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan puluhan perusahaan asuransi kesehatan swasta atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) dalam mengimplementasikan CoB. Aturan baru CoB yang tertuang dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan aturan sebelumnya, yang lebih menguntungkan bagi peserta maupun perusahaan AKT.


Pertama, dilihat dari sisi kepesertaan, jika sebelumnya badan usaha mendaftarkan langsung kepesertaan JKN-KIS ke BPJS Kesehatan, kini dengan terbitnya aturan baru CoB, badan usaha dapat mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS melalui perusahaan AKT. Kedua, dari sisi pembayaran iuran, jika dulu pembayaran iuran dilakukan secara terpisah antara iuran JKN-KIS dengan premi AKT maka kini pembayaran iuran JKN-KIS dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran premi AKT.


“Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu asuransi kesehatan tambahan, maka koordinasi manfaat hanya dilakukan oleh salah satu asuransi kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Alternatif lainnya, peserta atau badan usaha dapat langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui perusahaan AKT,” terang Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari.

 

 

 

 

 

 

Ketiga, dari segi pelayanan kesehatan, jika aturan CoB yang lama membatasi rujukan hanya dari FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka dalam aturan CoB baru, peserta CoB JKN-KIS dapat menggunakan rujukan yang berasal dari FKTP non BPJS Kesehatan yang bermitra dengan perusahaan AKT, dengan catatan rujukan tersebut untuk kasus spesialistik. Dengan berlakunya kebijakan baru CoB BPJS Kesehatan ini, sebanyak 23 perusahaan AKT telah menjalin kerjasama untuk implementasi CoB.

 

Hingga saat ini terdapat 13 BUMN atau sebanyak 108.804 peserta PPU dari BUMN yang sudah menggunakan produk COB di antaranya Pelindo IV, Bank BNI, Wijaya Karya, Perum Percetakan Negara, Pupuk Sriwijaya, Garuda Indonesia, PT Timah (Persero), Adhi Karya (Persero), Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Jasa Raharja (Persero), Pegadaian (Persero), Perum LPPNPI, Kimia Farma (Persero).

 

“BPJS Kesehatan juga mendorong BUMN yang memiliki fasilitas kesehatan baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) untuk menjadi provider atau mitra kerja BPJS Kesehatan. Hal ini disamping akan mempermudah peserta JKN-KIS dari pegawai BUMN dalam memperoleh pelayanan kesehatan, diharapkan faskes milik BUMN juga dapat terus berkembang dan melayani peserta JKN-KIS lain,” jelas Andayani.

 

Hal ini mengingat, tambah Andayani,  jumlah peserta JKN-KIS terus berkembang dari waktu ke waktu, pemenuhan jumlah fasilitas kesehatan juga harus ditingkatkan, dan faskes milik BUMN dapat ikut andil dalam mendukung pemenuhan tersebut. Sampai dengan 17  Maret 2017, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 250 FKTP milik BUMN (Klinik Pratama, Dokter Praktek Perorangan, dan Dokter Gigi), serta 37 Rumah Sakit milik BUMN.

Hingga 17 Maret 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 175.566.792 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 20.739 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan 5.257 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Lab dll)  yang tersebar di seluruh Indonesia. Fasilitas kesehatan tersebut di dalamnya terdiri dari 9.600 FKTP swasta dan 1.231 FKRTL swasta.

 

Dalam kesempatan ini, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan Program Donasi JKN-KIS. Program Donasi JKN-KIS merupakan program yang melibatkan partisipasi masyarakat secara perorangan atau Badan Usaha atau lembaga lain yang bertujuan mewujudkan kepedulian kepada masyarakat di lingkungannya melalui kontribusi pendaftaran keluarga yang membutuhkan uluran tangan kita untuk didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS.

 

BUMN diharapkan juga dapat berpartisipasi melalui program CSR-nya untuk program JKN-KIS. Melalui salah satu bentuk donasi yaitu Donasi Badan usaha dalam bentuk partisipasi Badan Usaha yang memiliki kemampuan membayar iuran dan kepedulian terhadap sejumlah keluarga yang kurang beruntung di lingkungannya untuk didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS dan membayar iuran selama keluarga tersebut masih membutuhkan bantuan.

 



Kabupaten Tanah Datar Integrasikan Program Jamkesda Ke JKN-KIS

Upload Date : 15 Mar 2017

Kabupaten Tanah Datar Integrasikan Program Jamkesda Ke JKN-KIS

JAKARTA (15/03/2017) : Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peran Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), dan Kabupaten Tanah Datar telah turut serta mengintegrasikan program tersebut ke skema JKN-KIS.

“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” jelas Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi dalam acara penandatanganan kerjasama BPJS Kesehatan dengan Kabupaten Tanah Datar tentang Sinergi Program Optimalisasi Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional– Kartu Indonesia Sehat, di Jakarta (15/03). Hadir dalam penandatanganan tersebut, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi.

Bayu menambahkan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Memasuki tahun ke-empat dalam mengelola jaminan kesehatan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 175.229.402 jiwa  (per 10 Maret 2017) atau hampir mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Dan hingga saat ini, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, 441 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke BPJS Kesehatan dengan jumlah kepesertaan 16 juta jiwa.

“Besar harapan kami, di akhir tahun 2017 ini seluruh Jamkesda dapat terintegrasi dalam Program JKN-KIS, dan seluruh Pemerintah Daerah dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage bagi penduduk di daerah masing-masing melalui Program JKN-KIS, sehingga program ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh Rakyat Indonesia,” jelas Bayu.

Adapun ruang lingkup dari perjanjian kerjasama ini (1) perluasan kepesertaan JKN–KIS; (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Program JKN-KIS; (3) optimalisasi pembiayaan Program JKN–KIS; dan (4) peningkatan kolektabilitas iuran Program JKN-KIS.

 “Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, juga Pemerintah Kabutapen/Kota yang telah mengintegrasikan program ini. Ke depan peran serta Pemda bukan hanya dari sisi pembiayaan, namun bagaimana mengoptimalkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan kami siap untuk bekerja bersama-sama,” ujar Bayu.

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera  Barat. Kabupaten dengan luas wilayah 1.336 km persegi dan jumlah penduduk sebesar 362.759 jiwa. Khusus di wilayah Kabupaten tanah Datar total kepesertaan yang telah masuk dalam program JKN-KIS adalah sebanyak 228.326 jiwa atau sebanyak 62,94 % dari total jumlah penduduk. Adapun Jumlah peserta yang diintegrasikan dengan program  JKN-KIS sebanyak 62.105 jiwa.

***

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                     

+62 21 424 6063 | humas@bpjs-kesehatan.go.id






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.