logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Pentingnya Peran Pemda dalam Program JKN-KIS

Upload Date : 21 Nov 2016

Pentingnya Peran Pemda dalam Program JKN-KIS

 

Jakarta (21/11/2016):  Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peran Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN-KIS sudah bertambah dan diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan hal serupa, disamping masih banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasikan Program JKN-KIS yang berkesinambungan.

 

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Melaksanakan Program Strategis Nasional”, termasuk didalamnya dalam implementasi Program JKN-KIS yang merupakan agenda Negara karena dituangkan pada Visi, Misi dan Nawacita (Agenda Prioritas) pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

 

Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” ujar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari dalam acara Bincang JKN-KIS bertema “Menuju Rakyat Sehat dan Sejahtera Melalui Program JKN-KIS”  yang akan dipandu oleh presenter kawakan Andi F.Noya

 

Pemda, tambah Andayani dapat berperan besar, khususnya dalam hal percepatan kepersertaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN-KIS yang terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan sistem kendali mutu dan biaya ditingkat daerah dan sistem pembinaan dan pengawasan juga tingkat kepatuhan pelaksanaan JKN-KIS di daerah merupakan isu yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani oleh Pemda.

 

BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dapat saling bersinergi untuk mencapai kepesertaan 100% atau cakupan semesta yang ditargetkan terealisasi pada 1 Januari 2019. Saat ini cakupan peserta JKN-KIS di Indonesia sudah mencapai 170,9 juta jiwa atau sekitar 70%. Untuk itu, kami mendorong semua pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II untuk bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar jumlah peserta terus meningkat hingga cakupan semesta terwujud,” jelas Andayani.

 

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran Jamkesda dan diintegrasikan dengan Program JKN—KIS. Dasar hukum atau kebijakan integrasi Jamkesda (penduduk yang didaftarkan oleh Pemda) sudah jelas, sesuai dengan, Perpres No 12 Nomor 111 Tahun 2013, Perpres Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan, Perpres Nomor 19 Tahun 2016 jo. Perpres 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, Surat Menteri Dalam Negeri nomor 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016.

 

Jumlah peserta integrasi Jamkesda sampai dengan November 2016 adalah 15.151.350 jiwa. Dari 34 provinsi sudah 32 provinsi telah mengintegrasikan sebagian atau seluruh Jamkesda Kabupaten/Kota di wilayahnya. Terdapat 15 provinsi yang berkontribusi melalui sharing iuran/peserta dalam pembiayaan integrasi Jamkesda dengan pola yang bervariasi, misalnya 40% iuran dibayar oleh pemerintah provinsi,  60 % oleh Pembab/Pemkot. 15 provinsi tersebut adalah  Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, NTB, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan.

 

Merujuk dari data BPJS Kesehatan, sebanyak 378 Jamkesda kabupaten/Kota sudah integrasi ke program JKN-KIS. Lalu, terdapat 4 provinsi yang sudah dapat dikategorikan Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan JKN-KIS dari penduduknya > 95% yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo.

 

Dalam rangka mendorong UHC, BPJS Kesehatan juga mendorong Pemerintah Daerah yang warganya terdaftar dalam   peserta mandiri namun menunggak dan tergolong masyarakat tidak mampu dapat diakomodir menjadi peserta Jamkesda dan diintegrasikan ke program JKN-KIS. Peran Pemda yang tidak kalah penting adalah mengadvokasi masyarakat dengan mengimplementasikannya melalui pendaftaran Badan Usaha menjadi peserta JKN-KIS di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

                                                                                                           -Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                

+62 21 424 6063                                                    

humas@bpjs-kesehatan.go.id



Capai Program JKN-KIS Yang Berkualitas, BPJS Kesehatan Kembangkan Berbagai Kajian serta Joint Research

Upload Date : 17 Nov 2016

Capai Program JKN-KIS Yang berkualitas,

BPJS Kesehatan Kembangkan Berbagai Kajian serta Joint Research

 

Jakarta (17/11/2016):  Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No. 40 Tahun 2004 dimana BPJS Kesehatan diamanatkan untuk (1) Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan (2) Mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan (3) Mengembangkan sistem pembayaran pelayanan, secara proaktif BPJS Kesehatan melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk mengimbangi perubahan yang terjadi  dalam rangka memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam kurun waktu 2014 – 2016, Grup Penelitian & Pengembangan BPJS Kesehatan telah menghasilkan kajian yang dapat digunakan manajemen dalam membuat keputusan kebijakan.

 

Di berbagai negara, proses pengambilan kebijakan di sektor kesehatan dilakukan berdasarkan kajian bukti yang tepat (evidence based policy making). Diharapkan melalui berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait, yang selama ini telah dilakukan baik secara mandiri maupun yang bekerjasama dengan pihak ke 3, hasilnya akan dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambil kebijakan. Selain itu diharapkan akan didapatkan usulan-usulan penelitian terutama dari akademisi yang berdampak terhadap perbaikan dan keberlangsungan Program JKN-KIS,” ujar Direktur Perencanan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mundiharno dalam Konferensi Pers, Seminar Nasional Hasil Kajian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Yogyakarta (17/11).

 

Adapun beberapa hasil penelitian sepanjang tahun 2014 – 2016 yang dibahas dalam Seminar Nasional ini adalah sbb :

 

KAJIAN TENTANG FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

1.       Kajian Pemetaan Kompetensi Dokter Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

2.       Kajian Hubungan Antara Jumlah Peserta Terdaftar Di FKTP Terhadap Proses Serta Luaran Pelayanan Kesehatan

3.       Kajian Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Kapitasi

 

KAJIAN TENTANG FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN

1.       Kajian Perubahan Perilaku Dokter/Spesialis Di RS Terhadap Peresepan Obat

2.       Kajian Pelaksanaan Program Rujuk Balik

3.       Modeling Home Care Stroke

4.       Ujicoba Pelayanan Homecare Pada Pasien Stroke Di DIY

 

KAJIAN TENTANG KEPESERTAAN

1.    Modeling Pendaftaran Dan Pengumpulan Iuran Peserta PBPU

2.    Analisis Determinan Kepatuhan Dan Pengembangan Strategi Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Iuran Pada Peserta JKN Non PBI Mandiri Di Kota Denpasar

3.    Kesadaran pekerja sector informal terhadap program JKN

 

KAJIAN TENTANG KUALITAS LAYANAN

1.       Penyusunan Alat Ukur Layanan Fasilitas Kesehatan

2.       Kajian pengukuran indeks kualitas layanan kesehatan

3.       Survey Kepuasan Peserta Dan Provider (Cs/Ps)

 

KAJIAN TENTANG SISTEM INFORMASI

1.       Model Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

2.       Manajemen Data Riset BPJS Kesehatan

3.       Analisis Penerimaan Sistem Informasi Manajemen BPJS Kesehatan Layanan P Care di Puskesmas Kota Makasar

 

 

 

KAJIAN TENTANG INA-CBG’S

1.    Studi Tarif Pelayanan Kesehatan dan Deteksi Implikasi Penerapan Pembayaran INA CBGs

2.    Analisis Efektifitas Paket Pelayanan INA CBGs Pada Kesembuhan Pasien di RS Univ Hasanuddin

3.    Karakteristik terapi dan analisa biaya penyakit Stroke pendarahan di RS Betesda Yogyakarta

 

Hasil kajian Grup Penelitian dan Pengembangan BPJS Kesehatan merupakan kajian yang dihasilkan melalui kerjasama dengan akademisi dan konsultan ahli untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan Program JKN-KIS.

Adapun dalam kegiatan seminar tersebut, hadir berbagai narasumber seminar adalah Peneliti BPJS Kesehatan, Pakar dan Konsultan kajian yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta seminar terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, 13 Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Universitas terpilih, Rumah Sakit, Puskesmas/Klinik/Dokter Praktek Perorangan, Asosiasi Profesi, Pusat Kajian, perwakilan Grup BPJS Kesehatan Kantor Pusat, dan Kepala Divisi Regional.

                Selain itu mulai tahun 2016, BPJS Kesehatan juga mengembangkan program Joint Research  yang dilakukan dalam bentuk kolaborasi dengan lembaga riset/universitas, untuk mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, dan sekaligus sebagai sumbangsih BPJS Kesehatan dalam dunia pendidikan. Beberapa topik penelitian Bersama Tahun 2016 diutamakan sebagai berikut:

a)       Optimalisasi rekrutmen peserta Badan Usaha;

b)      Optimalisasi penerimaan iuran dari segmen peserta Badan Usaha dan Pekerja Bukan Penerima Upah;

c)       Optimalisasi pengendalian pelayanan kesehatan;

d)      Optimalisasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

e)      Kajian lain terkait peningkatan penguatan kelembagaan dan operasionalisasi skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).



1 VA Untuk Pembayaran Seluruh Anggota Keluarga

Upload Date : 14 Sep 2016

1 VA Untuk Pembayaran Seluruh Anggota Keluarga



Wujudkan Universal Health Coverage, Pemprov DKI Jakarta Akan Daftarkan Seluruh Warganya Jadi Peserta JKN-KIS

Upload Date : 01 Sep 2016

Wujudkan Universal Health Coverage, Pemprov DKI Jakarta Akan Daftarkan Seluruh Warganya Jadi Peserta JKN-KIS

 

JAKARTA (01/09/2016): Dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan cakupan semesta (universal health coverage) khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap bersinergi dalam hal percepatan perluasan kepesertaan program JKN-KIS. Ke depannya, seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali akan didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN-KIS.

 

“Saat ini program JKN-KIS telah menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia, dalam arti jumlah kepesertaan yang telah mencapai 168 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution. Jumlah kesepertaan tersebut akan terus bertambah seiring waktu hingga tercapainya cakupan semesta, yang diharapkan dapat terwujudkan selambatnya 1 Januari 2019. Untuk merealisasikan hal tersebut, tentunya diperlukan support dari Pemerintah Daerah untuk mendorong perluasan kepesertaan program JKN-KIS,” kata Direktur Utama Fachmi Idris dalam acara “Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPJS Kesehatan dengan Pemprov DKI Jakarta tentang Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta”, Kamis (1/9).

 

Sebagaimana yang tertuang dalam ruang lingkup kesepakatan bersama, kriteria penduduk Jakarta yang akan didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta program jaminan kesehatan antara lain meliputi:

1.    Peserta PBPU kelas I, II, dan III yang menunggak iuran serta memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta;

2.    Peserta baru yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta dan mendaftar sebagai peserta PBPU kelas III (otomatis akan didaftarkan);

3.    Peserta baru dan bayi baru lahir dari peserta yang telah didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta (status kepesertaannya akan langsung diaktifkan);

4.    Calon peserta baru yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakarta dari PBPU yang belum aktif status kepesertaannya (dapat dialihkan statusnya menjadi peserta yang didaftarkan Pemprov DKI Jakarta);

5.    Penduduk yang memiliki KTP dan KK Provinsi DKI Jakrta yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.

 

“Selain itu, ruang lingkup kesepakatan bersama ini juga meliputi integrasi dan kewajiban persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara. Mereka wajib mendaftarkan diri dan seluruh pekerjanya jadi peserta jaminan kesehatan. Lalu poin terakhir, Pemprov DKI Jakarta juga akan mewajibkan Pemberi Kerja yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta untuk mendaftarkan dirinya, pekerja, dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS,” terang Fachmi.

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                        

+62 21 424 6063 | humas@bpjs-kesehatan.go.id



Perluas Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan Siap Sambut Klinik Pratama Korpri Jadi Mitra

Upload Date : 31 Aug 2016

Perluas Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan Siap Sambut Klinik Pratama Korpri Jadi Mitra

 

PALEMBANG (31/08/2016): Sebagai wadah PNS yang terdiri atas sekitar 4,5 juta anggota, KORPRI memiliki peran yang sangat strategis sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang program JKN-KIS. Manfaat KORPRI juga diharapkan tidak hanya dirasakan para Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan juga dirasakan oleh masyarakat luas.

 

“Sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), kami juga sangat menyambut baik diresmikannya Klinik Pratama KORPRI pada hari ini. Keberadaan Klinik Pratama ini akan semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada anggota KORPRI beserta anggota keluarganya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Peresmian Koperasi, Minimarket, dan Klinik KORPRI di Sumatera Selatan, Rabu (31/08) yang dihadiri pula oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrhulloh, Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin, dan lain-lain.

 

Fachmi menjelaskan, saat ini pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN-KIS, salah satunya melalui perluasan kerja sama fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sejalan dengan upaya perluasan fasilitas kesehatan tersebut, BPJS Kesehatan siap menyambut dengan tangan terbuka jika Klinik Pratama KORPRI ingin bekerja sama menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan.

 

“Tentu nantinya akan ada proses kredensialing untuk jadi faskes mitra BPJS Kesehatan. Untuk itu memudahkan proses tersebut, kami sudah menciptakan sistem informasi bernama Health Facilities Information System yang bisa diakses oleh setiap faskes yang mengajukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan sistem tersebut, calon faskes mitra bisa lebih mudah memantau perkembangan proses kredensialing,” jelas Fachmi.

 

Menurut Fachmi, sistem pelayanan kesehatan di era JKN-KIS mengutamakan optimalisasi di FKTP, sehingga FKTP bukan hanya berfungsi sebagai pembuat rujukan semata. Melalui mekanisme pelayanan kesehatan berjenjang, diharapkan FKTP dapat menjalankan perannya secara signifikan dan komprehensif.

 

Dengan diresmikannya Koperasi, Mini Market dan Klinik Pratama KORPRI, kesejahteraan dan kesehatan para anggota KORPRI dapat ditingkatkan. Ia pun berharap, ke depannya Klinik Pratama KORPRI tersebut dapat memperluas cakupan layanannya kepada seluruh masyarakat peserta JKN-KIS serta mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan yang dapat bermanfaat bagi pada ASN dan masyarakat sekitarnya.

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                                                     

+62 21 424 6063                                                                               

humas@bpjs-kesehatan.go.id





e-Procurement | Webmail | Knowledge Management Versi Mobile
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.