logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini # Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Perpanjang Integrasi JKRA Setiap Tahun, BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Pemerintah Aceh

Upload Date : 23 Dec 2016

Perpanjang Integrasi JKRA Setiap Tahun,

BPJS Kesehatan Apresiasi Komitmen Pemerintah Aceh

 

ACEH (23/12/2016): Sebagai upaya mewujudkan cita-cita universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019 mendatang, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia, khususnya dalam hal mengintegrasikan program jaminan kesehatan di daerahnya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satu Pemda yang menerapkan integrasi jaminan kesehatan daerahnya secara konsisten dan berkelanjutan adalah Pemerintah Aceh melalui Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh.

 

Pengelolaan program JKRA oleh BPJS Kesehatan sendiri dimulai pada bulan Juni 2010 dengan jumlah peserta mencapai 1.750.327 jiwa, di mana pada saat itu BPJS Kesehatan masih berstatus sebagai PT. Askes (Persero). Kini, perpanjangan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Aceh terkait penyelenggaraan JKRA tersebut, telah memasuki tahun keempat dengan jumlah data awal peserta 1.920.749 jiwa.

 

Dengan pelaksanaan program JKRA dan disandingkan dengan jaminan kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, dan asuransi lainnya), maka seluruh penduduk Aceh pun sudah ter-cover oleh program jaminan kesehatan. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Aceh yang sudah menjadi peserta JKN-KIS adalah 5.085.269 jiwa, atau 99.7% dari total penduduk Aceh.

 

“Kami sangat mengapresiasi langkah konsisten Pemerintah Aceh dalam memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap implementasi program jaminan kesehatan di Indonesia. Semoga komitmen Pemerintah Aceh ini dapat menjadi inspirasi serta motivasi bagi Pemda lainnya yang sudah maupun belum bergabung dengan BPJS Kesehatan,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Aceh tentang Penyelenggaraan JKRA, Jumat (23/12) di Aceh.

 

Menurut Andayani, keberhasilan pelaksanaan program jaminan kesehatan di Aceh sangat bergantung pada peran Pemerintah Aceh, khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan layanan di fasilitas kesehatan setempat. Selain itu, dibutuhkan pula dukungan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholders lainnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan JKRA, seperti ketentuan jumlah kepesertaan (by name by address) sesuai dengan perjanjian kerja sama, ketentuan masa berlaku kepesertaan, ketentuan jaminan pelayanan di fasilitas kesehatan (baik di tingkat FKTP maupun di tingkat FKRTL), serta ketentuan pembayaran iuran.

 

Hingga 16 Desember 2016, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 171.677.176 jiwa. Dari angka tersebut, kepesertaan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau integrasi Jamkesda telah mencapai lebih dari 15,3 juta jiwa, yang berasal dari 388 Kabupaten/Kota.

 

Dalam hal penyediaan layanan kesehatan, sampai dengan 9 Desember 2016, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 20.740 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas dokter praktik perorangan, klinik pratama dan puskesmas. Selain itu, di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 2.017 rumah sakit dan 2.991 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Konsisten Integrasikan Jamkesda ke Program JKN-KIS

Upload Date : 23 Dec 2016

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Konsisten Integrasikan

Jamkesda ke Program JKN-KIS

 

Manado (23/12/2016):  Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peran Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selalu konsisten mengintegrasikan program Jamkesda bahkan sejak era PT Askes (Persero) yang dimulai di tahun 2010 lalu.

 

“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi idris.

 

Fachmi Idris menambahkan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Hampir tiga tahun berjalan mengelola jaminan kesehatan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai lebih dari 171 juta jiwa atau hampir mencapai 70% dari total penduduk Indonesia.  Secara nasional, saat ini sebanyak 32 dari 34 provinsi atau 388 Jamkesda kabupaten/Kota telah mengintegrasikan sebagian/seluruh peserta Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan.

 

Untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri jumlah penduduk yang telah menjadi peserta JKN-KIS adalah 1.720.704 jiwa atau 72,10% dari total jumlah penduduk Sulawesi Utara, yang terdiri dari (1) Segmen Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 992.628 jiwa atau 57,69% dari jumlah penduduk (2) Segmen Peserta Pekerja Penerima Upah sebanyak 358.424 jiwa atau 20,83% dari jumlah penduduk (3) Segmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah sebanyak 284.934 jiwa atau 16,56% dari jumlah penduduk dan (4) Segmen Bukan Pekerja (BP) sebanyak 84.421 jiwa atau 4,91% dari jumlah penduduk .

 

Khusus di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, di tahun 2016 ini Pemda yang sudah mengintegrasikan Jamkesda-nya sebanyak 13 Kabupaten/Kota dari 15 Kabupaten/Kota dengan total kepesertaan adalah sebanyak 156.530 jiwa dan 2 Kabupaten/Kota yang belum mengintegrasikan Jamkesda-nya baru mengintegrasikan Jamkesda-nya untuk periode tahun 2017. Total kepesertaan Jamkesda Se-wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 mendatang adalah sebanyak 169.819 jiwa.

 

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulut, juga Pemerintah Kabutapen/Kota yang telah mengintegrasikan program ini. Dan kami harapkan sampai dengan tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia termasuk masyarakat Provinsi Sulut telah menjadi peserta JKN-KIS. Ke depan peran serta Pemda bukan hanya dari sisi pembiayaan, namun bagaimana mengoptimalkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan kami siap untuk bekerja bersama-sama,” ujar Fachmi Idris.

 

Dalam memenuhi aspek portabilitas dan aksestabilitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, diwilayah kerja kami terdapat 380 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang tersebar di wilayah Kantor cabang Manado sebanyak 195 FKTP dan di wilayah Kantor cabang Tondano sebanyak 185 FKTP, 36 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di wilayah Kantor cabang Manado sebanyak 21 FKRTL dan di wilayah Kantor cabang Tondano sebanyak 15 FKRTL, 13 Optik yang tersebar di wilayah Kantor cabang Manado sebanyak 5 Optik  dan di wilayah Kantor cabang Tondano sebanyak 5 Optik serta 10 apotik yang tersebar di wilayah Kantor cabang Manado sebanyak 7 Apotik dan di wilayah Kantor cabang Tondano sebanyak 6 Apotik obat kronis yang siap mendukung pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS termasuk integrasi Jamkesda yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang diamanahkan kepada BPJS Kesehatan.

 



Comply terhadap Regulasi, Bali Bergabung dalam JKN -KIS BPJS Kesehatan

Upload Date : 19 Dec 2016

Comply terhadap Regulasi, Bali Bergabung dalam JKN -KIS BPJS Kesehatan

 

BALI (19/12/2016): Langkah BPJS Kesehatan menuju cakupan jaminan kesehatan semesta kian menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini tak lepas dari peran dan dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

 

Salah satunya datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Dukungan Pemprov Bali tersebut ditandai melalui pengintegrasian Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan.

 

“Dengan kerja sama ini, maka terhitung 1 Januari 2017 seluruh program jaminan kesehatan daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bali akan terintegrasi dalam Program JKN-KIS, termasuk Kabupaten Badung yang juga telah mengintegrasikan Program Kartu Badung Sehat ke dalam Program JKN-KIS minggu lalu,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional XI, Senin (19/12).

 

Dalam integrasi tersebut, Pemprov Bali mendaftarkan sebanyak 400.749 jiwa penduduk Bali yang miskin dan tidak mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS. Jumlah ini meliputi  25.326 warga Kab. Jembrana, 56.240 warga Kab. Tabanan, 48.457 warga Kab. Gianyar, 19.907 warga Kab. Klungkung, 38.465 warga Kab. Bangli, 84.323 warga Kab. Karangasem, 117.439 warga Kab. Buleleng, serta 10.592 warga Kota Denpasar.

 

Fachmi pun mengungkapkan apresiasinya kepada Pemprov Bali atas kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesehatan masyarakat dengan menjalankan JKBM sejak tahun 2010. Meski penduduk di sejumlah wilayah telah dijamin Jamkesda, termasuk melalui JKBM, namun belum tentu penduduk tersebut mendapatkan privilege yang sama untuk mendapatkan pelayanan pada saat berada di luar wilayahnya.

 

"Di sinilah letak keunggulan JKN-KIS yang dapat menjamin pesertanya menerima pelayanan di seluruh Indonesia, atau yang dikenal sebagai manfaat portabilitas," ujar Fachmi.

 

Oleh karena itu, dengan terdaftarnya warga Bali menjadi peserta JKN-KIS, mereka akan memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

 

Sampai dengan akhir November 2016, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 19.536 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dalam hal ini Dokter Praktik Perorangan, Klinik Pratama dan Puskesmas. Juga sebanyak 5.084 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam hal ini meliputi rumah sakit, apotek dan optik di seluruh Indonesia.

 

Hingga 16 Desember 2016, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 171.677.176 jiwa. Dari angka tersebut, kepesertaan masyarakat yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau integrasi Jamkesda telah mencapai lebih dari 15,3 juta jiwa, yang berasal dari 388 Kabupaten/Kota. Fachmi pun berharap, keikutsertaan Pemprov Bali dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat memberi motivasi bagi para Pemda lainnya yang belum bergabung.

 

Gayung bersambut. Gubernur Bali Mangku Pastika menyampaikan, "Walau program Jaminan Kesehatan Bali Mandara lahir lebih dahulu dari program JKN-KIS, namun saya comply terhadap regulasi yang mengharuskan program ini dikelola BPJS Kesehatan". Inilah yang diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain.

****



Kab. Badung Bali Resmi Integrasikan Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan

Upload Date : 12 Dec 2016

Kab. Badung Bali Resmi Integrasikan Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan

 

BALI (13/12/2016): Menjelang tahun ketiga beroperasi, BPJS Kesehatan resmi bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Badung Bali dalam memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas kepada penduduk setempat. Sebanyak 253.908 jiwa yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bernama Krama Badung Sehat (KBS) itu pun, resmi menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

 

“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemda Kabupaten Badung Bali yang telah membuka jalan demi terlaksananya pelayanan kesehatan berskala nasional yang komprehensif. Terdaftarnya seluruh penduduk Kab. Badung Bali menjadi peserta JKN-KIS ini membawa kita selangkah lebih maju mencapai universal health coverage yang diharapkan dapat terwujud pada 1 Januari 2019 mendatang. Ibarat tulang punggung, peran pemerintah daerah sangatlah penting untuk merealisasikan cita-cita tersebut,” kata Direktur Utama Fachmi Idris dalam acara Penandatanganan Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kab. Badung Bali di Mangupura Bali, Selasa (13/12).

 

Sebagaimana yang tertuang dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut, kepesertaan program JKN-KIS meliputi:

a.      Penduduk yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Badung yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, didaftarkan sebagai penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

b.      Peserta baru yang memiliki KTP dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Badung mendaftar sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah di kelas III secara otomatis didaftarkan sebagai Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

c.      Peserta baru dan Bayi baru lahir dari Peserta yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

 

“Selain itu, kerja sama juga mencakup iuran peserta dan tata cara pembayarannya, serta pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh peserta. Kerja sama ini mulai berlaku per 1 Januari 2017 dan diharapkan dapat terus berjalan untuk mendukung terlaksananya program JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan,” terang Fachmi.

 

Hingga 1 Desember 2019, terdapat total 171.048.734 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS. Fachmi pun berharap, keikutsertaan Pemda Kab. Badung Bali dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini dapat memberi motivasi bagi para Pemda lainnya yang belum bergabung.

 



BPJS Kesehatan Sinergi dengan PT ASABRI dalam Penanggungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Upload Date : 07 Dec 2016

BPJS Kesehatan Sinergi dengan PT ASABRI

dalam Penanggungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

 

Jakarta (07/12/2016) : Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian penjaminan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya bagi peserta dari unsur Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Prajurit TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Anggota Polri), Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan (Pegawai ASN Kemhan) dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepolisian Republik Indonesia (Pegawai ASN Polri), yang juga merupakan peserta ASABRI, BPJS Kesehatan dan PT ASABRI sepakat untuk saling menjalin koordinasi dan kerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kecelakaan kerja.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris serta Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Sonny Widjaja, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan (07/12). Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris  mengungkapkan, Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur penanganan kepada Peserta sehingga manfaat yang diberikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program yang memberikan perlindungan kepada peserta ASABRI aktif yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah terhadap kecelakaan kerja yang dialaminya. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit akibat kerja, sedangkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kerja, yang diderita peserta dalam hubungan kerja, meliputi faktor risiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, yang dinyatakan oleh Pejabat yang Berwajib dan dibuktikan oleh hasil pemeriksaan medis.

 “Peserta ASABRI juga merupakan peserta JKN-KIS yang sudah sejak awal telah menjadi peserta BPJS Kesehatan (kerena merupakan peserta eks-Askes). Dan kami harapkan apabila peserta mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kecelakaan kerja, pada saat di rumah sakit tidak kebingungan siapa yang akan menjamin pelayanan kesehatannya. Melalui perjanjian kerjasama ini, diharapkan di lapangan nanti pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal,” ujar Fachmi.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan sinergi pelayanan Jaminan KK dan PAK bagi prajurit TNI, anggota POLRI, PNS Kemhan, calon PNS Kemhan, PNS POLRI, dan calon PNS POLRI, Pengajuan penggantian klaim program KK atau PAK, pelaksanaan sosialisasi tentang koordinasi pelayanan kesehatan jaminan KK/PAK dan Kerja sama lain yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan PT ASABRI.

Mekanisme Pelayanan dan Penjaminan ini diatur, dimana BPJS Kesehatan bertindak sebagai penjamin pertama terhadap kasus yang diduga kasus KK atau PAK, tetapi belum dapat dibuktikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja, sementara PT ASABRI  bertindak sebagai penjamin terhadap kasus KK atau PAK yang telah dibuktikan dalam waktu 3 hari kerja.

BPJS Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjamin peserta ASABRI aktif terhadap kasus yang belum terbukti sebagai kecelakaan kerja pada fasilitas yang bekerjasama dengan menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dalam kondisi PT ASABRI belum dapat memberikan keterangan jaminan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam hari kerja, dan mengajukan klaim/reimburse kepada PT ASABRI terhadap penjaminan KK atau PAK jika terbukti merupakan kasus KK atau PAK,  yang dilampiri berita acara kejadian/surat kepastian  KK-PAK dari Satuan Kerja peserta yang mengalami KK atau PAK.

Sedangkan PT ASABRI mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjamin Peserta ASABRI aktif terhadap kasus yang dapat dibuktikan sebagai kecelakaan kerja, dalam 3 (tiga) hari kerja atau  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pasien masuk RS, menjamin dan menerbitkan SJP bagi Peserta ASABRI aktif terhadap kasus yang terbukti KK atau PAK, membayar klaim/reimburse yang diajukan oleh BPJS Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berkas diterima secara lengkap, dan Menerbitkan Surat Keterangan kepada BPJS Kesehatan.

 “Kami berharap sinergi ini terus diperkuat, harapannya peserta ASABRI yang juga merupakan peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan benefit pelayanan yang sesuai dengan haknya,” himbau Fachmi.






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.