Siaran Pers

Optimalisasi Peran Pemda Dukung Sustainibilitas JKN-KIS

Upload Date : 17 May 2017

Optimalisasi Peran Pemda Dukung Sustainibilitas JKN-KIS

Perluas Kepesertaan dan Channel Pembayaran, BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi dengan Bank Mandiri

Upload Date : 03 May 2017

Perluas Kepesertaan dan Channel Pembayaran,

BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi dengan Bank Mandiri

 

JAKARTA (03/05/2017) : Sebagai badan hukum publik yang lebih dari tiga tahun mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta maupun stakeholders lainnya. Tahun 2019 menjadi target BPJS Kesehatan untuk merealisasikan cita-cita universal health coverage. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan siap memperkokoh sinergi dengan Bank Mandiri melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam hal pemanfaatan produk uang elektronik Mandiri e-Cash untuk memfasilitasi Kader JKN-KIS dalam melakukan kolekting iuran JKN-KIS dari masyarakat.

 

Kader JKN-KIS adalah orang-orang yang menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk menjalankan sejumlah fungsi BPJS Kesehatan, antara lain fungsi pemasaran dan fungsi pengumpul iuran. Keberadaan Kader JKN-KIS pun diharapkan mampu mendorong masyarakat mendaftar menjadi peserta dan membayar iuran secara tepat waktu.

 

“Pemanfaatan Mandiri e-Cash ini diharapkan dapat membantu Kader JKN-KIS untuk mengumpulkan iuran peserta. Prinsipnya, bayar iuran JKN-KIS kini jadi lebih mudah dan lebih dekat. Harapan kami, kedisiplinan peserta JKN-KIS dalam membayar iuran dapat meningkat, sehingga sustainibilitas program JKN-KIS terus terjaga,” jelas Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari. Hadir pula dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso, serta Direktur Government and Institutional Bank Mandiri Kartini Sally.

 

Sejak bulan Oktober 2015 silam, BPJS Kesehatan telah memperluas channel pembayaran iuran pesertanya melalui sistem Payment Point Online Banking (PPOB). Hingga akhir Maret 2017, tercatat BPJS Kesehatan memiliki 422.700 channel pembayaran PPOB, yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet, maupun perbankan. Adapun rata-rata transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan per bulan mencapai 5,8 juta transaksi pembayaran, yang mana 30%-nya bersumber dari PPOB dengan total iuran peserta JKN-KIS yang terkumpul lewat PPOB sebesar Rp 3,190 triliun.

 

“Khusus Bank Mandiri, hingga akhir Maret 2017, frekuensi pembayaran iuran JKN-KIS melalui Bank Mandiri secara rata-rata mencapai 5.371 ribu transaksi per bulan,” jelas Direktur Government and Institutional Bank Mandiri Kartini Sally dalam kesempatan tersebut.

 

Selain itu, BPJS Kesehatan dan Bank Mandiri juga kembali mempertegas kerja sama pembiayaan fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan melalui pemberian Konfirmasi Faskes. Pemberian Konfirmasi Faskes oleh BPJS Kesehatan kepada Bank Mandiri dimaksudkan untuk memperlancar pembiayaan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS yang ditawarkan Bank Mandiri kepada faskes. Dengan adanya percepatan dalam pembayaran tagihan tersebut, diharapkan faskes dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatannya agar tetap prima.

 

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah bank mitra Bank Mandiri tentang pemasaran bersama dalam upaya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, serta penyediaan layanan perbankan milik perbankan. Adapun mitra perbankan Bank Mandiri yang turut serta dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank OCBC NISP, Bank Nagari, Bank Jateng, Bank Jambi, Bank Lampung, Bank Maluku, Bank Alfamart, Tokopedia, Superindo, Apotek24, dan lain-lain.

***

Cegah KKN, BPJS Kesehatan Kembangkan Sistem Pengadaan Online

Upload Date : 03 May 2017

Cegah KKN, BPJS Kesehatan Kembangkan Sistem Pengadaan Online

 

JAKARTA (03/05/2017): Sebagai badan hukum publik yang diamanahkan mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu mengedepankan prinsip-prinsip good governance, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, prediktabilitas, partisipasi, dinamis, serta kewajaran dan kesetaraan. Salah satu komitmen BPJS Kesehatan untuk mengelola good governance diwujudkan melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem online yang disebut Integrated Management Asset and Procurement System (IMAPS).

 

Selain mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan sistem tersebut juga dapat mengurangi pertemuan secara langsung antara user, pelaksana pengadaan, dan vendor sehingga dapat mencegah terjadinya praktek yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hingga April 2017, tercatat kira-kira sebanyak 500 rekanan telah berstatus aktif sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT), sementara sekitar 200 rekanan masih berstatus verifikasi.

 

“Jika diakumulasikan sejak lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero), maka tahun ini BPJS Kesehatan sudah 25 kali berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian audit. Tentu kami ingin mempertahankan predikat tersebut, salah satu upayanya dengan menolak tegas gratifikasi yang rawan terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” jelas Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Mira Anggraeni dalam acara Gathering Rekanan BPJS Kesehatan Tahun 2017 yang juga menghadirkan Fungsional Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (KPK) Sari Anggraeni serta sejumlah perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pembicara.

 

Mira menambahkan, BPJS Kesehatan juga mengundang rekan-rekan vendor untuk dapat mendaftarkan perusahaannya dalam E-Procurement System, sehingga untuk selanjutnya perusahaan yang didaftarkan tersebut sudah tercantum di database BPJS Kesehatan serta dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Sebagai upaya mendukung cakupan semesta 2019 mendatang, kami juga akan memberikan persyaratan tambahan lainnya yang wajib dipenuhi rekanan yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS Kesehatan, yaitu bahwa perusahaan tersebut telah mendaftarkan seluruh pegawainya menjadi peserta JKN-KIS,” kata Mira.

 

Upaya lain yang telah ditempuh BPJS Kesehatan untuk mewujudkan good governance di lingkungan kerjanya adalah dengan membangun sinergi bersama Kejaksaan Tinggi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance

 

***

Perluas Kepesertaan, Kini Daftar BPJS Kesehatan Bisa Lewat Kelurahan se-DKI Jakarta

Upload Date : 28 Apr 2017

Perluas Kepesertaan, Kini Daftar BPJS Kesehatan Bisa Lewat Kelurahan se-DKI Jakarta

 

JAKARTA (28/04/2017) : Dalam rangka merealisasikan cita-cita universal health coverage tahun 2019 mendatang, BPJS Kesehatan terus berupaya memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat. Salah satunya dengan membuka pendaftaran peserta melalui Kantor Kelurahan melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 267 kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta pun siap menerima pendaftaran calon peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

 

“Pendaftaran di Kelurahan tidak dikenakan biaya administrasi. Sementara ini, pendaftaran baru berlaku untuk calon peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta perorangan,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional IV tentang Input Data dalam Rangka Pendaftaran Peserta Jamkes di Kelurahan Se-Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Jumat (28/04). Ke depannya secara bertahap di Kantor Kelurahan akan dapat melayani pendaftaran peserta PBPU rekomendasi dinas sosial, WNA, calon bayi, Pekerja Penerima Upah (PPU), pengalihan jenis kepesertaan dan tambah anggota keluarga. Dengan demikian di masa datang pendaftaran di kelurahan akan melayani seluruh segmen kepesertaan JKN-KIS.

 

BPJS Kesehatan menghitung ada potensi sekitar 32,8 juta jiwa calon peserta kategori PBPU yang belum mendaftar. Beberapa penyebabnya antara lain karena lokasi pendaftaran yang jauh dan antrian panjang. Oleh karena itu, mekanisme pendaftaran melalui Kantor Kelurahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada.

 

Andayani menjelaskan, pendaftaran peserta JKN-KIS PBPU ini tak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki identitas kependudukan (KTP/KK) DKI Jakarta, melainkan juga bagi masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta namun memiliki identitas kependudukan di luar DKI Jakarta. Khusus bagi mereka yang tinggal di DKI Jakarta dan berindentitas di luar DKI Jakarta, maka pendaftarannya menggunakan aplikasi BPJS Care dengan mengisi alamat surat menyurat untuk pengiriman kartu, nomor telepon, dan alamat email.

 

“Jadi bukan hanya warga asli Jakarta saja yang bisa mendaftar di Kelurahan ya. Masyarakat luar Jakarta yang tinggal di Jakarta pun, bisa mendaftar lewat Kantor Kelurahan se-DKI Jakarta,” tegas Andayani.

 

Setidaknya terdapat 5 (lima) alur yang perlu diperhatikan peserta yang mau mendaftar melalui Kantor Kelurahan. Pertama, calon peserta mengisi formulir serta melampirkan dokumen yang diperlukan di Kantor Kelurahan. Kedua, pertugas kelurahan memeriksa dan melakukan konfirmasi nomor NIK, KK, telepon genggam, alamat email, FKTP dan kelas perawatan yang dipilih peserta berikut alamat pengiriman kartu JKN-KIS.

 

Ketiga, petugas kelurahan menerima dan mencatat berkas peserta sesuai persyaratan pendaftaran yang berlaku dari BPJS Kesehatan. Keempat, setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima kepada calon peserta. Kelima, petugas kelurahan menjelaskan kepada peserta tentang tata cara pembayaran dan informasi nomor virtual account (VA) peserta yang akan dikirim melalui alamat email dan/atau sms.

 

Setiap tanggal 11-15 pada bulan berjalan, kantor cabang/KLOK BPJS Kesehatan mengambil berkas peserta yang sudah terkumpul di Kantor Kelurahan untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat informasi mengenai VA dan jumlah iuran pertama, calon peserta paling cepat melakukan pembayaran pada 14 hari kalender dan paling lambat 30 hari setelah VA terbit. Setelah menunaikan kewajiban membayar iuran, BPJS Kesehatan pun akan mengirim kartu JKN-KIS kepada peserta.

 

***

Dukung Cakupan Semesta, Pemkot Cilegon Integrasikan Jamkesda ke JKN-KIS

Upload Date : 27 Apr 2017

Dukung Cakupan Semesta, Pemkot Cilegon Integrasikan Jamkesda ke JKN-KIS

 

CILEGON (27/04/2017) : Dalam rangka menyukseskan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan senantiasa membangun dan memperkokoh sinergi dengan para Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini telah banyak Pemda yang mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Kota Cilegon pun siap menambah daftar panjang tersebut melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Cilegon dengan BPJS Kesehatan tentang optimalisasi penyelenggaraan JKN-KIS di wilayah Kota Cilegon.

 

“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, yang mana salah satunya adalah Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangat menentukan optimalisasi program JKN-KIS. Peran penting Pemda di antaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” jelas Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut di Cilegon (24/04). Hadir dalam penandatanganan tersebut Walikota Cilegon Iman Ariyadi.

 

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup optimalisasi percepatan layanan pendaftaran peserta, kemudahan pembayaran iuran, serta perluasan informasi bagi peserta JKN-KIS di titik layanan setiap kecamatan; optimalisasi cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui mekanisme perizinan dan kepatuhan pemberi kerja; optimalisasi pertukaran data dan informasi dokumen administrasi kependudukan dengan kepesertaan JKN-KIS; dan optimalisasi peran serta Pemkot Cilegon dalam pemanfaatan anggaran kesehatan untuk kendali mutu dan kendali biaya program JKN-KIS.

 

Menurut Mundiharno, memperoleh jaminan kesehatan adalah hak dasar setiap warga yang tidak boleh ditunda, apalagi baru dipenuhi ketika warga yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Terlebih, sustainibilitas program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sangat bergantung kepada iuran peserta yang sehat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit. Untuk itu, Pemda harus bergerak aktif memenuhi hak masyarakat tersebut.

 

Mundiharno menambahkan, pertumbuhan peserta program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Memasuki tahun ke-empat pengelolaan jaminan kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 176.797.820 jiwa (per 21 April 2017) atau hampir mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Dan hingga saat ini, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 450 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke BPJS Kesehatan.

 

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cilegon, juga Pemerintah Kabutapen/Kota yang telah mengintegrasikan program ini. Besar harapan kami, di akhir tahun 2017 ini seluruh Jamkesda dapat terintegrasi dalam program JKN-KIS, dan seluruh Pemda dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage, sehingga program ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,” terang Mundiharno.

 

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang, jumlah pesertanya telah mencapai 3.409.177 jiwa atau sebanyak 71.09% dari total jumlah penduduk 4.795.248 jiwa. Adapun jumlah peserta JKN-KIS Kota Cilegon adalah 335.159 jiwa dari total penduduk 451.529 jiwa.

***