logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






BPJS Kesehatan Sinergi dengan PT ASABRI dalam Penanggungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

Upload Date : 07 Dec 2016

BPJS Kesehatan Sinergi dengan PT ASABRI

dalam Penanggungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

 

Jakarta (07/12/2016) : Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian penjaminan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya bagi peserta dari unsur Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Prajurit TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Anggota Polri), Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan (Pegawai ASN Kemhan) dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kepolisian Republik Indonesia (Pegawai ASN Polri), yang juga merupakan peserta ASABRI, BPJS Kesehatan dan PT ASABRI sepakat untuk saling menjalin koordinasi dan kerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kecelakaan kerja.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris serta Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Sonny Widjaja, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan (07/12). Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris  mengungkapkan, Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur penanganan kepada Peserta sehingga manfaat yang diberikan sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja adalah program yang memberikan perlindungan kepada peserta ASABRI aktif yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah terhadap kecelakaan kerja yang dialaminya. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit akibat kerja, sedangkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kerja, yang diderita peserta dalam hubungan kerja, meliputi faktor risiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, yang dinyatakan oleh Pejabat yang Berwajib dan dibuktikan oleh hasil pemeriksaan medis.

 “Peserta ASABRI juga merupakan peserta JKN-KIS yang sudah sejak awal telah menjadi peserta BPJS Kesehatan (kerena merupakan peserta eks-Askes). Dan kami harapkan apabila peserta mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kecelakaan kerja, pada saat di rumah sakit tidak kebingungan siapa yang akan menjamin pelayanan kesehatannya. Melalui perjanjian kerjasama ini, diharapkan di lapangan nanti pelayanan kesehatan dapat diberikan secara lebih maksimal,” ujar Fachmi.

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan sinergi pelayanan Jaminan KK dan PAK bagi prajurit TNI, anggota POLRI, PNS Kemhan, calon PNS Kemhan, PNS POLRI, dan calon PNS POLRI, Pengajuan penggantian klaim program KK atau PAK, pelaksanaan sosialisasi tentang koordinasi pelayanan kesehatan jaminan KK/PAK dan Kerja sama lain yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan PT ASABRI.

Mekanisme Pelayanan dan Penjaminan ini diatur, dimana BPJS Kesehatan bertindak sebagai penjamin pertama terhadap kasus yang diduga kasus KK atau PAK, tetapi belum dapat dibuktikan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja, sementara PT ASABRI  bertindak sebagai penjamin terhadap kasus KK atau PAK yang telah dibuktikan dalam waktu 3 hari kerja.

BPJS Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjamin peserta ASABRI aktif terhadap kasus yang belum terbukti sebagai kecelakaan kerja pada fasilitas yang bekerjasama dengan menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dalam kondisi PT ASABRI belum dapat memberikan keterangan jaminan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam hari kerja, dan mengajukan klaim/reimburse kepada PT ASABRI terhadap penjaminan KK atau PAK jika terbukti merupakan kasus KK atau PAK,  yang dilampiri berita acara kejadian/surat kepastian  KK-PAK dari Satuan Kerja peserta yang mengalami KK atau PAK.

Sedangkan PT ASABRI mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu menjamin Peserta ASABRI aktif terhadap kasus yang dapat dibuktikan sebagai kecelakaan kerja, dalam 3 (tiga) hari kerja atau  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pasien masuk RS, menjamin dan menerbitkan SJP bagi Peserta ASABRI aktif terhadap kasus yang terbukti KK atau PAK, membayar klaim/reimburse yang diajukan oleh BPJS Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah berkas diterima secara lengkap, dan Menerbitkan Surat Keterangan kepada BPJS Kesehatan.

 “Kami berharap sinergi ini terus diperkuat, harapannya peserta ASABRI yang juga merupakan peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan benefit pelayanan yang sesuai dengan haknya,” himbau Fachmi.



Optimalisasi JKN-KIS Melalui Penguatan Sinergi Kelembagaan

Upload Date : 30 Nov 2016

Optimalisasi JKN-KIS Melalui Penguatan Sinergi Kelembagaan

 

JAKARTA (30/11/2016): Sebagai badan hukum publik yang beroperasi sejak 1 Januari 2014 mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Untuk mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta, diperlukan sinergi yang kokoh antara BPJS Kesehatan dengan segenap pihak, di antaranya kementerian dan lembaga, baik yang berstatus pemerintah maupun non pemerintah.

 

“Selama hampir tiga tahun terakhir, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan berbagai lementerian dan lembaga melalui nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama strategis antar lembaga. Kerja sama tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung program JKN-KIS, terutama dalam hal perluasan kepesertaan, kolekting iuran, kepatuhan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian untuk setiap dukungan, kerja sama, dan sinergi yang telah terbangun selama ini, karena hal ini sangat berarti untuk mendukung sustainabilitas program JKN-KIS,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Bincang JKN-KIS bersama Andy F. Noya, Rabu (30/11).

 

Hingga November 2016, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 30 kementerian dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Berikut sejumlah contoh kerja sama kemitraan BPJS Kesehatan dengan kementerian dan lembaga:

1.   Kementerian Dalam Negeri (melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil): integrasi database yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan ke dalam sistem BPJS Kesehatan untuk mempermudah pendaftaran dan validasi calon peserta JKN-KIS;

2.   Kementerian Sosial: pendataan dan penyediaan data masyarakat yang miskin dan tidak mampu untuk dimasukkan ke dalam kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI);

3.   Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: pengawasan implementasi program JKN-KIS tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang;

4.   Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK): percepatan pendaftaran melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) untuk mendorong pengusaha mendaftarkan karyawan dan keluarganya saat proses pengurusan perizinan;

5.   Pemerintah Daerah: integrasi Jamkesda untuk mewujudkan universal health coverage. Saat ini sebanyak 32 dari 34 provinsi telah mengintegrasikan sebagian/seluruh peserta Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan;

6.   Kementerian Kesehatan: menciptakan regulasi dan tatanan sistem jaminan sosial kesehatan yang kokoh dan berkesinambungan, pembangunan sarana dan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas SDM tenaga medis, penguatan sistem pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, dan sebagainya;

7.   Mitra perbankan (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN) dan non-perbankan (PT Pos, Pegadaian, dan agen Payment Point Online Banking/PPOB): meningkatkan kolektabilitas iuran dan menjaga sustainibilitas program JKN-KIS;

8.   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): berkontribusi dalam hal pengawasan, pengesahan anggaran, serta penegakan regulasi tentang implementasi program JKN-KIS di tengah masyarakat; dll.

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, BPJS dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, SDM, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan/atau kerja sama lain yang disepakati bersama.

 

Mengingat program ini merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui inisiasi Kartu Indonesia Sehat, kami berharap kementerian dan lembaga dapat memberikan support kepada BPJS Kesehatan untuk mewujudkan universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019 kelak,” ujar Fachmi.



Peringati Hari Guru Nasional, OASE Gandeng BPJS Kesehatan Gelar Pemeriksaan IVA/Papsmear Serentak

Upload Date : 24 Nov 2016

Peringati Hari Guru Nasional, OASE Gandeng BPJS Kesehatan

Gelar Pemeriksaan IVA/Papsmear Serentak

 

KLATEN (24/11/2016): Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2016, Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan IVA/Papsmear serentak di 10 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Deteksi dini melalui IVA/Papsmear ini adalah salah satu bentuk program promotif preventif bagi peserta JKN-KIS untuk menekan jumlah penderita kanker serviks.

 

Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan wujud apresiasi bagi para guru di Indonesia yang telah berjasa meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Melalui kerja sama dengan OASE Kabinet Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta BKKBN, BPJS Kesehatan pun siap memberikan layanan deteksi dini kanker serviks kepada seluruh guru perempuan dan istri guru dari sekolah negeri maupun swasta, yang telah menjadi peserta JKN-KIS.

 

“Layanan pemeriksaan IVA/Papsmear ini bisa diperoleh secara gratis, sehingga peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir dengan biayanya. Jika setelah diperiksa dan peserta memerlukan penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady saat mendampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan ke salah satu titik lokasi kegiatan pemeriksaan IVA/Papsmear bagi guru di Klaten, Jawa Tengah (24/11).

 

OASE Kabinet Kerja merupakan sebuah perkumpulan para pendamping menteri dan unsur eksekutif lain yang dipimpin oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, yang memiliki serangkaian program untuk mendukung tercapainya Nawacita Presiden Jokowi. Salah satu program yang digalang adalah meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan di Indonesia mulai tahun 2015 - 2019.

 

“Sebagai penyelenggara program JKN-KIS yang hampir genap tiga tahun beroperasi, BPJS Kesehatan siap mengawal dan menyukseskan misi OASE dalam meminimalisir angka penderita kanker serviks di Indonesia. Terlebih, program pemeriksaan IVA/Papsmear tersebut sejalan dengan implementasi program promotif preventif yang senantiasa digalakkan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia,” kata Maya.

 

Selain Klaten, sejumlah wilayah di Indonesia yang melaksanakan pemeriksaan IVA/Papsmear bagi guru di hari yang sama adalah Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Palangkaraya, Balikpapan, Bandar Lampung, Palembang, Makassar, dan Ambon. Adapun secara nasional, sampai dengan Oktober 2016, terdapat 95.803 peserta JKN-KIS yang telah menjalani pemeriksaan IVA, sementara untuk pemeriksaan Papsmear, telah dilakukan oleh 144.333 peserta JKN-KIS.

 

Berdasarkan data per 18 November 2016, terdapat 170.954.111 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Adapun hingga awal November 2016, terdapat total 20.593 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 9.814 Puskesmas, 4.589 Dokter Praktik Perorangan, 1.157 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 568 Klinik Polri, 710 Klinik TNI, 3.741 Klinik Pratama, dan 14 RS D Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.020 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 1.999 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 135 Klinik Utama), 2.063 Apotek, serta 958 Optik.

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                              

+62 21 424 6063                                                    

humas@bpjs-kesehatan.go.id



BPJS Kesehatan Gandeng Tiga Manajer Investasi Jalankan Skema Endowment Fund

Upload Date : 23 Nov 2016

BPJS Kesehatan Gandeng Tiga Manajer Investasi

Jalankan Skema Endowment Fund

 

JAKARTA (23/11/2016): Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2016, BPJS Kesehatan wajib menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) paling rendah 30% dari seluruh jumlah investasi BPJS Kesehatan. Adapun penempatan investasi pada SBN tersebut melalui reksadana. Untuk menunaikan mandat tersebut sekaligus untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Indonesia-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan siap menjajaki kerja sama dengan tiga manajer investasi terkemuka di Indonesia, yakni PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Bahana TCW Investment Management, serta PT Danareksa Investment Management.

 

Komitmen BPJS Kesehatan untuk bersinergi dengan ketiga manajer investasi tersebut ditandai melalui acara “Peresmian Kerja Sama Investasi Reksa Dana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (23/11). Ketiga manajer investasi tersebut telah mendapatkan  pernyataan efektif pendaftaran Reksa Dana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat dari OJK dengan fitur/skema endowment fund.

 

Endowment fund atau dana abadi adalah reksadana yang diterbitkan oleh manajer investasi melalui kerja sama dengan pihak tertentu, yang hasilnya digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sosial dan bersifat non-profit. BPJS Kesehatan selaku badan hukum publik yang memiliki prinsip nirbala, bekerja sama dengan manajer investasi untuk menjalankan konsep endowment fund ini dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK),” kata Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso dalam acara tersebut.

 

Endowment fund bertujuan sebagai wadah/sarana penghimpun dana jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan dukungan finansial terhadap program-program sosial yang dijalankan investor. Menurut Kemal, para investor dapat memilih jenis partisipasi dalam skema endowment fund ini.

 

BPJS Kesehatan sendiri telah menandatangani Nota Kesepahaman sebagai komitmen menjadi sponsor atau investor awal dalam endowment fund Reksa Dana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat tersebut. Dalam skema endowment fund, BPJS Kesehatan juga berlaku sebagai penerima hasil keuntungan investasi.

 

Hingga 18 November 2016, terdapat 170.954.111 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Adapun hingga awal November 2016, terdapat total 20.593 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 9.814 Puskesmas, 4.589 Dokter Praktik Perorangan, 1.157 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 568 Klinik Polri, 710 Klinik TNI, 3.741 Klinik Pratama, dan 14 RS D Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.020 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 1.999 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 135 Klinik Utama), 2.063 Apotek, serta 958 Optik.

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                              

+62 21 424 6063 | humas@bpjs-kesehatan.go.id

Pentingnya Peran Pemda dalam Program JKN-KIS

Upload Date : 21 Nov 2016

Pentingnya Peran Pemda dalam Program JKN-KIS

 

Jakarta (21/11/2016):  Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), peran Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN-KIS sudah bertambah dan diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan hal serupa, disamping masih banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasikan Program JKN-KIS yang berkesinambungan.

 

Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 67, salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Melaksanakan Program Strategis Nasional”, termasuk didalamnya dalam implementasi Program JKN-KIS yang merupakan agenda Negara karena dituangkan pada Visi, Misi dan Nawacita (Agenda Prioritas) pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

 

Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS, setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” ujar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari dalam acara Bincang JKN-KIS bertema “Menuju Rakyat Sehat dan Sejahtera Melalui Program JKN-KIS”  yang akan dipandu oleh presenter kawakan Andi F.Noya

 

Pemda, tambah Andayani dapat berperan besar, khususnya dalam hal percepatan kepersertaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN-KIS yang terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan terintegrasi. Selain itu, pelaksanaan sistem kendali mutu dan biaya ditingkat daerah dan sistem pembinaan dan pengawasan juga tingkat kepatuhan pelaksanaan JKN-KIS di daerah merupakan isu yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani oleh Pemda.

 

BPJS Kesehatan bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dapat saling bersinergi untuk mencapai kepesertaan 100% atau cakupan semesta yang ditargetkan terealisasi pada 1 Januari 2019. Saat ini cakupan peserta JKN-KIS di Indonesia sudah mencapai 170,9 juta jiwa atau sekitar 70%. Untuk itu, kami mendorong semua pemerintah daerah baik tingkat I maupun tingkat II untuk bersinergi dengan BPJS Kesehatan agar jumlah peserta terus meningkat hingga cakupan semesta terwujud,” jelas Andayani.

 

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran Jamkesda dan diintegrasikan dengan Program JKN—KIS. Dasar hukum atau kebijakan integrasi Jamkesda (penduduk yang didaftarkan oleh Pemda) sudah jelas, sesuai dengan, Perpres No 12 Nomor 111 Tahun 2013, Perpres Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan, Perpres Nomor 19 Tahun 2016 jo. Perpres 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, Surat Menteri Dalam Negeri nomor 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016.

 

Jumlah peserta integrasi Jamkesda sampai dengan November 2016 adalah 15.151.350 jiwa. Dari 34 provinsi sudah 32 provinsi telah mengintegrasikan sebagian atau seluruh Jamkesda Kabupaten/Kota di wilayahnya. Terdapat 15 provinsi yang berkontribusi melalui sharing iuran/peserta dalam pembiayaan integrasi Jamkesda dengan pola yang bervariasi, misalnya 40% iuran dibayar oleh pemerintah provinsi,  60 % oleh Pembab/Pemkot. 15 provinsi tersebut adalah  Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, NTB, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan.

 

Merujuk dari data BPJS Kesehatan, sebanyak 378 Jamkesda kabupaten/Kota sudah integrasi ke program JKN-KIS. Lalu, terdapat 4 provinsi yang sudah dapat dikategorikan Universal Health Coverage (UHC) atau kepesertaan JKN-KIS dari penduduknya > 95% yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Gorontalo.

 

Dalam rangka mendorong UHC, BPJS Kesehatan juga mendorong Pemerintah Daerah yang warganya terdaftar dalam   peserta mandiri namun menunggak dan tergolong masyarakat tidak mampu dapat diakomodir menjadi peserta Jamkesda dan diintegrasikan ke program JKN-KIS. Peran Pemda yang tidak kalah penting adalah mengadvokasi masyarakat dengan mengimplementasikannya melalui pendaftaran Badan Usaha menjadi peserta JKN-KIS di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

                                                                                                           -Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                

+62 21 424 6063                                                    

humas@bpjs-kesehatan.go.id






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.