logo BPJS
Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Masyarakat Bisa Donasi Untuk Program JKN-KIS melalui Crowdfunding

Upload Date : 20 Apr 2017

Masyarakat Bisa Donasi Untuk Program JKN-KIS melalui Crowdfunding

 

Jakarta (20/04/2017) : Visi BPJS Kesehatan terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah terwujudnya jaminan kesehatan semesta (Universal health Coverage/UHC) bagi seluruh rakyat Indonesia pada 1 Januari 2019 mendatang. Di tahun 2017, salah satu fokus utama BPJS Kesehatan adalah Keberlangsungan finansial, guna menjamin keberlangsungan finansial program JKN-KIS. Caranya adalah dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, di sisi lain diperlukan peningkatan kolektibilitas iuran peserta, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Dalam melakukan hal ini tentunya diperlukan strategi tertentu agar fokus utama ini dapat terwujud. Selain upaya-upaya meningkatkan kolektibilitas iuran, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan creative funding melalui program crowdfunding (urun dana) berbasis donasi. Melalui program ini diharapkan dapat menggerakkan semangat gotong royong masyarakat.

Dalam melaksanakan program ini BPJS Kesehatan akan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki peran pengumpul dana. BAZNAS sendiri merupakan lembaga pemerintah nonstruktual yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana fungsinya melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat secara nasional.

Selanjutnya, dana dari program crowdfunding tersebut akan digunakan untuk membiayai peserta yang memiliki masalah ability to pay (kemampuan membayar). Berdasarkan hasil Penelitian Pusat Kajian UGM Tahun 2016, ability to pay masyarakat khususnya peserta JKN-KIS kategori peserta PBPU/mandiri, rata-rata kelas 3 adalah sebesar Rp16.571 per orang per bulan. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa angka ability to pay sangat jauh dari nilai keekonomian iuran Program JKN-KIS yang ideal.

“Melalui program crowdfunding ini diharapkan dapat membantu peserta JKN-KIS yang kemampuan untuk membayar iurannya tergolong rendah dan tidak dapat ditanggung oleh Pemerintah. Tujuan dari program crowdfunding ini bagi masyarakat luas itu sendiri adalah membangun kesadaran, keinginan dan juga kebanggaan masyarakat untuk mendaftar sekaligus berpartisipasi dalam program JKN-KIS serta sebagai strategi untuk membangun  sekaligus mengakomodir partisipasi masyarakat dalam mempercepat rekrutmen sektor informal dan menjaga kontinuitas pembayaran iuran mereka,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso dalam Diskusi Media (20/04) di Media Center BPJS Kesehatan.

Media yang digunakan untuk menjalankan program ini adalah website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id dan website BAZNAS www.baznas.go.id. Media tersebut merupakan sarana informasi mengenai tata cara mengikuti program crowdfunding yang akan dijalankan.

Adapun peserta penerima manfaat program crowdfunding adalah peserta program JKN-KIS tergolong sebagai Mustahik dengan manfaat di kelas 3 (tiga) yang menunggak selama minimal 3 (tiga) bulan. Besaran iuran peserta yang akan dibayarkan melalui dana crowdfunding ini mengikuti ketentuan perundang-undangan atau sebesar Rp25.500 per jiwa per bulan. Jumlah pembayaran iuran yang ditanggung oleh BAZNAS kepada BPJS Kesehatan adalah besaran tunggakan iuran peserta dan besaran iuran peserta dikalikan jumlah Peserta dikalikan 12 (dua belas) bulan.

Selain  program crowdfunding, BPJS Kesehatan juga melakukan berbagai upaya untuk terus memberikan kemudahan pembayaran iuran kepada peserta, diantaranya implementasi Kader JKN-KIS, perluasan kerjasama dengan bank swasta dan Bank Pemerintah Daerah (BPD), perluasan channel PPOB, tercatat BPJS Kesehatan memiliki 422.700 channel pembayaran PPOB, yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet maupun perbankan, pembayaran melalui Vending Machine, E- Commerce, Mobile Aps, dsb.

***



Perluas Kepesertaan dan Channel Pembayaran, BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi dengan BNI

Upload Date : 10 Apr 2017

Perluas Kepesertaan dan Channel Pembayaran, BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi dengan BNI

 

JAKARTA (10/04/2017) : Sebagai badan hukum publik yang lebih dari tiga tahun mengelola Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada peserta maupun stakeholders lainnya. Tahun 2019 menjadi target BPJS Kesehatan untuk mewujudkan cita-cita universal health coverage. Demi mewujudkan hal tersebut, melalui penandatanganan nota kesepahaman, BPJS Kesehatan pun siap memperkokoh sinerginya dengan BNI dalam hal pemanfaatan layanan keagenan BNI untuk mendukung program Kader JKN-KIS.

 

Kader JKN-KIS adalah orang-orang yang menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk menjalankan sejumlah fungsi BPJS Kesehatan, antara lain fungsi pemasaran dan fungsi pengumpul iuran. Melalui kerja sama ini, BNI akan membuka pendaftaran Kader JKN-KIS menjadi Agen46, sehingga mereka dapat menampung pembayaran iuran JKN-KIS dari masyarakat melalui fasilitas perbankan BNI yang ada di dalam aplikasi Agen46.

 

“Nantinya para Kader JKN-KIS yang menjadi Agen46 tersebut juga akan dibekali EDC mini ATM untuk sarana transaksi pembayaran iuran. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan animo masyarakat untuk membayar iuran tepat waktu dapat meningkat,” jelas Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari.

 

Selain itu, BPJS Kesehatan dan BNI juga siap bersinergi dalam hal pemasaran bersama dan pengintegrasian kanal pembayaran iuran. Penyediaan layanan jasa perbankan milik BNI diharapkan semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran iuran JKN-KIS.

 

“Harapan kami, dengan tersedianya Deliver Channel, Payment Point Online Bank (PPOB), dan mitra BNI yang tersebar di berbagai daerah, kedisiplinan peserta JKN-KIS dalam membayar iuran meningkat, sehingga sustainibilitas program JKN-KIS terus terjaga,” kata Andayani.

 

Sementara itu, menurut Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati menambahkan, pihaknya siap mendukung strategi BPJS Kesehatan dalam melakukan pembayaran, serta mempermudah dan mempercepat proses kemitraan secara teknis operasional maupun administrasi. “Kami berharap dapat membantu BPJS Kesehatan mencapai target 40.000.000 pembayar baru untuk masa 2 tahun mendatang,” ungkapnya.

 

Sejak bulan Oktober 2015 silam, BPJS Kesehatan telah memperluas channel pembayaran iuran pesertanya melalui sistem Payment Point Online Banking (PPOB). Hingga akhir Maret 2017, tercatat BPJS Kesehatan memiliki 422.700 channel pembayaran PPOB, yang terdiri atas modern outlet, traditional outlet, maupun perbankan. Adapun rata-rata transaksi pembayaran iuran BPJS Kesehatan per bulan mencapai 5,8 juta transaksi pembayaran, yang mana 30%-nya bersumber dari PPOB dengan total iuran peserta JKN-KIS yang terkumpul lewat PPOB sebesar Rp 3,190 triliun.

 

Di sisi lain, BPJS Kesehatan dan BNI juga kembali mempertegas kerja sama pembiayaan fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan melalui pemberian Konfirmasi Faskes. Pemberian Konfirmasi Faskes oleh BPJS Kesehatan kepada BNI dimaksudkan untuk memperlancar pembiayaan pelayanan kesehatan peserta JKN-KIS yang ditawarkan BNI kepada faskes. Dengan adanya percepatan dalam pembayaran tagihan tersebut, diharapkan faskes dapat menjaga kualitas pelayanan kesehatannya agar tetap prima.

 

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah bank mitra BNI tentang pemasaran bersama dalam upaya perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan, serta penyediaan layanan perbankan milik perbankan. Adapun mitra perbankan BNI yang turut serta dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut adalah Bank Bukopin, Bank Nobu, Maybank Indonesia, Bank DKI, Bank Sumsel Babel, Bank Sinarmas, dan Bank Mega.

***



Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Disempurnakan

Upload Date : 31 Mar 2017

Pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan Disempurnakan

(Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan Teken Peraturan Bersama terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada FKTP)


Jakarta (31/03/2017): Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, saat ini telah diterapkan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 pada Puskesmas di 33 Ibukota Provinsi dengan jumlah 995 Puskesmas. Penerapan pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) sudah mulai dilakukan sesuai dengan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor HK.02.05/III/SK/089/2016 dan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP


Berdasarkan hasil pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta uji petik yang dilakukan pada 6 (enam) Provinsi yang melibatkan stakeholder terkait baik di Tingkat Pusat yaitu Kementerian Kesehatan, Asosiasi Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama, Organisasi Profesi serta Tim Kendali Mutu Kendali dan Kendali Biaya dan di tingkat daerah yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupetan/Kota, asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan terkait pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan di Tahun 2017, dimana pada tahun 2017 KBK akan diperluas pelaksanaannya yaitu di Puskesmas (Ibukota Provinsi dan selain Ibukota Provinsi), Praktik Dokter, Klinik Pratama dan RS D Pratama kecuali FKTP di wilayah terpencil dan sangat terpencil. 


“Tujuan penandatangan Peraturan Bersama ini adalah untuk penyempurnaan ketentuan pelaksanaan KBK yang akan diberlakukan pada seluruh FKTP kecuali bagi FKTP di wilayah terpencil dan sangat terpecil dan faskes yang tidak tersedia jaringan komunikasi data, sehingga KBK dapat berjalan lebih baik dan dapat meningkatkan mutu layanan di FKTP,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat menandatangani Penandatanganan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Jumat (31/03).

“Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan ini merupakan metode pembayaran yang sudah diterapkan di banyak negara yang menggunakan social insurance. Sistem pembayaran ini terbukti dapat meningkatkan performa dari FKTP dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta program,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.


Di era JKN-KIS, lanjut Fachmi, kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP sangatlah penting, mengingat FKTP merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan. Bila kualitas FKTP tidak ditingkatkan, angka rujukan akan terus meningkat, sehingga bisa terjadi penumpukan pasien di rumah sakit. 


“Semakin hari, jumlah peserta JKN-KIS kian bertambah. Sehingga FKTP sebagai lini pertama pelayanan kesehatan harus diperkuat dan terus berkomitmen supaya dapat terus memberikan pelayanan yang optimal. Ini juga merupakan upaya kendali mutu kendali biaya di fasilitas kesehatan, sekaligus sebagai komitmen nyata dari pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan yang lebih bermutu,” tutur Fachmi Idris.

Karenanya, dibutuhkan indikator komitmen pelayanan FKTP, sehingga bagi FKTP yang mencapai standar indikator komitmen pelayanan, akan mendapatkan kapitasi maksimal.

 

Penilaian terhadap FKTP melalui KBK dilihat berdasarkan pencapaian indikator yang meliputi beberapa aspek. Pertama adalah Angka Kontak yang merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh peserta berdasarkan jumlah peserta JKN (per nomor identitas peserta). Indikator kedua adalah Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP, sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP. Selanjutnya yang menjadi indikator ketiga adalah Rasio Peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) Rutin Berkunjung ke FKTP, yang merupakan indikator untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis yang disepakati oleh BPJS Kesehatan dan FKTP terhadap peserta Prolanis.

 

Bagi FKTP yang sudah memenuhi persyaratan untuk menerapkan KBK namun dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan belum menjalankan penerapan KBK, pembayaran kapitasi diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari norma kapitasi.

 

Sampai dengan 20 Maret 2017, jumlah Kabupaten/kota yang telah sepakat melaksanakan KBK adalah 483 Kabupetan Kota dari total 514 Kabupaten/Kota (93.97%). Dengan ditandatanganinya peraturan bersama ini, pelaksanaan KBK pada Klinik Pratama, Dokter Praktek Perorangan dan RS D Pratama tetap dilakukan melalui penilaian kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan setiap bulannya tanpa diterapkan penyesuaian kapitasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

 

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

+62-21-4246063                                            

humas@bpjs-kesehatan.go.id



BPJS Kesehatan Buka Layanan Pendaftaran Di 67 Mall PT. Lippo Karawaci Tbk Di Seluruh Indonesia

Upload Date : 25 Mar 2017

BPJS Kesehatan Buka Layanan Pendaftaran Di 67 Mall PT. Lippo Karawaci Tbk

Di Seluruh Indonesia

 

Kerjasama Pertama Kali Dengan Pihak Swasta Sebagai Wujud Dukungan Terhadap Program Pemerintah Untuk Mempercepat Pencapaian Target Kepesertaan JKN-KIS

Tangerang (25/03/2017) : Kepuasan peserta me rupakan salah satu Fokus Utama BPJS Kesehatan di tahun 2017. Berbagai  terobosan dilakukan oleh BPJS Kesehatan guna meraih tingkat kepuasan peserta yang tinggi. Salah satu terobosan yang dilaksanakan BPJS Kesehatan adalah mengembangkan cara pendaftaran bagi peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.  Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau menginginkan kemudahan dalam mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS akan difasilitasi melalui perluasan kanal-kanal pendaftaran yang ada, diantaranya  pendaftaran melalui Care Center 1500-400 (saat ini masih Pilot Project) dan melalui berbagai Point of Service (POS) public area seperti Mall, Bank, PT POS, Kelurahan dan Kecamatan.

Untuk pendaftaran di POS public area, salah satunya dilakukan bekerjasama dengan PT Lippo Karawaci Tbk. Komitmen Lippo Karawaci dalam mendukung dan mensukseskan keberlangsungan Program JKN-KIS salah satunya diwujudkan dengan memberikan aksesibilitas kemudahan pendaftaran khusus untuk calon peserta mandiri/PBPU. Saat ini diawali dengan membuka titik pelayanan di Maxx Box Lippo Karawaci, dan secara paralel titik pendaftaran akan diperluas di 3 (tiga) titik Mall yaitu di Lippo Puri Indah Jakarta Barat, Lippo Kemang Jakarta Selatan dan Lippo Cikarang Bekasi.

“Strategi ini adalah sebuat terobosan yang diharapkan dapat memenuhi kepuasan dan kemudahan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendaftar, tetapi tidak ingin mengantri di Kantor BPJS Kesehatan. Kami mendorong perusahaan lain atau perusahaan pengembang dapat melakukan hal serupa. Kami menyadari dukungan dari semua pihak dalam menyukseskan program JKN-KIS sungguh besar, termasuk dari perusahaan swasta dan pengembang seperti Lippo Grup, dan kami sangat mengapresiasi dukungan yang luar biasa ini,” ujar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari (25/03).

Pihak Lippo Grup juga memberikan sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk pendaftaran peserta, setiap hari Senin-Minggu pukul 11.00 sd 20.00 tanpa ada pungutan biaya. Kanal pendaftaran ini sudah efektif berjalan per 1 Maret 2017 dan untuk proses pendaftaran peserta tidak dikenakan biaya apapun, kecuali pembayaran iuran pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Presiden Direktur PT. Lippo Karawaci Tbk. Ketut Budi Wijaya, mengungkapkan kerjasama ini merupakan wujud komitmen Perseroan untuk membantu Pemerintah mempercepat pencapaian target jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dan melakukan community development dengan menjembatani pelayanan masyarakat dalam memberikan kemudahan dan menyediakan fasilitas pendaftaran yang nyaman.

“Kami sebagai Perusahaan yang mengelola pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia merasa turut terpanggil dan siap mendukung program Pemerintah. Dengan keberadaan mall kami diseluruh Indonesia, kami ingin memfasilitasi untuk menjadikan semua penduduk di Indonesia sebagai peserta Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,” ujar Ketut Budi Wijaya.

“Sebagai pilot project, konter pendaftaran ini telah beroperasi di empat mall kami yaitu di MaxxBox Lippo Village area Karawaci Tangerang, Lippo Mall Kemang Jakarta Selatan, Lippo Mall Puri Jakarta Barat, dan Mal Lippo Cikarang.”

 

 

Sementara itu, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengungkapkan, kerjasama yang dilakukan bersama dengan Lippo Karawaci akan membantu upaya percepatan rekrutmen peserta. Masyarakat yang berada di lingkungan pengembang dengan konsep One Stop Living City ini tentu adalah masyarakat kelas atas yang juga menjadi target kepesertaan JKN-KIS, dan sebagian besar adalah target kepesertaan peserta mandiri/PBPU. Bagi kalangan ini tentu kemudahan akses akan menjadi satu nilai tambah.

“Pendaftaran peserta JKN-KIS kini jadi sangat mudah, dan tidak perlu mengantri di kantor cabang BPJS Kesehatan. Tidak perlu juga menunggu hari kerja, karena kanal pendaftaran ini juga buka pada saat akhir pekan. Calon peserta bisa mendaftarkan diri bahkan sambil jalan-jalan santai ke mall bersama keluarga atau sambil shopping,” tambah Andayani.

Andayani menambahkan, calon peserta bisa langsung mendaftarkan diri dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS cukup dengan membawa data diri berupa elektronik KTP (e-KTP), dan mengisi Daftar Isian Peserta (DIP) seperti nomor rekening Bank (BNI, BRI, Mandiri atau BTN), alamat rumah (untuk pengiriman kartu), alamat email, nomor telepon selular (HP) yang bisa dihubungi dan memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta kelas perawatan. Selanjutnya agen POS Lippo akan memberikan nomor virtual account (VA) dan juga dikonfirmasi melalui SMS.

 

Setelah mendapatkan nomor VA, peserta diwajibkan untuk membayar iuran pertama yang harus dibayarkan paling cepat 14 hari dan paling lama 30 hari setelah VA diterbitkan. BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekkan pada aplikasi kepesertaan yang akan menampilkan daftar peserta yang sudah melakukan pembayaran iuran pertama. Apabila peserta telah melakukan pembayaran iuran pertama, BPJS Kesehatan akan  mencetak dan mendistribusi kartu peserta JKN-KIS ke alamat yang telah di-input pada saat mendaftar di POS Lippo Grup.

 



Distribusikan KIS-PBI Tambahan, Presiden Jokowi Blusukan Hingga Pelosok

Upload Date : 24 Mar 2017

PULAU GALANG, BATAM (23/03/2017) : Usai mengunjungi wilayah perbatasan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi melanjutkan blusukan ke sejumlah daerah lain seperti Pulau Galang - Batam, Kecamatan Barus - Tapanuli Tengah, dan Kecamatan Panyabungan - Mandailing Natal untuk kembali membagikan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) tambahan kepada masyarakat kurang mampu yang masuk dalam daftar PBI di masing-masing daerah tersebut. Penyerahan KIS-PBI tambahan secara langsung oleh Presiden tersebut merupakan wujud atensi pemerintah yang besar untuk memastikan seluruh warga negara ter-cover program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.