logo BPJS
Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Wujudkan Clean Governance, BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Upload Date : 24 Feb 2015

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan sistem good governance yang bersih serta untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi, BPJS Kesehatan resmi bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan di Balikpapan, Selasa (24/2).

 

 “Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanat negara. Sebagai instusi penyelenggara Jaminan Sosial, permasalahan bisa saja timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal. Karena itu sangatlah bijaksana jika kami meminta bantuan hukum dari pihak eksternal yang kompeten,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro dalam sambutannya.

 

Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga sudah bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di wilayah Divisi Regional II BPJS Kesehatan yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

 

Menurut Purnawarman, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan.

 

“Di samping itu, kerjasama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance,” tegas Purnawarman.

 

 

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                         

+62 21 424 6063                                            

humas@bpjs-kesehatan.go.id



Utamakan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, BPJS Kesehatan Gandeng LKPP

Upload Date : 17 Feb 2015

Jakarta – Untuk memastikan pengadaan barang dan jasa terkelola dengan optimal dan transparan, BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dilakukan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat,Selasa(17/2).

 

“Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanat negara. Ke depannya kami berharap kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas kapasitas regulasi, organisasi,serta sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam sambutannya.

 

Dalam salah satu poin nota kesepahaman itu disebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan yang karena sifat dan kebutuhannya akan lebih optimal apabila dikerjasamakan dengan LKPP.

 

Ia juga menjelaskan, BPJS Kesehatan akan terus berupaya menjalankan pengadaan yang clean governance baik dari sisi administratif maupun dari sisi sikap compliance terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Oleh karena itu, dukungan dari LKPP sangat diperlukan dalam melaksanakan hal tersebut.

 

Sebelumnya, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat khususnya dalam memperoleh pelayanan administratif di kantor cabang,pada Senin (16/2) di Palembang BPJS Kesehatan meresmikan sembilan kantor baru yang terdiri atas tujuh Kantor Cabang (KC) dan dua Kantor Layanan Operasional Kabupatan/Kota (KLOK). Adapun kesembilan kantor tersebut adalah KC Batam, KC Bekasi, KC Mataram, KC Tanjung Pinang, KC Sumedang, KC Banda Aceh, KCU Palembang, KLOK Wonosobo, dan KLOK Cilacap.

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                    

+62 21 424 6063                                         

humas@bpjs-kesehatan.go.id



Prioritaskan Kenyamanan Peserta, BPJS Kesehatan Resmikan 9 Kantor Baru

Upload Date : 16 Feb 2015

Jakarta – Sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat khususnya dalam memperoleh pelayanan administratif di kantor cabang, pada Senin (16/2) di Palembang BPJS Kesehatan meresmikan sembilan kantor baru yang terdiri atas tujuh Kantor Cabang (KC) dan dua Kantor Layanan Operasional Kabupatan/Kota (KLOK). Adapun kesembilan kantor tersebut adalah KC Batam, KC Bekasi, KC Mataram, KC Tanjung Pinang, KC Sumedang, KC Banda Aceh, KCU Palembang, KLOK Wonosobo, dan KLOK Cilacap.

 

Peningkatan sarana-prasarana tersebut diharapkan dapat memfasilitasi tingginya jumlah masyarakat yang hendak melakukan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan secara manual. Terlebih antusiasme masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan meningkat pesat setelah mengetahui besarnya manfaat program jaminan kesehatan. Berdasarkan data per 6 Februari 2015, terdapat 136.610.852 jiwa peserta BPJS Kesehatan.

 

Dengan disediakannya tempat yang lebih luas dan lebih strategis dengan fasilitas penunjang lainnya, diharapkan ke depannya tidak ada lagi keluhan peserta soal fasilitas di lokasi pendaftaran yang kurang memadai.

 

Selain melalui kantor cabang, BPJS Kesehatan juga telah membuka pendaftaran online melalui website bpjs-kesehatan.go.id. Selain prosesnya lebih singkat dan praktis, masyarakat juga dapat mencetak kartu BPJS Kesehatan-nya sendiri (e-ID), yang mana sama sahnya dan sama validnya dengan Kartu BPJS Kesehatan pada umumnya.

 

Sejumlah wilayah yang masuk dalam cakupan kerja Kantor Cabang Utama (KCU) Palembang antara lain Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir. Hingga Februari ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di KCU Palembang telah mencapai 1.956.278 jiwa atau 46% dari total jumlah penduduk. Sementara untuk badan usaha, sebanyak 2.035 badan usaha sudah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS kesehatan. Terdapat pula 249 fasilitas kesehatan primer, 22 fasilitas kesehatan rujukan, dan empat apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan guna melayani kebutuhan sejumlah peserta tersebut.

 

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                 

+62 21 424 6063                                            

humas@bpjs-kesehatan.go.id



2014, BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4

Upload Date : 10 Feb 2015

Untuk disebarluaskan segera

SIARAN PERS

2014, BPJS Kesehatan Torehkan Raport Hijau dari UKP4

Jakarta:  Dalam perjalanan lebih dari satu tahun bisa dikatakan BPJS Kesehatan  ini telah melakukan banyak hal. Apabila berbicara tentang evaluasi, mengacu kepada hasil evaluasi UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) untuk periode tahun 2014, BPJS Kesehatan menorehkan nilai atau raport hijau.

“Alhamdulillah, sejauh ini dari lembaga UKP4 ini kami dinilai hijau. Ini berarti sebagian besar dari apa yang ditargetkan telah tercapai di atas 100%,’’ ujar Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga, Ikhsan.

Terdapat lima hal yang menjadi indikator penting dalam proses evaluasi ini. Pertama, jumlah kepesertaan. Target yang ditetapkan tahun 2014 sebanyak 121,6 juta peserta dan sampai dengan akhir tahun 2014 tercapai 133,4 juta jiwa sehingga pencapaian 109,72%.

Poin kedua adalah terselesaikannya Draft Revisi PP Nomor 101 Th. 2012 tentang PBI secara tepat waktu. Draft Revisi PP No.101 tahun 2012 sudah diselesesaikan sesuai dengan batasan kewenangan BPJS Kesehatan dan telah tercapai 100%.

Poin ketiga berikutnya, menurut Ikhsan terkait dengan waktu penyelesaian pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan, sering diberitakan bahwa ada kesulitan pembayaran pada rumah sakit. ‘’Perlu kami luruskan bahwa kita memiliki rumus N-1. Artinya, bahwa bila ada sebuah rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan di bulan Juni, rumah sakit harus sudah menagihkan pada awal bulan Juli. Setelah tagihan diterima lengkap, BPJS Kesehatan harus sudah membayar tagihan tersebut paling lambat 15 hari sejak tagihan diterima,’’ kata Irfan.

Hasil dari UKP4 sampai dengan tahun 2014, BPJS Kesehatan telah 100 % membayarkan klaim kepada fasilitas kesehatan yang bekerjasama.

Keempat adalah menyangkut sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh hasil tingkat awareness masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sebesar 95% atau 146,15% dari target 65%. Survey ini dilakukan secara independen oleh Sucofindo yang dirilis awal tahun 2015.

Terakhir poin kelima tentang upaya penanganan keluhan pelanggan dicapai nilai 100%, dengan data dari 104,427 keluhan peserta sampai dengan Triwulan IV tahun 2014, seluruh keluhan telah 100% diselesaikan dengan rata-rata waktu penyelesaian klaim selama 1,5 hari

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen                     

Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id



BPJS Kesehatan Siap Membiayai Pengobatan Bayi Ryuji

Upload Date : 10 Feb 2015

Jakarta (10/02/2014) : BPJS Kesehatan siap membiayai pengobatan Bayi Ryuji Marhaeni (5 bulan), yang didiagnosis menderita Atresia Bilier atau kelainan fungsi hati di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Penjaminan biaya BPJS Kesehatan untuk cangkok hati adalah sesuai dengan tarif INA-CBG’s yang tertuang dalam Permenkes 59 tahun 2014 yang berisi standar tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Perlu kami sampaikan dan luruskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah menolak untuk menjamin seluruh biaya pelayanan kesehatan, termasuk tindakan operasi apa pun jenisnya. Selama sesuai indikasi medis dan prosedur pelayanan kesehatan berdasarkan regulasi yang ada,” ujar Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi.

"Prosedur pencangkokan hati berat di Rumah Sakit Umum Rujukan Nasional dalam Permenkes 59 tahun 2014 sebesar Rp 223 juta. Semua biaya bedah, operasi dan tindakan medis lainnya sudah diatur juga oleh permenkes. Yang bersangkutan juga saat ini sedang dan masih di rawat di rumah sakit dengan jaminan biaya dari BPJS Kesehatan," tambahnya.

BPJS Kesehatan dipastikan akan menjamin pembiayaan apabila rumah sakit yang bersangkutan menetapkan harga sesuai dengan yang ada dalam Permenkes. Untuk itu diperlukan konfirmasi yang lebih mendetail rincian dana rumah sakit tersebut untuk tindakan medis Bayi Ryuji. Apabila biaya riil berbeda dengan ketentuan di Permenkes 59 tahun 2014, maka diperlukan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah mengingat BPJS Kesehatan hanya menjamin biaya sesuai dengan regulasi yang ada.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Chazali Situmorang yang dikutip Kompas (6/2). “Kementerian Kesehatan harus ambil alih penanganan kasus ini. Tidak mungkin BPJS Kesehatan membayar layanan melebihi tarif yang ditetapkan,”ujar Chazali.

Sesuai dengan ketentuan, peserta BPJS Kesehatan juga tidak menanggung jika berobat ke luar negeri. Jika mendatangkan dokter dari luar negeri atau dari daerah lain itu wewenang dari manajemen rumah sakit, tetapi pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan sesuai dengan permenkes. Karena pengaturan pembayaran, termasuk jasa dokter baik dokter luar negeri atau dokter luar daerah menjadi wewenang manajemen rumah sakit. dan apabila dokter tertentu tidak tersedia di satu wilayah atau belum ada dokter Indonesia yang mampu, itu tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang menyediakan.

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen                     

Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.