logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






BPJS Kesehatan Telah Gandeng Puluhan Asuransi Swasta Lewat Skema Coordination of Benefit (CoB)

Upload Date : 26 Jun 2014

Jakarta: Sebagai bentuk peningkatan layanan bagi masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuka ruang seluasnya bagi peserta untuk mendapatkan manfaat lebih (khususnya dalam hal manfaat non medis) melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dengan perusahaan asuransi komersial. Selain tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013, skema COB ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih.

Prinsip COB BPJS Kesehatan ini adalah koordinasi manfaat yang diberlakukan bila peserta BPJS Kesehatan membeli asuransi kesehatan tambahan dari Penyelenggara Program Asuransi Kesehatan Tambahan atau Badan Penjamin lainnya yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan nantinya akan menjamin biaya sesuai tarif yang berlaku pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan selisihnya akan menjadi tanggung jawab asuransi komersial selama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur mengatakan, seiring berjalannya waktu skema CoB semakin diminati oleh berbagai perusahaan asuransi swasta, mengingat pada 2019 mendatang ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan tidak mematikan asuransi swasta. Justru dengan adanya BPJS Kesehatan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan semakin meningkat. Bagi masyarakat yang mampu yang ingin mendapat pelayanan non-medis lebih, seperti naik kelas ruang inap, maka bisa memanfaatkan skema CoB ini,” jelasnya dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan 11 Perusahaan Asuransi Swasta/Tambahan, Rabu (25/6).

Adapun 11 perusahaan asuransi swasta yang ikut menandatangani perjanjian kerja sama adalah PT Asuransi Central Asia, PT AIA Financial, PT Asuransi Jiwa Recapital, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Astra Aviva Life, PT Bosowa Asuransi, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Equity Life Indonesia, PT Great Eastern Life Indonesia, PT MNC Life Assurance, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga telah melakukan penandatanganan dengan 19 perusahaan asuransi swasta terkait pelaksanaan skema Coordination of Benefit (CoB). Adapun perusahaan-perusahaan asuransi swasta tersebut adalah PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi Mitra Maparya, PT Asuransi Tugu Mandiri, PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT  Lippo Insurance, PT Asuransi AXA Financial Indonesia, PT Avrist Assurance, PT Arthagraha General Insurance, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Bina Dana Arta, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT Asuransi Jiwa Generali Imdonesia, PT Tugu Pratama Indonesia, serta PT Asuransi Multi Artha Guna.

Dengan demikian, maka total jumlah perusahaan asuransi swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan saat ini adalah 30 perusahaan asuransi swasta. Tak hanya itu, demi mengoptimalkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan kerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan. J umlah fasilitas kesehatan (faskes) tingkat rujukan BPJS Kesehatan pun ikut bertambah dari 1.530 faskes menjadi 1.546 faskes. Ke depannya, diharapkan angka ini terus meningkat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program JKN.

----
-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen
Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id



Permudah Layanan Peserta, BPJS Kesehatan Luncurkan “Self Check-In” Pendaftaran Di Rumah Sakit

Upload Date : 24 Jun 2014

JAKARTA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Karena kepesertaannya bersifat wajib, BPJS Kesehatan menargetkan semua penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang, dengan tingkat kepuasan 85%.

Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan serta mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan meluncurkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Mandiri. Kini peserta BPJS Kesehatan yang memerlukan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat mencetak SEP sendiri atau melakukan “self check-in”. Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrian di loket BPJS Kesehatan Center fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

“Sebelumnya, pasien peserta BPJS Kesehatan dengan rujukan manual harus antri di loket BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit. Kini peserta dapat mencetak kartu SEP Mandiri atau “self check-in” sehingga tak perlu berlama-lama mengantri,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara “Launching SEP Mandiri” yang diselenggarakan di RSUD Kota Tangerang, Selasa (24/6). Acara tersebut dihadiri pula oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Upaya Kesehatan Rujukan Chairul Radjab Nasution dan Direktur RSUD Kota Tangerang Desiriana Dinardianti.

Senada, Direktur RSUD Kota Tangerang Desiriana Dinardianti juga mengatakan bahwa penerapan SEP Mandiri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah loket di BPJS Kesehatan Center. Selain untuk memangkas antrian, pengaplikasian SEP Mandiri ini juga diharapkan dapat mempercepat peserta BPJS Kesehatan untuk mendapat penanganan dari tenaga kesehatan.

“Selain harus melibatkan rujukan online, syarat lain penggunaan SEP Mandiri oleh peserta BPJS Kesehatan adalah SEP belum bridgyng dengan sistem informasi rumah sakit. Setelah peserta BPJS Kesehatan memiliki SEP dan mendaftar di loket rumah sakit, maka peserta bisa segera memperoleh pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Untuk bisa menggunakan layanan ini, peserta BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan sistem rujukan online dari fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui aplikasi P-Care. Selanjutnya, peserta dapat mencetak SEP Mandiri sebelum melakukan pendaftaran di loket rumah sakit. Adapun pencetakan SEP Mandiri ini didasarkan pada tiga kriteria pencarian peserta, yaitu nomor rujukan peserta, nomor peserta, atau nomor induk kependudukan (NIK).

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id




INA-CBG's Untuk Optimalkan Pelayanan BPJS Kesehatan Mendorong Efisiensi Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Upload Date : 08 Jan 2014

Jakarta : Sesuai dengan Peraturan Presiden No 111 tahun 2013 yang merupakan revisi dari  Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, bahwa pola pembayaran pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan oleh BPJS Kesehatan menggunakan  Sistem pola pembayaran Indonesia Case Based Groups  (INA-CBG’s). Manfaat implementasi INA CBG’s dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah tarif terstandarisasi dan lebih memberikan kepastian.

Perhitungan tarif pelayanan lebih objektif berdasarkan pada biaya sebenarnya. Melalui INA CBG’s diharapkan dapat meningkatkan mutu dan efisiensi rumah sakit. INA CBG’s merupakan sistem pengelompokan penyakit berdasarkan ciri klinis yang sama dan sumber daya yang digunakan dalam pengobatan. Pengelompokan ini ditujukan untuk pembiayaan kesehatan pada penyenggaraan jaminan kesehatan sebagai pola pembayaran yang bersifat prospektif. 

Tarif tersebut berbentuk paket yang mencakup seluruh komponen biaya RS. Berbasis pada data costing dan coding penyakit mengacu International Classification of Diseases (ICD) yang disusun WHO. Sehingga menggunakan ICD 10 untuk mendiagnosis 14.500 kode dan ICD 9 Clinical Modifications yang mencakup 7.500 kode. Sedangkan tarif INA-CBG's terdiri dari 1.077 kode CBG yang terdiri dari 789 rawat inap dan 288 rawat jalan dengan tiga tingkat keparahan.

Untuk pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan, tarif INA-CBG's dikelompokan dalam 6 jenis RS. Yaitu RS kelas D, C, B dan A. Serta RSU dan RSK rujukan nasional. Tarif INA-CBG's juga disusun berdasarkan perawatan kelas 1, 2 dan 3. Sebelumnya, dalam Jamkesmas yang ada hanya tarif INA-CBG's untuk kelas 3.

Dengan sistem tersebut, pembiayaan kesehatan lebih efektif dan mutunya meningkat. Hal itu juga diterapkan di berbagai negara. Di Indonesia, INA-CBG's bukan sistem baru karena telah dibangun sejak tahun 2006 oleh Kemenkes. Pada tahun 2008, INA-CBG's diimplementasikan dalam program Jamkesmas. Sampai tahun 2013 jumlah pemberi pelayanan kesehatan Jamkesmas yang menggunakan INA-CBG's meliputi 1.273 RS.



Tarif yang tercantum dalam INA-CBG's terus menerus dibenahi sesuai dengan perkembangan atau mengikuti laju inflasi. Dengan sistem itu diharapkan pelaksanaan BPJS Kesehatan berjalan lancar. 

Dalam rangka kelancaran penerapan INA-CBG’s yang nanti dipakai BPJS Kesehatan, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fadjriadinur, menyebut BPJS Kesehatan telah melakukan upaya. Yaitu bersama Kemenkes melakukan sosialisasi kepada seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan, baik yang selama ini telah menjalin kerjasama atau belum bersinggungan dengan INA-CBG's. Kemudian, mendorong perbaikan pola tarif INA-CBG's agar lebih baik dan diterima RS. 

“Selain itu, dengan penarapan INA-CBG’s RS saat ini akan memiliki peran terhadap ketersedian pelayanan kesehatan termasuk didalamnya ketersediaan obat. Pelayanan obat, Alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan dalam paket INA-CBG’s,” urai Fajri.

Dihari yang sama Wakil Menteri Hukum dan HAM RI Denny Indrayana melakukan kunjungan terhadap Posko 24 Jam BPJS Kesehatan. Posko 24 Jam BPJS Kesehatan merupakan  tindaklanjut dari instruksi Presiden RI pada saat meresmikan Gerakan Nasional Memiliki Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan di Sukabumi pada pertengahan Oktober 2013. Dalam kegiatan itu Presiden RI mengamanatkan agar dibentuk Posko 24 Jam untuk memastikan proses transformasi BPJS Kesehatan berjalan lancar. Lewat Posko itu, pemantauan dapat dilakukan secara intensif melalui pusat data dan informasi BPJS Kesehatan.

-Selesai-
Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen
Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehehatan.go.id





e-Procurement | Webmail | Knowledge Management Versi Mobile
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.