Siaran Pers

Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan Dikelola Sesuai Perundangan dan Transparan

Upload Date : 07 Sep 2015

Untuk disebarluaskan segera

SIARAN PERS

PENGELOLAAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN DIKELOLA

SESUAI PERUNDANGAN DAN TRANSPARAN

 

Jakarta (03/09/2015):  Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

                Salah satu prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 40 Tahun 2004, adalah prinsip dana amanat. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial, baik dalam bentuk dana operasional maupun dana investasi, diselenggarakan dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil memadai. Pengelolaan dana dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang merupakan kombinasi proses dan struktur, untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tata kelola organisasi yang baik, yang mana hasil pengelolaan dana tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya kepentingan peserta. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (sebagai penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2011).

                Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tata kelola organisasi yang baik, adalah menjalin kerja sama dengan mitra BPJS Kesehatan secara tepat dalam suatu kerangka kesepahaman untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik secara menyeluruh dan konsisten dalam setiap kegiatan keuangan dan investasi BPJS Kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut BPJS Kesehatan bersama mitra kerja melakukan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan pada Kamis 3 September 2015, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan. Penandatangan ini dilakukan oleh lebih dari 30 mitra kerja keuangan dan investasi BPJS Kesehatan, yang berasal dari perbankan, manajer investasi, broker dsb.

                Hubungan kerja sama yang telah terjalin, perlu dipererat dalam kesatuan langkah menuju tata kelola organisasi yang baik antara BPJS Kesehatan dengan mitra BPJS Kesehatan khususnya mitra keuangan dan investasi, melalui Penandatanganan Pakta Integritas Dengan Mitra Kerja Sama Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan sistem Tata Kelola Organisasi yang Baik.

                “BPJS Kesehatan dalam membuat transaksi bisnis dengan mitra keuangan dan investasi memiliki filosofi Independent atau tidak dibawah tekanan maupun pengaruh dari pihak lain, berdasarkan prinsip kehati-hatian (duty of care and of loyalty), tidak mengandung potensi benturan kepentingan (conflict of interest rule), dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (duty abiding the laws),” papar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam sambutan.

                Melalui kegiatan ini, diharapkan semua Mitra Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan dapat menjalin kemitraan melalui hubungan dan komunikasi yang lebih baik dan makin berkualitas dalam kerangka prinsip tata kelola organisasi yang baik untuk mewujudkan tata kerja dan etika bisnis yang bersih dan berintegritas dalam rangka merealisasikan impian dan cita-cita luhur memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang layak.

-Selesai-

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                                                     

+62 21 424 6063

humas@bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan Perkokoh Komitmen Kerjasama dengan Kemenakertrans dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum

Upload Date : 07 Sep 2015

Untuk disebarluaskan segera

SIARAN PERS

 

BPJS Kesehatan Perkokoh Komitmen Kerjasama dengan Kemenakertrans

dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Penegakan Hukum

 

JAKARTA: BPJS Kesehatan kembali memperkokoh komitmen kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) RI. Sebelumnya pada 27 Maret 2014 silam, BPJS Kesehatan dan Kemenakertrans telah menjalin kerjasama untuk mengupayakan perluasan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan dan menegakkan hukum dalam pelaksanaannya di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

 

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, kesepakatan ini disusun agar pelaksanaan program JKN dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinir. Adapun saat ini pilar kerjasama yang diperkokoh antara lain dalam aspek perluasan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum.

 

Kerjasama dalam aspek kepesertaan antara lain sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia, pemanfaatan sarana informasi dan pelayanan terpadu di unit pelayanan, serta menyediakan informasi mengenai proses kepesertaan di setiap kantor pelayanan. Sementara kerjasama dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan antara lain berupa peningkatan kapasitas pegawai dalam penyelesaian kasus program jaminan sosial, sosialisasi/pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi HRD di perusahaan, peningkatan kapasitas dokter penasihat dalam pemberian pertimbangan medis, serta penyelesaian kasus pelayanan terkait peserta jaminan sosial.

 

“Poin penting dalam aspek kepatuhan dan penegakan hukum di antaranya mendukung pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana jaminan sosial serta menyusun program kerja bersama petugas pemeriksa BPJS, pengawas, dan penyidik PNS ketenagakerjaan. Selain itu juga perlu dilakukan pengkajian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan publik di berbagai sektor untuk mendukung kepatuhan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial,” kata Fachmi Idris di sela acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemenakertrans dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (3/9).

 

Kerjasama lain yang disepakati adalah melakukan upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial, pertukaran data dan informasi, monitoring dan evaluasi kerjasama, serta peningkatan koordinasi dengan pembentukan tim kerjasama hubungan antar lembaga di tiap wilayah. Sekjen Kemenakertrans dan Direktur Utama BPJS Kesehatan bertanggung jawab di tingkat pusat, Kepala Divisi Regional (Divre) BPJS Kesehatan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi bertanggung jawab di tingkat provinsi. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, diserahkan pada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab./Kota dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan.

 

Fachmi menegaskan, tim kerja hubungan antar lembaga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. “Hasilnya nanti dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum progam jaminan kesehatan, sehingga ke depannya progam jaminan kesehatan ini bisa berjalan secara optimal,” katanya.

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternal dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                                                     

+62 21 424 6063                                                                               

humas@bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan Siap Menjamin Asal Sesuai Prosedur dan Indikasi Medis

Upload Date : 14 Aug 2015

BPJS Kesehatan Siap Menjamin Asal

 Sesuai Prosedur dan Indikasi Medis

 

Jakarta (13/08/205) : BPJS Kesehatan akan menjamin biaya pelayanan kesehatan peserta asalkan sesuai prosedur dan indikasi medis. Sebagai contoh kasus yang berkembang saat ini adaah kasus Bayi Ny. Aldoria Maharibe dan Bayi Khiren Humaira Islami. Untuk kronologisnya kasus tersebut, dapat kami sampaikan, bahwa Ny. Aldoria terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan per 30 November 2014. Pada tanggal 10 Juni 2015, ia mendaftarkan calon bayi dalam kandungan pada usia kehamilan 30 minggu dan membayarkan iuran untuk calon bayinya pada 24 Juni 2015. Perkiraan lahir bayi tersebut adalah pada bulan September 2015. Ternyata dikarenakan terdapat indikasi medis, Ny. Aldoria melahirkan pada 18 Juni 2015 melalui sectio caesaria dengan bayi kembar.

 

Kedua bayi dirawat pada tanggal 18 Juni 2015 tersebut di Ruang NICU dan tidak diterbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh BPJS Kesehatan. Bayi pertama sudah keluar, kemudian dirawat lagi dan sudah diterbitkan SEP oleh BPJS Kesehatan (tidak dipermasalahkan oleh Ny. Aldoria). Sementara itu bayi kedua sejak tanggal 18 Juni 2015 hingga saat ini (11 Agustus 2015) masih dirawat di ruang NICU.

 

Terkait dengan hal tersebut, diharapkan keluarga pasien Bayi Ny. Aldoira tidak perlu khawatir terkait biaya pelayanan kesehatan dan dapat berkonsentrasi terhadap pengobatan kedua bayi Ny. Aldoria sampai sembuh. Terkait biaya pelayanan kesehatan Bayi Ny. Aldoria akan diselesaikan oleh BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit dalam hal ini RS Cipto Mangun Kusumo.

 

Namun BPJS Kesehatan kembali menghimbau kepada peserta apabila ingin mendaftarkan bayi yang akan dilahirkan, alangkah lebih baik jika didaftarkan jauh sebelum Hari Perkiraan Lahir (HPL) atau saat sudah terdeteksi denyut jantung disertai keterangan dari dokter. Sehingga pada saat bayi tersebut lahir dapat langsung aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan setelah melakukan pembayaran iuran pertama.

 

Untuk kasus Bayi Khiren Humaira Islami dapat disampaikan bahwa, biaya pelayanan kesehatan Pasien Khiren tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan karena pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasien tidak sesuai dengan prosedur.

 

Dalam kronologis, diketahui bahwa selama 17 hari pasien Khiren dirawat, orang tua dari pasien tersebut tidak melakukan pelaporan ke loket BPJS Kesehatan untuk mengurus Surat Eligibilitas Peserta (SEP). Orang tua Khiren telah diingatkan oleh Petugas RS baik secara lisan maupun tulisan dan telah menandatangani pernyataan dalam informed concern, pada poin 5b berbunyi “sanggup menyelesaikan surat jaminan dalam waktu 3x24 jam (tidak termasuk hari raya atau hari libur)” dan telah diinformasikan dengan jelas, baik secara tertulis maupun lisan oleh petugas Rumah Sakit bahwa peserta wajib mengurus jaminan BPJS Kesehatan ke loket I BPJS.

 

Pasien juga sudah menandatangani surat pernyataan penanggung hutang yang menyebutkan apabila tidak mengurus jaminan maka tidak ditanggung BPJS Kesehatan dan akan menjadi tanggungjawab pasien dan bersedia menyelesaikan administrasi. Dalam surat pernyataan tersebut petugas RS kembali menjelaskan secara lisan maupun tertulis untuk melapor ke loket BPJS Kesehatan.

 

Namun sampai dengan hari ke 17 sejak Khiren di rawat di RS, orang tua Khiren tidak melaporkan kepada loket BPJS Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Pada BAB IV tentang Pelayanan Kesehatan  disebutkan Status kepesertaan pasien harus dipastikan sejak awal masuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Bila pasien berkeinginan menjadi peserta JKN dapat diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran peserta JKN dan selanjutnya menunjukkan nomor identitas peserta JKN selambat-lambatnya 3 x 24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pasien pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari). Jika sampai waktu yang telah ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan nomor identitas peserta JKN maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum.”

 

Kasus pasien Khiren merupakan sebuah pelajaran, bahwa keberhasilan program JKN yang dikelola BPJS merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Tertib membayar iuran sebagai wujud gotong royong, dan mengikuti prosedur dengan benar pada saat ingin memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.

 

-Selesai-

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id

 

Posko Mudik BPJS Kesehatan 2015: Layanan Kesehatan Gratis bagi Para Pemudik

Upload Date : 13 Jul 2015

Jakarta– Sebagai wujud pengabdian dan kepedulian BPJS Kesehatan kepada masyarakat yang melakukan tradisi mudik lebaran, tahun ini BPJS Kesehatan kembali menyelenggarakanPosko Mudik BPJS Kesehatan 2015. Kegiatan tersebut digelarsecara serentak mulai 13 - 16 Juli 2015 di lima titik padat pemudik, yang terdiri dari tiga pelabuhan dan dua terminal besar, yaitu Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar), Pelabuhan Gilimanuk (Bali), Terminal Kampung Rambutan (Jakarta), dan Terminal Bungurasih (Surabaya).

 

Ini bukan pertama kalinya BPJS Kesehatan mengadakan posko kesehatan gratis bagi pemudik. Tahun 2014 lalu, BPJS Kesehatan juga menyelenggarakan posko mudik, namun hanya mencakup tiga titik pelabuhan di Indonesia, yaitu Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Soekarno Hatta (Makassar), dan Pelabuhan Gilimanuk (Bali).

 

“Berkaca dari antusiasme pemudik terhadap kehadiran posko mudik BPJS Kesehatan tahun lalu, kita sepakat menambah lokasi titik posko mudik di tahun 2015. Seluruh pelayanan dan fasilitas di Posko Mudik BPJS Kesehatan ini bisa diperoleh secara gratis, sehingga masyarakat pemudik tak perlu sungkan memanfaatkan keberadaannya,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro, dalam kunjungannya ke salah satu titik posko mudik di Pelabuhan Penyebrangan Merak, Banten, Senin (13/7).

 

Dalam kegiatan tersebut, terdapat dokter, paramedis, ambulance, dan petugas BPJS Kesehatan yang siap memberikan pelayanan bagi para pemudik yang membutuhkan konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi atau istirahat, pemeriksaan kesehatan sederhana, obat-obatan, tindakan sederhana yang bersifat emergency, dan pemberian rujukan bilamana sangat diperlukan, serta sosialisasi kepada masyarakat.

 

“Kami memilih posko di pelabuhan dan terminal karena dirasa masih perlu perhatian khusus. Kalau di lokasi lain, seperti di stasiun kereta api atau di jalan raya, sudah banyak disediakan posko kesehatan. Kami juga melakukan pendataan jumlah pasien, diagnosa, penanganan yang diberikan, hingga penggunaan obat untuk pasien,” tutur Purnawarman.

 

Untuk memastikan acara berjalan lancar, BPJS Kesehatan juga menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat, dan pihak terkait lainnya.Sejumlah ambulance pun sudah disediakan untuk berjaga-jaga apabila ada pemudik yang mengalami kondisi emergency dan harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

 

Posko Mudik BPJS Kesehatan beroperasi selama 24 jam, dimana di dalamnya terdapat dua tim yang bertugas secara bergantian. Masing-masing tim tersebut terdiri dari satu petugas BPJS Kesehatan, serta satu dokter dan dua paramedis yang berasal dari puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.

 

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi Eksternaldan Humas

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                        

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Tahun 2015, BPJS Kesehatan Layani Ratusan Ribu Penelepon

Upload Date : 08 Jul 2015

Jakarta – Sebagai badan hukum publik yang berada langsung di bawah naungan Presiden RI untuk menyelenggarakan
program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki kewajiban memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada
masyarakat, seperti informasi tentang hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan, prosedur pelayanan, program penyakit
kronis, konsultasi medis, hingga melakukan penanganan keluhan masyarakat. Untuk itu, dibentuklah call center yang
menyediakan sejumlah agen untuk memberikan informasi dan menyelesaikan permasalahan yang dialami peserta.
BPJS Kesehatan sendiri sebenarnya telah memiliki layanan pusat informasi call center sejak era PT Askes (Persero), yaitu
pada tahun 2010 silam. Keberadaan dan fungsi call center tersebut selanjutnya terus dikembangkan. Mulai Desember
2013, call center dapat dijangkau oleh masyarakat selama 24 jam 7 hari. Sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013,
jumlah panggilan yang diterima oleh call center 500400 berkisar antara 8.455 hingga 27.119 panggilan. Jumlah panggilan
tersebut meningkat tajam pada tahun 2014, yaitu menjadi 483.215 panggilan. Sementara itu, hingga Juni 2015, jumlah
panggilan yang dilakukan masyarakat ke nomor call center BPJS Kesehatan tercatat mencapai 438.311 panggilan.
“Lonjakan tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan. Itu wajar-wajar
saja, karena dari tahun 2014 sampai sekarang, ada banyak masyarakat yang memerlukan informasi mengenai sistem dan
prosedur pelayanan yang baru. Sudah menjadi tugas kita untuk menyampaikan informasi,” jelas Direktur Kepesertaan dan
Pemasaran BPJS Kesehatan Sri Endang Tidarwati di sela acara “Site Visit dan Sosialisasi Call Center 1500400”, Rabu
(8/7).
Berdasarkan data Januari 2015, terdapat 92.064 panggilan yang ditujukan kepada call center BPJS Kesehatan. Setiap
bulannya, angka tersebut terus menurun, hingga pada Juni 2015, tercatat jumlah panggilan yang diterima sebanyak 67.500
panggilan. Sementara itu, jumlah permintaan informasi di tahun 2015 pun perlahan menurun, dari jumlah 84.009 pada bulan
Januari, menjadi 60.914 pada bulan Juni, yang menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai BPJS Kesehatan
kian membaik secara bertahap.
Tahun ini, upaya penanganan keluhan oleh BPJS Kesehatan melalui layanan call center pun terus dimaksimalkan.
Hasilnya, terjadi penurunan angka jumlah keluhan yang signifikan, dari 3.620 keluhan pada bulan Januari, menjadi 1.730
keluhan pada bulan Juni. Adapun jenis informasi dan keluhan yang paling sering ditanyakan antara lain melibatkan
pertanyaan/keluhan seputar pelayanan administrasi, pelayanan medis maupun non medis, biaya di luar ketentuan, serta
pelayanan obat.
Secara spesifik, terdapat 10 jenis informasi yang sering ditanyakan melalui call center BPJS Kesehatan, yaitu:
1. Proses pendaftaran peserta terkait Peraturan BPJS Kesehatan
Nomor 1 Tahun 2015
2. Pengisian New E-Dabu
3. Pelayanan yang dijamin di FKTP
4. Asuransi swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
5. Sosialisasi bagi badan usaha
6. Tata cara pembayaran iuran
7. Koordinasi manfaat (CoB)
8. Jumlah tagihan, baik bagi peserta PPU Swasta maupun PBPU
9. Perubahan data atau mutasi peserta
10. Pelayanan administrasi
Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, saat ini call center BPJS Kesehatan berubah dari nomor 500400
menjadi 1500400 sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Didukung oleh personil
operator dengan kemampuan dan wawasan yang up-to-date, call center 1500400 siap melayani masyarakat selama 24
jam 7 hari dari dua tempat, yaitu Jakarta dan Semarang.
“Melalui perubahan nomor layanan call center, harapan kami ke depannya masyarakat kian mudah mengakses informasi
maupun melaporkan pengaduan yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, dengan disediakannya konsultan
medis yang berkompeten, masyarakat juga dapat memperoleh informasi dan konsultasi medis melalui call center 1500400
ini,” kata Endang.
***
-Selesai-
Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi Eksternal dan Humas
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id