Siaran Pers

Cegah Resiko Sejak Dini, Calon Bayi Bisa Didaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan

Upload Date : 19 Mar 2015

Cegah Resiko Sejak Dini, Calon Bayi Bisa Didaftarkan sebagai Peserta BPJS Kesehatan

Tingkatkan Status Kesehatan Masyarakat, BPJS Kesehatan Gandeng ICMI Optimalkan Program Promotif Preventif

Upload Date : 28 Feb 2015

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial bidang kesehatan, BPJS Kesehatan bekerjasama dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggencarkan upaya promotif preventif sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat.

 

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 21 Ayat 1, salah satu manfaat pelayanan promotif preventif meliputi penyuluhan kesehatan perorangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, diharapkan fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tidak hanya sebagai tempat berobat, namun juga sebagai tempat masyarakat memperoleh edukasi kesehatan sebelum sakit.

 

Adapun yang termasuk dalam manfaat lain program promotif preventif adalah imunisasi dasar lengkap dan vaksinasi, program KB dan pelayanan efek sampingnya, skrining kesehatan (meliputi diabetes melitus, hipertensi, deteksi kanker serviks, dan deteksi kanker payudara), serta program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang ditujukan bagi penyandang diabetes melitus dan hipertensi. Penting untuk diketahui bahwa alat kontrasepsi dasar dan vaksin untuk imunisasi tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan karena penyediaannya ditanggung dalam program pemerintah.

 

“Penggencaran program promotif preventif ini penting dilakukan, sebab dibutuhkan suatu program untuk menjaga peserta yang sehat tetap sehat, dan peserta yang sakit tidak bertambah parah. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan memberdayakan Duta Promotif Preventif yang bertugas memberi edukasi dan melakukan sosialisasi kepada peserta secara langsung mengenai pentingnya memelihara kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam seminar bertema Sinergi Kegiatan Promotif Preventif antara BPJS Kesehatan dengan ICMI di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Sabtu (28/2),

 

Ia menambahkan, Duta Promotif Preventif juga wajib memonitoring pelaksanaan promotif preventif peserta yang menjadi binaannya, agar hasilnya dapat tercapai sesuai harapan. Semua peserta BPJS Kesehatan yang berkompeten bisa menjadi Duta Promotif Preventif, yaitu mereka yang setidaknya memiliki latar belakang paramedis, berpengalaman menjadi penyuluh kesehatan, atau memiliki sertifikat edukator kesehatan.

 

Sebelumnya pada 2014, BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan Dompet Dhuafa sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat naungan ICMI, dalam hal penyelenggaraan dana zakat untuk mendaftarkan dan membiayai iuran bulanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang belum masuk ke dalam daftar PBI. Selain itu, Dompet Dhuafa juga turut menyukseskan program promotif preventif melalui program Desa Sehat Mandiri dan optimalisasi fungsi 25 Pos Sehat yang tersebar di Jabodetabek, Karawang, dan Sukabumi.

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                        

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Cegah KKN, BPJS Kesehatan Ciptakan Sistem Pengadaan Online

Upload Date : 26 Feb 2015

Jakarta – Sebagai wujud komitmen BPJS Kesehatan untuk mengedepankan prinsip good governance, saat ini BPJS Kesehatan secara bertahap telah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui sistem online yang disebut Integrated Management Asset and Procurement System (IMAPS).

 

Selain mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan sistem tersebut juga dapat mengurangi pertemuan secara langsung antara user, pelaksana pengadaan, dan vendor sehingga dapat mencegah terjadinya praktek yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

“Hingga tahun 2013 lalu, PT Askes (Persero) sudah 22 kali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian audit. Tentu kami ingin mempertahankan predikat tersebut di era BPJS Kesehatan, salah satu upayanya dengan menolak tegas gratifikasi yang rawan terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” jelas Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Penandatanganan Pakta Integritas oleh Vendor di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Kamis (26/2), yang juga menghadirkan Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roni Dwi Susanto sebagai pembicara.

 

Adapun penandatanganan pakta integritas yang dimaksud dilakukan oleh sekitar 154 perusahaan barang dan jasa yang hadir, yang mana bergerak di bidang asuransi, konstruksi, kendaraan, percetakan, teknologi informasi, dan sebagainya. Dalam acara tersebut juga dilakukan peresmian ruangan khusus untuk menerima vendor perusahaan yang dilengkapi dengan CCTV, sehingga segala aktivitas yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dapat selalu terpantau untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktek KKN.

 

Fachmi menambahkan, BPJS Kesehatan juga mengundang rekan-rekan vendor untuk dapat mendaftarkan perusahaannya dalam E-Procurement System, sehingga untuk selanjutnya perusahaan yang didaftarkan tersebut sudah tercantum di database BPJS Kesehatan serta dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Sebelumnya, untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, BPJS Kesehatan juga telah resmi bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan di Balikpapan, Selasa (24/2). Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan.

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                         

+62 21 424 6063                                            

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Wujudkan Clean Governance, BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Upload Date : 24 Feb 2015

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan sistem good governance yang bersih serta untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi, BPJS Kesehatan resmi bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan di Balikpapan, Selasa (24/2).

 

 “Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanat negara. Sebagai instusi penyelenggara Jaminan Sosial, permasalahan bisa saja timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal. Karena itu sangatlah bijaksana jika kami meminta bantuan hukum dari pihak eksternal yang kompeten,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro dalam sambutannya.

 

Sebelumnya, BPJS Kesehatan juga sudah bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di wilayah Divisi Regional II BPJS Kesehatan yang meliputi Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Jambi.

 

Menurut Purnawarman, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan, kekayaan, dan aset milik BPJS Kesehatan.

 

“Di samping itu, kerjasama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance,” tegas Purnawarman.

 

 

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                         

+62 21 424 6063                                            

humas@bpjs-kesehatan.go.id

Utamakan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa, BPJS Kesehatan Gandeng LKPP

Upload Date : 17 Feb 2015

Jakarta – Untuk memastikan pengadaan barang dan jasa terkelola dengan optimal dan transparan, BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dilakukan di BPJS Kesehatan Kantor Pusat,Selasa(17/2).

 

“Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen BPJS Kesehatan dalam menjalankan amanat negara. Ke depannya kami berharap kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas kapasitas regulasi, organisasi,serta sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa BPJS Kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam sambutannya.

 

Dalam salah satu poin nota kesepahaman itu disebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan yang karena sifat dan kebutuhannya akan lebih optimal apabila dikerjasamakan dengan LKPP.

 

Ia juga menjelaskan, BPJS Kesehatan akan terus berupaya menjalankan pengadaan yang clean governance baik dari sisi administratif maupun dari sisi sikap compliance terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Oleh karena itu, dukungan dari LKPP sangat diperlukan dalam melaksanakan hal tersebut.

 

Sebelumnya, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat khususnya dalam memperoleh pelayanan administratif di kantor cabang,pada Senin (16/2) di Palembang BPJS Kesehatan meresmikan sembilan kantor baru yang terdiri atas tujuh Kantor Cabang (KC) dan dua Kantor Layanan Operasional Kabupatan/Kota (KLOK). Adapun kesembilan kantor tersebut adalah KC Batam, KC Bekasi, KC Mataram, KC Tanjung Pinang, KC Sumedang, KC Banda Aceh, KCU Palembang, KLOK Wonosobo, dan KLOK Cilacap.

***

 

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                    

+62 21 424 6063                                         

humas@bpjs-kesehatan.go.id