logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini # Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Rumah Sakit Harus Ikuti Clinical Pathway dalam Melaksanakan Program JKN

Upload Date : 18 Sep 2014

JAKARTA, 18 SEPTEMBER 2014 –  Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah berlangsung sembilan bulan, namun tidak sedikit rumah sakit yang masih enggan bergabung dengan alasan tarif yang diterapkan akan membuat rumah sakit rugi. Padahal, dalam melaksanakan program JKN, rumah sakit tetap dapat membukukan surplus penerimaan tanpa harus mengorbankan kualitas pelayanan, seperti halnya ditunjukkan oleh RSUP Sanglah Denpasar, peraih penghargaan The Best Role Model RS Vertikal 2014.    

 

Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar Anak Ayu Sri Saraswati mengatakan, dalam memberikan pelayanan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit harus berpedoman dan tidak melenceng dari clinical pathway yang sudah disusun. Dalam clinical pathway tersebut  sudah tercantum tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berikut biayanya untuk setiap jenis penyakit. “Dokter yang menangani pasien BPJS Kesehatan harus bekerja sesuai prosedur dengan mengikuti clinical pathway. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan rumah sakit tidak akan melebihi jaminan yang ditanggung BPJS Kesehatan,” ujarnya saat berdiskusi dengan media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Jakarta.

 

Menurut Ayu, RSUP Sanglah justru merasa diuntungkan dengan adanyan program JKN, karena sistem penagihan dan pembayaran klaim menjadi lebih pasti. Sesuai prosedur, pihak rumah sakit harus mengirimkan tagihan klaim ke BPJS Kesehatan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. “Kami selalu upayakan tepat waktu dalam hal penagihan klaim ke BPJS Kesehatan, karena kalau telat kami yang akan dikejar oleh BPJS Kesehatan. Baru di era JKN ini kami merasakan dikejar untuk segera mengirimkan tagihan klaim,” tuturnya.

 

Keuntungan lain yang juga dirasakan oleh RSUP Sanglah sejak adanya program JKN adalah menurunnya angka pemulangan pasien dengan penangguhan. “ Maksudnya, pasien yang sudah sembuh dan boleh pulang tapi masih menyisakan biaya yang harus diselesaikan. Angka pemulangan pasien dengan penagguhan ini sekarang turun signifikan,” ungkap Ayu.

 

Lebih lanjut Ayu menuturkan, RSUP Sanglah telah melakukan sejumlah pembenahan yang mencakup SDM, sistem layanan, teknologi informasi (TI) hingga fasilitas layanan agar mampu memberikan pelayanan terbaik dalam melaksanakan program JKN. Salah satu bukti dari pembenahan yang dilakukan adalah waktu tunggu pasien untuk rawat jalan mulai dari mendaftar hingga mendapat tindakan oleh dokter di poliklinik  rata-rata hanya 38,4 menit.

 

“RSUP Sanglah juga menerapkan standar operational procedure (SOP) untuk tidak menolak pasien peserta BPJS Kehatan atau memberikan perlakukan yang berbeda dengan pasien non BPJS Kesehatan. Bahkan, tidak jarang kami memindahkan pasien peserta BPJS Kesehatan dari kelas III ke kelas yang lebih tinggi, karena kebetulan kelas III penuh. Kelebihan biaya karena naiknya kelas perawatan ini dtanggung oleh pihak rumah sakit,” tandas Ayu.

 

RSUP Sanglah Denpasar merupakan pemenang (juara 1) dalam ajang Hospital Awrds: The Best Role Model RS Vertikal 2014 untuk kategori rumah sakit umum. Adapun juara 1 untuk kategori rumah sakit khusus diraih oleh RS Ortopedi DR.R. Soeharso Surakarta.

 

Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan, Hospital Awards diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya meningkatkan peran dan fungsi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,

 

“Kriteria penilaian yang dilakukan sangat ketat dengan banyak variabel yang pada dasarnya mencakup empat hal, yaitu sistem pendaftaran, manajemen palayanan, penagihan klaim dan cara penanganan keluhan,” ujarnya.

 

 

  

***********

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id



Pertemuan Manajemen Rumah Sakit dan DPM untuk Optimalisasi Sistem Rujukan Berjenjang

Upload Date : 10 Sep 2014

JAKARTA, 10 SEPTEMBER 2014 – Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi rumah sakit dan Dewan Pertimbangan Medik (DPM), BPJS Kesehatan menggelar Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit dan  DPM 2014. 

Kegiatan yang berlangsung pada 10 – 12 September di Bandung ini akan dibuka oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan diikuti oleh Tim DPM Pusat, DPM Provinsi serta sejumlah direktur rumah sakit 
pemerintah dan swasta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan sistem rujukan berjenjang pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus menjadi sarana diskusi, berbagi pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan terkait pelaksanan JKN.

“Untuk menyukseskan pelaksanan JKN serta kendali mutu dan biaya yang berdampak kepada sustainibilitas BPJS Kesehatan, maka sistem rujukan berjenjang mutlak dilakukan. Sehubungan dengan hal itu, perlu koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan pihak-pihak terkait sehingga tercipta persepsi, pemahaman yang sama, dan kesadaran akan pentingnya sistem rujukan berjenjang dilaksanakan secara optimal,” jelasnya.
 
Melalui Pertemuan Manajemen Rumah Sakit dan DPM, BPJS Kesehatan juga berharap mendapatkan masukan tentang pelaksanaan JKN yang bisa dijadikan rekomendasi untuk diusulkan kepada regulator. 

“Kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi khususnya kepada internal BPJS Kesehatan terkait terbitnya beberapa regulasi baru,” kata Fachmi.

Acara pertemuan Manajemen Rumah Sakit dengan DPM ini akan diisi oleh sejumlah rapat dan diskusi antara lain tentang kendali mutu dan biaya di era JKN, evaluasi pelaksanaan program JKN, serta peran 
rumah sakit dan komite medik dalam mencegah inefisiensi biaya pelayanan kesehatan dengan menghadirkan para pembicara di antaranya Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI, 

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), para direktur rumah sakit dan akademisi. 

Tak hanya itu, acara tersebut juga menghadirkan pembicara dari KPK sebagai salah satu narasumber dalam rangka pencegahan fraud dalam pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan

***********
Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id


Tingkatkan Peran Faskes Lanjutan Lewat Hospital Awards

Upload Date : 08 Sep 2014

JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2014 –  Sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan khususnya Rumah Sakit (RS) Vertikal dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan menggelar Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal 2014. Ajang pemberian penghargaan ini sekaligus bentuk apresiasi kepada RS vertikal yang menjadi mitra dan mendukung BPJS Kesehatan.

 

“Keberhasilan program JKN tidak bisa lepas dari dukungan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan selaku mitra BPJS Kesehatan. Karena itu, perlu terus ditingkatkan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan dalam rangka kendali mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan JKN,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris pada saat acara pemberian penghargaan  Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal 2014 di Jakarta, Senin (8/9).

 

Penghargaan Hospital Awards The Best Role Model RS Vertikal 2014diberikan berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Parameter yang dijadikan kriteria penilaian mencakup sistem pendaftaran, sistem pelayanan terhadap peserta, sistem penagihan klaim dan sistem penanganan keluhan peserta program JKN.   

 

Tim Penilai sebelumnya melakukan kunjungan lapangan untuk mengecek self assessment yang telah diisi oleh masing-masing rumah sakit selama periode 11 – 29 Agustus 2014. Tim Penilai kemudian menetapkan pemenang berdasarkan dua kategori, yaitu Kategori RS Umum dan Kategori RS Khusus.

 

Juara Kategori RS Umum adalah:

Juara I         :    RSUP Sanglah Bali

Juara II        :    RSU Fatmawati Jakarta Selatan

Juara III      :    RSUP Karyadi Semarang

 

Juara Kategori RS Khusus:

Juara I         :    RS Orthopedi Surakarta

Juara II        :    RS Jiwa Radjiman W (Lawang), Malang

Juara III      :     RS Jantung Harapan Kita, Jakarta

 

***********

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                

humas@bpjs-kesehatan.go.id



Tingkatkan Mutu Faskes Primer Lewat Jambore Pelayanan Primer

Upload Date : 22 Aug 2014



JAKARTA, 22 AGUSTUS 2014 - Dalam upaya memajukan kualitas pelayanan kesehatan primer, BPJS Kesehatan menggelar pertemuan bagi pemberi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui kegiatan Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional yang dilaksanakan secara bertahap di 12 Divisi Regional BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Acara ini sendiri dimulai pertama kali oleh Divisi Regional II BPJS Kesehatan pada 13-16 Agustus 2014 di Batam.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan melangsungkan seminar yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Divisi Regional, sharing session, unjuk kreativitas seni, serta pemilihan FKTP terbaik di tingkat Divisi Regional berdasarkan komitmen pelayanan, SDM, sarana dan prasarana serta program inovasi yang dimiliki.

“Peningkatan kompetensi dan performa FKTP jelas penting dilakukan. Jika pelayanan di sebuah FKTP memuaskan, tentu peserta akan merasa nyaman mendapat pelayanan kesehatan di FKTP tersebut, sehingga perpindahan peserta dari FKTP satu ke FKTP lain dapat diminimalisir,” jelas Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro pada acara penghargaan FKTP terbaik dalam Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional IV di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (22/8).

Peserta Jambore Pelayanan Primer Tingkat Divisi Regional terdiri atas maksimal 15 FKTP dari setiap Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Selanjutnya, FKTP terbaik di masing-masing Divisi Regional akan diikutsertakan dalam Jambore Nasional Pelayanan Primer pada bulan September mendatang.

Adapun penghargaan di tingkat nasional akan diberikan kepada FKTP terbaik dari seluruh Divisi Regional, yang meliputi 5 (lima) FKTP terbaik dari setiap jenisnya, yaitu Puskesmas, Doker Praktik Perorangan (Dokter Keluarga atau Dokter Gigi), Klinik Pratama, Klinik TNI, dan Klinik Polri; 1 (satu) FKTP Program Pengelolaan Penyakit Kronis atau Prolanis terbaik, dan 1 (satu) FKTP Daerah Terpencil Kepulauan terbaik.

“Harapan kami, kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi FKTP sekaligus memotivasi mereka untuk mengedepankan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, pemberian penghargaan kepada FKTP terbaik diharapkan dapat menjadikan FKTP tersebut sebagai role model bagi FKTP lainnya di Indonesia,” kata Purnawarman.


Adapun nama-nama peraih FKTP Terbaik untuk wilayah Divisi Regional IV (Jakarta, Banten dan Kalimantan Barat) adalah sebagai berikut:

I. Kategori Puskesmas
Pemenang I  : Puskesmas Gang Apel / Kom Yos Sudarso (KC Pontianak)
Pemenang II : Puskesmas Kramatjati (KC Jakarta Timur)
Pemenang III: Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih (KC Jakarta Pusat)

II. Kategori Dokter Praktik Perorangan 
Pemenang I  : dr. Muliono (KC Singkawang)
Pemenang II : dr. Widi Raharjo (KC Pontianak)
Pemenang III: dr. Sumanto (KC Sintang)

III. Kategori Klinik Pratama
Pemenang I  : Klinik Andri Medistra (KC Serang) 
Pemenang II : Klinik Graha Citra Husada (KC Jakarta Barat)
Pemenang III: Klinik DK (KC Jakarta Selatan)

IV. Kategori Klinik TNI
Pemenang I  : BK Kolinlamil (KC Jakarta Utara)
Pemenang II : Polkes Induk I Tangerang (KC Tangerang)
Pemenang III: Polkes Induk II Tangerang (KC Tangerang)

V. Kategori Klinik POLRI
Pemenang I  : Klinik Polres Singkawang (KC Singkawang)
Pemenang II : Polres Metro Jakarta Timur (KC Jakarta Timur)
Pemenang III: Metro Tangerang Kota (KC Tangerang)


________

Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id



Kinerja BPJS Kesehatan Semester I Tahun 2014

Upload Date : 13 Aug 2014


JAKARTA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Pembentukan BPJS Kesehatan ini dasari oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial.

Karena kepesertaannya bersifat wajib, BPJS Kesehatan menargetkan semua penduduk Indonesia yang berjumlah 257,5 juta jiwa dapat terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Sosial paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 mendatang, dengan tingkat kepuasan 75%. Menurut data per 30 Juni 2014, tercatat jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah 124.553.040 jiwa
Adapun data terbaru per 8 Agustus 2014 menyebutkan bahwa jumlah total peserta BPJS Kesehatan adalah 126.487.166 jiwa. 


Sementara itu, terkait penerimaan iuran peserta BPJS Kesehatan selama satu semester, per 30 Juni 2014 total iuran peserta BPJS Kesehatan yang diterima adalah 18,412 triliun rupiah
Hingga 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 16.831 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas 9.752 puskesmas, 3.314 dokter praktek perorangan, 1.656 klinik pratama, 1.326 klinik TNI/Polri, 778 dokter gigi praktek mandiri, dan lima RS D Pratama. Sementara itu, terdapat 1.551 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang di dalamnya mencakup 17 RS pemerintah kelas A,  136 RS pemerintah kelas B, 292 RS pemerintah kelas C, 157 RS pemerintah kelas D, 123 RS khusus, 134 RS khusus jiwa, 586 RS swasta, 104 RS TNI, 10 RS Polri, 62 Klinik Utama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga sudah bekerjasama dengan faskes penunjang lainnya, yaitu sebanyak 1.311 apotek dan 790 optikal di Indonesia.

Adapun kunjungan pasien peserta BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan 30 Juni 2014 adalah sebanyak 26.877.974 kunjungan, yang terdiri atas 5.254.741 kunjungan ke dokter praktek perorangan, 609.399 kunjungan ke fasilitas kesehatan TNI/Polri, 1.976.491 kunjungan ke Klinik Pratama, 18.929.689 kunjungan ke puskesmas, 107.489 kunjungan ke dokter gigi praktek mandiri, serta 165 kunjungan ke RS tipe D Pratama. Dari total jumlah kunjungan tersebut, terdapat jumlah rujukan ke fasiltas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebanyak 3.227.499 rujukan.

Sementara itu, mengacu pada laporan per 30 Juni 2014, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sendiri menerima 8.261.945 kasus untuk rawat jalan dan 1.663.819 kasus untuk rawat inap.

Berdasarkan data per 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim kepada fasilitas kesehatan sejumlah 16,415 triliun rupiah. Dari laporan 12 Kantor Divisi Regional BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, rata-rata jumlah hari penyelesaian klaim adalah 3,16 hari sejak berkas lengkap dari rumah sakit diajukan kepada BPJS Kesehatan, jauh lebih cepat daripada ketentuan batas waktu yang ditetapkan, yaitu 15 hari.

Berdasarkan data per 30 Juni 2014, BPJS Kesehatan memiliki 103 Kantor Cabang, 367 Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota, 1.212 BPJS Kesehatan Center. Di samping itu, untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pekerja di kawasan industri, BPJS Kesehatan juga telah membuka 19 Liaison Officer.

BPJS Kesehatan juga bekerjasama dengan 30 perusahaan asuransi swasta melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dalam memberikan tambahan manfaat non-medis kepada masyarakat mampu yang menginginkan manfaat lebih. Adapun perusahaan asuransi swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama antara lain PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Equity Life Indonesia, PT MNC Life Assurance, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT  Lippo Insurance, PT Asuransi AXA Financial Indonesia, PT Asuransi Takaful Keluarga dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pelaporan pencapaian kinerja BPJS Kesehatan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Triwulan II Tahun 2014, terdapat empat aspek yang sudah mendapat penilaian yang baik (warna hijau/biru). Adapun keempat aspek tersebut adalah:
1. Tercapainya jumlah penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan capaian 102% dari target Triwulan II/2014 sebanyak 119 juta jiwa (warna biru),
2. Terselesaikannya Draft Revisi PP Nomor 101 Th. 2012 tentang PBI secara tepat waktu (warna hijau),
3. Tercapainya absensi klaim N-1 Fasilitas Kesehatan sampai dengan Triwulan II/2014 sebesar 97,32% atau 114,49% dari target semula yaitu 85% (warna biru),
4. Dari 30.590 keluhan peserta yang diterima BPJS Kesehatan sampai dengan Triwulan II/2014, telah diselesaikan 29.098 keluhan atau 95,12%, dengan rata-rata waktu penyelesaian keluhan selama 1,81 hari (warna hijau).
Sementara itu, aspek kelima yaitu tingkat kesadaran (awareness) masyarakat kepada program JKN, baru akan dinilai pada akhir tahun 2014 ini.

-Selesai-
Informasi lebih lanjut hubungi:
Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.