logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini # Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Tuntas Distribusikan KIS 100% Tahun 2016, BPJS Kesehatan Peroleh Rapor Hijau

Upload Date : 08 Feb 2017

Tuntas Distribusikan KIS 100% Tahun 2016, BPJS Kesehatan Peroleh Rapor Hijau

 

AMBON (08/02/2017) : Lebih dari tiga tahun sudah BPJS Kesehatan hadir memberikan perlindungan finansial melalui jaminan kesehatan terhadap penduduk Indonesia. Sebagai wujud komitmen BPJS Kesehatan menyukseskan implementasi program jaminan kesehatan, tahun 2016 BPJS Kesehatan tuntas mencetak dan mendistribusikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) di seluruh wilayah Indonesia.

 

KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan iuran atau PBI).

 

“Jika ditotal dari quick win tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2016, BPJS Kesehatan telah melakukan pencetakan KIS segmen PBI sebanyak 92.435.415 kartu. Khusus di tahun 2016, BPJS Kesehatan telah mencetak dan mendistribusikan 5.429.045 kartu kepada peserta PBI. Dengan terdistribusinya KIS 100% tahun 2016 ini, BPJS Kesehatan pun memperoleh rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP),” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan pembagian KIS di Desa Poka, Ambon dalam rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional, Rabu (8/2). Dalam kegiatan tersebut, terdapat 1.333 jiwa penduduk Kota Ambon yang memperoleh KIS PBI, terdiri atas 699 warga Kecamatan Nusaniwe, 489 warga Kecamatan Sirimau, dan 145 warga Kecamatan Leitimur Selatan.

 

Menurut Fachmi, tahun 2017 ini menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Berbagai langkah dilakukan BPJS Kesehatan agar program JKN-KIS dapat terus berjalan berkesinambungan, di antaranya melalui percepatan cakupan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan kolektabilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau lebih dikenal dengan peserta mandiri.

 

Fachmi menambahkan, berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, kehadiran program JKN-KIS membawa efek yang luar biasa. Tahun 2016, JKN-KIS telah berkontribusi sebesar Rp 152,2 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, program JKN-KIS juga berperan menciptakan lapangan kerja bagi 1,45 juta orang. Jika diproyeksikan hingga tahun 2021, maka JKN-KIS memberi kontribusi ekonomi sebesar 289 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 2,26 juta orang.

 

“Hingga 27 Januari 2017, peserta JKN-KIS telah mencapai 172,9 juta jiwa. Itu hampir 70% dari total penduduk Indonesia. Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah yang besar ini. Namun kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholder serta kerja keras seluruh Duta BPJS Kesehatan, kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan bangsa Indonesia,” kata Fachmi.

 

***



Revolusi Mental Melalui Gotong Royong dalam Program JKN-KIS

Upload Date : 26 Jan 2017

SIARAN PERS

Revolusi Mental Melalui Gotong Royong dalam Program JKN-KIS

Palembang (25 Januari 2017) : Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat  (JKN - KIS), yang memungkinkan setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan saat mendapatkan pelayanan kesehatan.  Dan sampai dengan saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Perlu kita sadari bahwa Program JKN-KIS ini sendiri merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu Meningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

 Salah satu tujuan dari kita merdeka seperti yang diamanatkan oleh konstitusi adalah untuk Memajukan Kesejahteraan Umum. Disinilah peran penting dari BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui suatu Jaminan Kesehatan. Dan perlu kita akui bersama, kehadiran BPJS Kesehatan yang telah memulai aktivitas operasional sejak 3 tahun yang lalu, nyatanya telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu terhadap status kesehatan masyarakat,  proteksi finansial, dan pertumbuhan ekonomi sektor kesehatan pun meningkat,” ujar Menteri Pemberdayaan Kemanusiaan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani saat memberikan arahan kepada Duta BPJS Kesehatan di Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan Tahun 2017, di Palembang (25/01).

Puan Maharani berharap, kesinambungan program JKN-KIS harus dapat tetap terjaga, dan untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis dan menyeluruh untuk mempertahankan Program JKN-KIS melalui penguatan regulasi, agar program ini dapat terus berlangsung (sustainability) dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Kesinambungan Program JKN-KIS juga membutuhkan partisipasi dan peran serta seluruh para pemangku kepentingan termasuk peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.

 

Upaya-upaya terhadap peningkatan kendali mutu dan kendali biaya harus dilakukan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi peserta dengan langkah-langkah antara lain :

1.       Mendorong Gerakan Masyarakat Hidup  Sehat melalui Upaya- upaya Promotif dan Preventif

2.       Mengoptimalkan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan  Tingkat Pertama

3.       Penerapan sistem rujukan berjenjang menyebabkan kasus di RS tipe A bergeser ke RS tipe lainnya. Kasus yang bisa ditangani di RS tipe B,C dan D tidak harus dilayani di RS Tipe A.

4.       Upaya peningkatan strategic purchasing BPJS Kesehatan dalam pengembangan sistem penjaminan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Puan Maharani juga berpesan, hendaknya nilai-nilai revolusi mental terus ditanamkan dalam implementasi Program JKN-KIS. Kita pahami bahwa prinsip dasar penyelenggaraan Program JKN-KIS ini adalah Gotong Royong. Suatu hal yang sudah menjadi nilai dan identitas bangsa Indonesia. Nilai gotong royong bukanlah nilai hidup yang saling mengandalkan, tetapi gotong royong itu menyangkut tanggung jawab, kerelaan untuk berbagi, menyangkut spirit inisiatif,  kerjasama dan persaudaraan. Pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh - Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

”Oleh karena itu, elaborasi peran dari seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan Program JKN-KIS. Saya menghimbau agar seluruh pihak dapat memberikan sumbangsih dan kerja keras bersama demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat,” himbau Puan Maharani.

3 Fokus Utama di Tahun 2017

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terus menghasilkan kinerja yang semakin positif dan diharapkan semakin baik untuk ke depannya. Modal kinerja yang baik sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal health coverage/UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Di tahun 2016, berbagai pencapaian telah didapatkan diantaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu 2 (dua) target akhir tercapai diantaranya (1) Terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100%, tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama sebanyak 88% dari taget yang diberikan pemerintah yaitu 70%.

Hingga 13 Januari 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 26.337 Fasilitas Kesehatan baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Lab dll)  yang tersebar diseluruh Indonesia.

 

Disamping itu, setelah berjalan 3 tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun.

 

Dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman). Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi Rp10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun serta JKN-KIS Rp6,8 triliun. Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.

 

Untuk meningkatkan kinerja ke depan, di tahun 2017 sendiri  terdapat 3 fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017. Adapun fokus pertama adalah Keberlangsungan finansial, bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN-KIS menuju cakupan semesta. Caranya adalah dengan Peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIs dan Badan Usaha yang melanggar, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta.

Sedangkan fokus ketiga yaitu Menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas.

 “Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah mulia ini. Namun kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholder serta dengan kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian target kelembagaan ini akan dapat berhasil diraih dengan gemilang, meskipun di tengah tantangan dan permasalahan yang tidak pula ringan, ” harap Fachmi Idris.

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063                                                      

humas@bpjs-kesehatan.go.id



Masuki Tahun ke-4, BPJS Kesehatan Upayakan Program JKN-KIS Makin Berkualitas

Upload Date : 24 Jan 2017

SIARAN PERS

Masuki Tahun ke-4, BPJS Kesehatan Upayakan Program JKN-KIS Makin Berkualitas

Palembang (23 Januari 2017) : Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat  (JKN - KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan memasuki  tahun ke-4. Ada begitu banyak harapan, pujian, dan juga kritikan yang mengiringi perjalanan program yang memiliki tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Sebagai badan hukum publik yang mendapatkan amanat melaksanakan program JKN-KIS, kinerja BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2016 juga dinilai semakin positif. Ini tentunya menjadi modal yang sangat penting dalam menuju cakupan semesta (universal health coverage/UHC) jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan program JKN-KIS telah dilewati dengan pencapaian kinerja yang terus membaik. Di usianya yang masih sangat muda, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari setengah penduduk Indonesia, dari yang di kota hingga yang ada di pelosok negeri. Program ini juga  telah membuat Indonesia menjadi fokus perhatian dunia. Karena dari sisi besaran potensi warga yang dilindungi oleh program JKN-KIS  merupakan salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.

Visi BPJS Kesehatan 2021 yaitu “Terwujudnya JKN-KIS Semesta yang Berkualitas dan Berkesinambungan bagi Seluruh Penduduk Indonesia”. Dalam upaya mendukung pencapaian Visi ini, kami juga telah menetapkan lima Misi BPJS Kesehatan 2016-2021, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan, (2) Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Penduduk Indonesia, (3) Menjaga kesinambungan Program JKN-KIS, (4) Memperkuat kebijakan dan implementasi Program JKN-KIS, serta (5) Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi. Visi dan Misi 2016-2021 ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS melalui suatu kerangka program yang sustain dan berkualitas, guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Terdapat 3 fokus utama yang menjadi landasan dalam menyusun arah dan kebijakan yang akan dijalankan BPJS Kesehatan di tahun 2017. Adapun fokus pertama adalah Keberlangsungan finansial, bagaimana menjamin keberlangsungan program JKN menuju cakupan semesta. Caranya adalah dengan Peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, peningkatan kolektibilitas iuran peserta dan seluruh segmen, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, penerpan law enforcement bagi fasilitas kesehatan, peserta JKN-KIs dan Badan Usaha yang melanggar, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk Fokus kedua yaitu Kepuasan Peserta dilakukan dengan perbaikan sistem pelayanan online untuk seluruh peserta, implementasi Coordination of Benefit (COB) untuk Peserta Pekerja Penerima Upah, dan perluasan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan (tingkat pertama dan lanjutan) khususnya optimalisasi peran FKTP sebagai link pelayanan tingkat pertama, serta kemudahan penanganan keluhan pelanggan dan akses informasi peserta.

Sedangkan fokus ketiga yaitu Menuju Cakupan Semesta, dilakukan dengan cara percepatan rekrutmen peserta, mobilisasi peran strategis kelembagaan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menggerakan partisipasi dan peran serta masyarakat agar sadar memiliki jaminan kesehatan, serta peran aktif Kader JKN-KIS melalui organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang memiliki struktur nasional daerah berbasis masyarakat dengan pola kerjasama dan pertanggungjawaban yang jelas.

 

“Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan adalah reaktualisasi dari nilai asli bangsa ini, yaitu gotong royong. Dukungan masyarakat serta stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk tercapainya jaminan kesehatan yang menjangkau seluruh Indonesia, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam kegiatan Pembukaan Rapat Kerja Nasional BPJS Kesehatan tahun 2017 di Palembang (23/01).

Rencana Strategis BPJS Kesehatan Tahun 2016-2021 juga telah disusun sebagai acuan utama bagi BPJS Kesehatan - terutama dalam level strategis, makro, dan nasional - agar dapat menyelaraskan program JKN-KIS dengan Agenda Pembangunan Kesehatan Nasional Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Diharapkan ditahun 2017, Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, dapat terus  mengoptimalkan pengelolaan dan menjaga sustainabilitas Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis.

“Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah mulia ini. Namun kami yakin, dengan dukungan dari para stakeholder serta dengan kerja keras dari seluruh Duta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, pencapaian target kelembagaan ini akan dapat berhasil diraih dengan gemilang, meskipun di tengah tantangan dan permasalahan yang tidak pula ringan. Kehadiran Ketua Komisi IX DPR RI dan Ketua DJSN dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional kali ini juga merupakan dukungan moril bagi seluruh Duta BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS yang berkualitas, ” harap Fachmi Idris.

 

Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dede Yusuf mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja BPJS Kesehatan. Dalam sambutan, Dede Yusuf mengungkapkan, pada saat ini negara kita sedang kekurangan dana untuk membiayai program-program pemerintah, namun Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sanggup bertahan dengan jumlah peserta yg saat ini telah hampir menyentuh angka 180 juta peserta.

 

“Capaian kepesertaan merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan adalah program terbaik yang saat ini dimiliki oleh negara Indonesia Komisi IX akan mendukung & mem-protect BPJS Kesehatan untuk dapat melaksanakan amanat undang-undang ini,” ujar Dede.

 

Hingga 13 Januari 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 26.337 Fasilitas Kesehatan baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan Fasilitas Kesehatan Rujuksn Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Lab dll)  yang tersebar diseluruh Indonesia.

 

-Selesai-

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                

+62 21 424 6063                                                    

humas@bpjs-kesehatan.go.id



Integrasi Jamkesda ke Dalam JKN-KIS: Gotong Royong dalam Bingkai NKRI

Upload Date : 09 Jan 2017

Integrasi Jamkesda ke Dalam JKN-KIS: Gotong Royong dalam Bingkai NKRI

 

JAKARTA (09/01/2017) :  Kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan dalam rangka menjalankan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), terbukti telah memberikan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia akan adanya kepastian perlindungan atas hak jaminan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

 

Sesuai dengan Undang-Undang SJSN, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Ketentuan dalam Undang-Undang SJSN tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

 

Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan, salah satunya dilakukan melalui peningkatan cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan salah satu sasaran pokok yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita).

 

“Pemerintah Pusat sudah berkomitmen dan memutuskan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk kurang mampu. Sebanyak kurang lebih 40% dari total 257 juta penduduk Indonesia dibiayai negara. Mereka tergolong sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program JKN-KIS, dengan besaran iurannya yang dibayarkan negara sebesar Rp 23.000 per orang per bulan atau sekitar Rp25 triliun dari APBN. Sedangkan sisanya adalah penduduk yang iurannya tidak dibiayai pemerintah didorong terus menerus untuk bergabung dengan program JKN-KIS,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Bayu Wahyudi, dalam Diskusi Media yang digelar di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Senin (09/01).

 

Bayu menegaskan, dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap keberlangsungan program JKN-KIS demi mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC) sangatlah strategis. Bentuk dukungan tersebut salah satunya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Integrasi Jamkesda merupakan sinergi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemda dengan skema JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

 

“Sebanyak 433 Pemda telah menunjukkan komitmennya dengan mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke program JKN-KIS. Dukungan pemda ini meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. UU 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan fasilitas layanan kesehatan beserta kelengkapannya termasuk dokter,” terangnya.

 

Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan Pemda untuk melaksanakan seluruh kewajibannya terkait program JKN-KIS, termasuk di antaranya meminta Pemda mengintegrasikan program Jamkesdanya ke dalam program JKN-KIS. Berdasarkan Pasal 67 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah melaksanakan program strategis nasional.

 

Selain itu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan program strategis nasional. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi mulai dari sanksi administrative sampai dengan sanksi pemberhentian tetap.

 

Bahwa dalam hal dipandang dana dalam APBD tidak mencukupi untuk mendaftarkan penduduk daerah tersebut sebagai Peserta dalam program jaminan kesehatan, maka pemerintah daerah dapat (1) Menyesuaikan jumlah kepesertaan yang didaftarkan dalam program jaminan kesehatan; (2) Melakukan penyesuaian anggaran: (3) Melakukan validasi dan penyesuaian jumlah kepesertaan yang diusulkan untuk didaftarkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (yang ditanggung pemerintah pusat melalui APBN).

 



Pemprov DKI Jakarta Masuki Tahun ke-4 Integrasikan KJS ke Program JKN-KIS

Upload Date : 29 Dec 2016

 


Untuk disebarluaskan segera

SIARAN PERS

PEMPROV DKI JAKARTA  MASUKI TAHUN KE- 4

INTEGRASIKAN KJS KE PROGRAM JKN-KIS

Jakarta (29/12/2016): Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPJS Kesehatan kembali melakukan integrasi Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Integrasi Jamkesda Provinsi DKI Jakarta sudah dimulai pada tahun 2013 (saat itu masih PT Askes (Persero), lalu dilanjutkan di tahun 2014 saat PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, dan setiap tahun hingga saat ini secara rutin dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama.

Ini merupakan perpanjangan kerjasama tahun ke 4  untuk pelaksanaan pada 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember tahun 2019. Total penduduk DKI yang tercover (ditanggung) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Jumlah Peserta PBI APBD saat ini mencapai 3.487.096 jiwa, “ ujar papar Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Mira Anggraini yang turut hadir menyaksikan penandatanganan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan Kantor Divisi Regional IV (DKI Jakarta), Kamis (29/12)

Adapun Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah

1.       Penduduk yang memiliki KTP/KK DKI Jakarta

2.       Peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri kelas 1 dan 2 yang memiliki tunggakan iuran minimal 3 bulan dan PBPU Mandiri kelas 3 memiliki tunggakan 1 bulan iuran.

3.       Warga binaan sosial Pemprov DKI Jkarta

4.       Warga binaan Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara.

5.       Bagi  peserta (anak dari peserta PBI APBD) yang kuliah diluar DKI Jakarta dapat terdaftar pada faskes tingkat pertama diluar wilayah DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan kuliah yang diberbaharui setiap tahun.

 

BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang sangat konsisten dalam mendukung program JKN-KIS. Dukungan tersebut sangat strategis,  terlebih untuk keberlangsungan program JKN-KIS dan mencapai cakupan semesta atau universal health coverage (UHC).

 

“Peran Pemda khususnya dalam hal percepatan kepersertaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN-KIS yang terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan terintegrasi. Selain itu, pelembagaan sistem kendali mutu dan biaya ditingkat daerah dan sistem pembinaan dan pengawasan juga tingkat kepatuhan pelaksanaan JKN-KIS di daerah merupakan isu yang tidak kalah pentingnya untuk ditangani oleh Pemda,” jelas Mira.

 

Tidak sampai disitu, BPJS Kesehatan mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta yang secara proaktif mendaftarkan  warganya, yang sebelumnya terdaftar dalam  peserta mandiri (PBPU) namun menunggak dan tergolong masyarakat tidak mampu, sehingga dapat masuk dan diakomodir menjadi peserta KJS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, dimana menjelaskan Peserta PBPU (peserta Mandiri) yang memiliki KTP DKI Jakarta Langsung dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Jakarta apabila (1) pendaftar baru di kelas III (2) peserta yang terdaftar di kelas III yang menunggak 1 bulan iuran (3) peserta yang terdaftar di kelas I dan kelas II yang menunggak minimal 3 bulan.

 

Dalam memenuhi aspek portabilitas dan aksestabilitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, diwilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdapat 627 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 125 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

 

***

-Selesai-

Informasi lebih lanjut hubungi:

Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

BPJS Kesehatan Kantor Pusat                                                                    

+62 21 424 6063, humas@bpjs-kesehatan.go.id






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.