logo BPJS
Buku Panduan Tatalaksana 20 Kasus Non-Spesialistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama klikdisini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Siaran Pers






Perluas Kepesertaan, Kini Daftar BPJS Kesehatan Bisa Lewat Kelurahan se-DKI Jakarta

Upload Date : 28 Apr 2017

Perluas Kepesertaan, Kini Daftar BPJS Kesehatan Bisa Lewat Kelurahan se-DKI Jakarta

 

JAKARTA (28/04/2017) : Dalam rangka merealisasikan cita-cita universal health coverage tahun 2019 mendatang, BPJS Kesehatan terus berupaya memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat. Salah satunya dengan membuka pendaftaran peserta melalui Kantor Kelurahan melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 267 kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta pun siap menerima pendaftaran calon peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

 

“Pendaftaran di Kelurahan tidak dikenakan biaya administrasi. Sementara ini, pendaftaran baru berlaku untuk calon peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta perorangan,” kata Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional IV tentang Input Data dalam Rangka Pendaftaran Peserta Jamkes di Kelurahan Se-Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Jumat (28/04). Ke depannya secara bertahap di Kantor Kelurahan akan dapat melayani pendaftaran peserta PBPU rekomendasi dinas sosial, WNA, calon bayi, Pekerja Penerima Upah (PPU), pengalihan jenis kepesertaan dan tambah anggota keluarga. Dengan demikian di masa datang pendaftaran di kelurahan akan melayani seluruh segmen kepesertaan JKN-KIS.

 

BPJS Kesehatan menghitung ada potensi sekitar 32,8 juta jiwa calon peserta kategori PBPU yang belum mendaftar. Beberapa penyebabnya antara lain karena lokasi pendaftaran yang jauh dan antrian panjang. Oleh karena itu, mekanisme pendaftaran melalui Kantor Kelurahan ini diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada.

 

Andayani menjelaskan, pendaftaran peserta JKN-KIS PBPU ini tak hanya berlaku bagi mereka yang memiliki identitas kependudukan (KTP/KK) DKI Jakarta, melainkan juga bagi masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta namun memiliki identitas kependudukan di luar DKI Jakarta. Khusus bagi mereka yang tinggal di DKI Jakarta dan berindentitas di luar DKI Jakarta, maka pendaftarannya menggunakan aplikasi BPJS Care dengan mengisi alamat surat menyurat untuk pengiriman kartu, nomor telepon, dan alamat email.

 

“Jadi bukan hanya warga asli Jakarta saja yang bisa mendaftar di Kelurahan ya. Masyarakat luar Jakarta yang tinggal di Jakarta pun, bisa mendaftar lewat Kantor Kelurahan se-DKI Jakarta,” tegas Andayani.

 

Setidaknya terdapat 5 (lima) alur yang perlu diperhatikan peserta yang mau mendaftar melalui Kantor Kelurahan. Pertama, calon peserta mengisi formulir serta melampirkan dokumen yang diperlukan di Kantor Kelurahan. Kedua, pertugas kelurahan memeriksa dan melakukan konfirmasi nomor NIK, KK, telepon genggam, alamat email, FKTP dan kelas perawatan yang dipilih peserta berikut alamat pengiriman kartu JKN-KIS.

 

Ketiga, petugas kelurahan menerima dan mencatat berkas peserta sesuai persyaratan pendaftaran yang berlaku dari BPJS Kesehatan. Keempat, setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima kepada calon peserta. Kelima, petugas kelurahan menjelaskan kepada peserta tentang tata cara pembayaran dan informasi nomor virtual account (VA) peserta yang akan dikirim melalui alamat email dan/atau sms.

 

Setiap tanggal 11-15 pada bulan berjalan, kantor cabang/KLOK BPJS Kesehatan mengambil berkas peserta yang sudah terkumpul di Kantor Kelurahan untuk ditindaklanjuti. Setelah mendapat informasi mengenai VA dan jumlah iuran pertama, calon peserta paling cepat melakukan pembayaran pada 14 hari kalender dan paling lambat 30 hari setelah VA terbit. Setelah menunaikan kewajiban membayar iuran, BPJS Kesehatan pun akan mengirim kartu JKN-KIS kepada peserta.

 

***

Dukung Cakupan Semesta, Pemkot Cilegon Integrasikan Jamkesda ke JKN-KIS

Upload Date : 27 Apr 2017

Dukung Cakupan Semesta, Pemkot Cilegon Integrasikan Jamkesda ke JKN-KIS

 

CILEGON (27/04/2017) : Dalam rangka menyukseskan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan senantiasa membangun dan memperkokoh sinergi dengan para Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini telah banyak Pemda yang mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Kota Cilegon pun siap menambah daftar panjang tersebut melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Cilegon dengan BPJS Kesehatan tentang optimalisasi penyelenggaraan JKN-KIS di wilayah Kota Cilegon.

 

“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, yang mana salah satunya adalah Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta Pemda sangat menentukan optimalisasi program JKN-KIS. Peran penting Pemda di antaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan,” jelas Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mundiharno dalam acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut di Cilegon (24/04). Hadir dalam penandatanganan tersebut Walikota Cilegon Iman Ariyadi.

 

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman tersebut mencakup optimalisasi percepatan layanan pendaftaran peserta, kemudahan pembayaran iuran, serta perluasan informasi bagi peserta JKN-KIS di titik layanan setiap kecamatan; optimalisasi cakupan kepesertaan JKN-KIS melalui mekanisme perizinan dan kepatuhan pemberi kerja; optimalisasi pertukaran data dan informasi dokumen administrasi kependudukan dengan kepesertaan JKN-KIS; dan optimalisasi peran serta Pemkot Cilegon dalam pemanfaatan anggaran kesehatan untuk kendali mutu dan kendali biaya program JKN-KIS.

 

Menurut Mundiharno, memperoleh jaminan kesehatan adalah hak dasar setiap warga yang tidak boleh ditunda, apalagi baru dipenuhi ketika warga yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Terlebih, sustainibilitas program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sangat bergantung kepada iuran peserta yang sehat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit. Untuk itu, Pemda harus bergerak aktif memenuhi hak masyarakat tersebut.

 

Mundiharno menambahkan, pertumbuhan peserta program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Memasuki tahun ke-empat pengelolaan jaminan kesehatan, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 176.797.820 jiwa (per 21 April 2017) atau hampir mencapai 70% dari total penduduk Indonesia. Dan hingga saat ini, dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 450 Kabupaten/Kota telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke BPJS Kesehatan.

 

“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cilegon, juga Pemerintah Kabutapen/Kota yang telah mengintegrasikan program ini. Besar harapan kami, di akhir tahun 2017 ini seluruh Jamkesda dapat terintegrasi dalam program JKN-KIS, dan seluruh Pemda dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage, sehingga program ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,” terang Mundiharno.

 

Sebagai informasi, khusus di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang, jumlah pesertanya telah mencapai 3.409.177 jiwa atau sebanyak 71.09% dari total jumlah penduduk 4.795.248 jiwa. Adapun jumlah peserta JKN-KIS Kota Cilegon adalah 335.159 jiwa dari total penduduk 451.529 jiwa.

***



Wujudkan Clean Governance, BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Upload Date : 26 Apr 2017

Wujudkan Clean Governance, BPJS Kesehatan Perkokoh Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

 

JAKARTA (26/04/2017) : Sebagai upaya mewujudkan clean governance dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan memperkokoh sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

 

Kerja sama tersebut juga merupakan upaya BPJS Kesehatan menjalankan amanat negara untuk mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang mungkin saja terjadi, sehingga diharapkan implementasi sistem good governance BPJS Kesehatan dapat terwujud secara optimal.

 

“Sebagai institusi penyelenggara Jaminan Sosial, permasalahan bisa saja timbul dari klien, mitra kerja, peserta, atau bahkan pihak internal. Karena itu sangatlah bijaksana jika kami meminta bantuan hukum dari pihak eksternal yang kompeten,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, usai melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tony T. Spontana.

 

Pada kesempatan tersebut, Divisi Regional IV juga turut melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama serupa dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan antara Kantor Cabang BPJS Kesehatan wilayah DKI Jakarta (KCU Jakarta Selatan, KCU Jakarta Pusat, KCU Jakarta Barat, KCU Jakarta Timur, dan KCU Jakarta Utara) dengan Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah Jakarta.

 

Menurut Bayu, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan.

 

“Di samping itu, kerja sama ini kami harapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance,” tegas Bayu.

  

Tahun 2016, secara nasional BPJS Kesehatan telah melakukan pemeriksaan data dan lapangan terhadap 6.446 Badan Usaha se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.703 Badan Usaha patuh setelah diperiksa dan dikenakan sanksi. Sementara tahun ini, hingga Maret 2017, tercatat BPJS Kesehatan telah melakukan pemeriksaan data dan lapangan terhadap 1.008 Badan Usaha  se-Indonesia, dengan jumlah 723 Badan Usaha patuh setelah diperiksa dan dikenakan sanksi.

 

Bayu pun berharap, kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dapat memacu kepatuhan Badan Usaha di Jakarta untuk segera menunaikan kewajiban mereka untuk mendaftarkan entitas dan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS.

 

***



Jadi Peserta JKN-KIS, Hak Konstitusional Pekerja

Upload Date : 26 Apr 2017

Jadi Peserta JKN-KIS, Hak Konstitusional Pekerja

 

PEKANBARU (26/04/2017) : Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang mengenai kewajiban memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan kembali mengingatkan para pemilik dan manajemen perusahaan untuk bergegas mendaftarkan entitas dan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

 

Menurut Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari, memperoleh jaminan kesehatan adalah hak setiap pekerja yang tidak boleh ditunda, apalagi baru dipenuhi ketika pekerja yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Terlebih, sustainibilitas program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sangat bergantung kepada iuran peserta yang sehat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit.

 

“Misalnya perusahaan baru mendaftarkan ketika ada pekerja yang sakit, hanya mendaftarkan sebagian pekerja saja, tidak mendaftarkan anggota keluarga pekerja, dan sebagainya. Itu jelas tidak dibenarkan. Untuk mencegah hal tersebut, kami juga terus melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan perusahaan. Jika sudah diingatkan baik secara lisan maupun tulisan masih ada perusahaan yang tidak patuh, pemerintah telah menyiapkan sanksi sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 86 Tahun 2013,” kata Andayani dalam acara Badan Usaha Gathering 2017 bertema Bincang JKN-KIS bareng Andy F. Noya, Rabu (26/04).

 

Tercatat hingga 14 April 2017, secara nasional terdapat 188.802 Badan Usaha yang telah teregistrasi sebagai peserta JKN-KIS. Di wilayah kerja Divisi Regional II sendiri, terdapat 13.862 Badan Usaha yang telah teregistrasi. Meski demikian, belum semua BU mendaftarkan entitas dan pekerjanya menjadi peserta JKN-KIS. Sebagaimana halnya di Divisi Regional II, terdapat 2.248 Badan Usaha yang belum teregistrasi.

 

Oleh karenanya, diperlukan optimalisasi kepatuhan melalui sinergi seluruh instansi terkait dalam penegakan kepatuhan. Selain itu, diperlukan pula intensifikasi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang sudah tersedia maupun penambahan fasilitas kesehatan RS. Inovasi suara pelanggan, Customer Service Timer Index, dan dashboard RS merupakan wujud komitmen BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kepuasan peserta.

 

Upgrade Kenyamanan Lewat CoB

Dalam acara tersebut, Andayani juga kembali menjelaskan mengenai aturan baru Coordination of Benefit (CoB) yang diklaim telah disempurnakan dari aturan sebelumnya dan lebih menguntungkan bagi peserta maupun perusahaan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT). Pertama, dilihat dari sisi kepesertaan, jika sebelumnya badan usaha mendaftarkan langsung kepesertaan JKN-KIS ke BPJS Kesehatan, kini dengan terbitnya aturan baru CoB, badan usaha dapat mendaftarkan kepesertaan JKN-KIS melalui perusahaan AKT. Kedua, dari sisi pembayaran iuran, jika dulu pembayaran iuran dilakukan secara terpisah antara iuran JKN-KIS dengan premi AKT, maka kini pembayaran iuran JKN-KIS dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran premi AKT.

 

“Jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu asuransi kesehatan tambahan, maka koordinasi manfaat hanya dilakukan oleh salah satu asuransi kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Alternatif lainnya, peserta atau badan usaha dapat langsung melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan tanpa melalui perusahaan AKT,” terang Andayani.

 

Ketiga, dari segi pelayanan kesehatan, jika aturan CoB yang lama membatasi rujukan hanya dari FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka dalam aturan CoB baru, peserta CoB JKN-KIS dapat menggunakan rujukan yang berasal dari FKTP non BPJS Kesehatan yang bermitra dengan perusahaan AKT, dengan catatan rujukan tersebut untuk kasus non spesialistik. Agar COB bisa diimplementasikan, Andayani menekankan AKT perlu membuat variasi produk yang cocok dengan JKN-KIS. Misalnya, produk AKT  harus ada yang menggunakan sistem rujukan berjenjang dan FKTP sebagai gate keeper. Hal itu diperlukan karena program JKN-KIS menganut prinsip kendali mutu dan biaya atau managed care.

***

Peringati Hari Kartini, OASE Gandeng BPJS Kesehatan Gelar Pemeriksaan IVA/Papsmear Serentak

Upload Date : 21 Apr 2017

Peringati Hari Kartini, OASE Gandeng BPJS Kesehatan

Gelar Pemeriksaan IVA/Papsmear Serentak

 

SOLO (21/04/2017): Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja bersinergi dengan BPJS Kesehatan menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan IVA/Papsmear di 10 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksaan kegiatan deketsi dini melalui IVA/Papsmear ini adalah salah satu bentuk program promotif preventif bagi peserta JKN-KIS untuk menekan jumlah penderita kanker serviks. Melalui kerja sama dengan OASE Kabinet Kerja dan Kementerian Kesehatan), BPJS Kesehatan pun siap memberikan layanan deteksi dini kanker serviks kepada seluruh perempuan usia produktif yang telah menjadi peserta JKN-KIS.

 

OASE Kabinet Kerja merupakan sebuah perkumpulan para pendamping menteri dan unsur eksekutif lain yang dipimpin oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, yang memiliki serangkaian program untuk mendukung tercapainya Nawacita Presiden Jokowi. Salah satu program yang digalang adalah meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan di Indonesia mulai tahun 2015 - 2019.

 

“Layanan pemeriksaan IVA/Papsmear ini dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir dengan biayanya. Jika setelah diperiksa dan peserta memerlukan penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady saat mendampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek melakukan kunjungan ke salah satu titik lokasi kegiatan pemeriksaan IVA/Papsmear di Solo, Jawa Tengah (21/04).

 

Berdasarkan data peserta BPJS Kesehatan secara nasional tahun 2016, jumlah kasus kanker serviks di tingkat pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) mencapai 12.820 kasus dengan total biaya sekitar Rp56,5 miliar, sementara di tingkat Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), tercatat ada 6.938 kasus dengan total biaya sekitar Rp87,1 miliar. Pada tahun yang sama, terdapat 137.465 peserta JKN-KIS yang telah menjalani pemeriksaan IVA dan 206.497 peserta JKN-KIS yang menjalani pemeriksaan PapSmear.

 

“Sebagai penyelenggara program JKN-KIS yang lebih dari tiga tahun beroperasi, BPJS Kesehatan siap mengawal dan menyukseskan misi OASE dalam meminimalisir angka penderita kanker serviks di Indonesia. Terlebih, program pemeriksaan IVA/Papsmear tersebut sejalan dengan implementasi program promotif preventif yang senantiasa digalakkan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia,” kata Maya.

 

Selain Solo, sejumlah wilayah di Indonesia yang melaksanakan pemeriksaan IVA/Papsmear pada waktu yang hampir bersamaan adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Gorontalo, Banten, Papua, Maluku, Bengkulu, Riau dan Sulawesi Barat.

 

Berdasarkan data per 14 April 2017, terdapat 176.591.664 jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Selain itu, terdapat total 20.736 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, yang terdiri atas 9.819 Puskesmas, 4.508 Dokter Praktik Perorangan, 1.144 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 5.305 Klinik Pratama, dan 15 RS D Pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 5.020 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 2.126 Rumah Sakit (termasuk di dalamnya 166 Klinik Utama), 2.195 Apotek, serta 984 Optik.

***






e-Procurement | Webmail | Knowledge Management
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.