Siaran Pers

Judul File Cegah KKN, BPJS Kesehatan Kembangkan Sistem Pengadaan Online
Keterangan

Cegah KKN, BPJS Kesehatan Kembangkan Sistem Pengadaan Online

 

JAKARTA (03/05/2017): Sebagai badan hukum publik yang diamanahkan mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu mengedepankan prinsip-prinsip good governance, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, prediktabilitas, partisipasi, dinamis, serta kewajaran dan kesetaraan. Salah satu komitmen BPJS Kesehatan untuk mengelola good governance diwujudkan melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem online yang disebut Integrated Management Asset and Procurement System (IMAPS).

 

Selain mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, penggunaan sistem tersebut juga dapat mengurangi pertemuan secara langsung antara user, pelaksana pengadaan, dan vendor sehingga dapat mencegah terjadinya praktek yang mengarah pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hingga April 2017, tercatat kira-kira sebanyak 500 rekanan telah berstatus aktif sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT), sementara sekitar 200 rekanan masih berstatus verifikasi.

 

“Jika diakumulasikan sejak lembaga BPJS Kesehatan masih sebagai PT Askes (Persero), maka tahun ini BPJS Kesehatan sudah 25 kali berturut-turut memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian audit. Tentu kami ingin mempertahankan predikat tersebut, salah satu upayanya dengan menolak tegas gratifikasi yang rawan terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” jelas Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Mira Anggraeni dalam acara Gathering Rekanan BPJS Kesehatan Tahun 2017 yang juga menghadirkan Fungsional Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK (KPK) Sari Anggraeni serta sejumlah perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pembicara.

 

Mira menambahkan, BPJS Kesehatan juga mengundang rekan-rekan vendor untuk dapat mendaftarkan perusahaannya dalam E-Procurement System, sehingga untuk selanjutnya perusahaan yang didaftarkan tersebut sudah tercantum di database BPJS Kesehatan serta dapat mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Sebagai upaya mendukung cakupan semesta 2019 mendatang, kami juga akan memberikan persyaratan tambahan lainnya yang wajib dipenuhi rekanan yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPJS Kesehatan, yaitu bahwa perusahaan tersebut telah mendaftarkan seluruh pegawainya menjadi peserta JKN-KIS,” kata Mira.

 

Upaya lain yang telah ditempuh BPJS Kesehatan untuk mewujudkan good governance di lingkungan kerjanya adalah dengan membangun sinergi bersama Kejaksaan Tinggi. Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance

 

***

Penerbit Humas
Penulis Humas
Tahun 2017
Upload Date 2017-05-03
Lihat 1093