logo BPJS
Rekap Nomor Hotline Service Divisi Regional dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia klik disini #

GRAFIK

KONTAK

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

Tanggal Posting : 30 Nov 2016 16:50:48 Wib

Optimalisasi JKN-KIS Melalui Penguatan Sinergi Kelembagaan

Penulis : Humas | Dibaca : 1211 | Kategori : Berita Umum


 

JAKARTA (30/11/2016): Sebagai badan hukum publik yang beroperasi sejak 1 Januari 2014 mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan selalu berupaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Untuk mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta, diperlukan sinergi yang kokoh antara BPJS Kesehatan dengan segenap pihak, di antaranya kementerian dan lembaga, baik yang berstatus pemerintah maupun non pemerintah.

 

“Selama hampir tiga tahun terakhir, BPJS Kesehatan telah menjalin kerja sama dan sinergi dengan berbagai lementerian dan lembaga melalui nota kesepahaman maupun perjanjian kerja sama strategis antar lembaga. Kerja sama tersebut sangat bermanfaat untuk mendukung program JKN-KIS, terutama dalam hal perluasan kepesertaan, kolekting iuran, kepatuhan, dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian untuk setiap dukungan, kerja sama, dan sinergi yang telah terbangun selama ini, karena hal ini sangat berarti untuk mendukung sustainabilitas program JKN-KIS,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Bincang JKN-KIS bersama Andy F. Noya, Rabu (30/11).

 

Hingga November 2016, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 30 kementerian dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Berikut sejumlah contoh kerja sama kemitraan BPJS Kesehatan dengan kementerian dan lembaga:

1.   Kementerian Dalam Negeri (melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil): integrasi database yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan ke dalam sistem BPJS Kesehatan untuk mempermudah pendaftaran dan validasi calon peserta JKN-KIS;

2.   Kementerian Sosial: pendataan dan penyediaan data masyarakat yang miskin dan tidak mampu untuk dimasukkan ke dalam kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI);

3.   Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: pengawasan implementasi program JKN-KIS tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang;

4.   Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK): percepatan pendaftaran melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) untuk mendorong pengusaha mendaftarkan karyawan dan keluarganya saat proses pengurusan perizinan;

5.   Pemerintah Daerah: integrasi Jamkesda untuk mewujudkan universal health coverage. Saat ini sebanyak 32 dari 34 provinsi telah mengintegrasikan sebagian/seluruh peserta Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan;

6.   Kementerian Kesehatan: menciptakan regulasi dan tatanan sistem jaminan sosial kesehatan yang kokoh dan berkesinambungan, pembangunan sarana dan infrastruktur kesehatan, peningkatan kualitas SDM tenaga medis, penguatan sistem pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, dan sebagainya;

7.   Mitra perbankan (Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN) dan non-perbankan (PT Pos, Pegadaian, dan agen Payment Point Online Banking/PPOB): meningkatkan kolektabilitas iuran dan menjaga sustainibilitas program JKN-KIS;

8.   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): berkontribusi dalam hal pengawasan, pengesahan anggaran, serta penegakan regulasi tentang implementasi program JKN-KIS di tengah masyarakat; dll.

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, BPJS dapat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, SDM, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan/atau kerja sama lain yang disepakati bersama.

 

Mengingat program ini merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia melalui inisiasi Kartu Indonesia Sehat, kami berharap kementerian dan lembaga dapat memberikan support kepada BPJS Kesehatan untuk mewujudkan universal health coverage paling lambat 1 Januari 2019 kelak,” ujar Fachmi.


File :


Post Terkait

e-Procurement | Webmail | Knowledge Management Versi Mobile
Copyright © 2014 by BPJS Kesehatan. All rights reserved.