Distribusikan KIS-PBI Tambahan, Presiden Jokowi Blusukan Hingga Pelosok

Penulis : Humas Dibaca : 3032 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 16 May 2017 13:55:52
KAB. JAYAWIJAYA (10/05/2017) : Usai mengunjungi wilayah perbatasan beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi melanjutkan blusukan ke sejumlah daerah lain seperti Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Patani Utara (Halmahera Tengah), dan Muara Tami (Jayapura) untuk kembali membagikan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) tambahan kepada masyarakat kurang mampu yang masuk dalam daftar PBI di masing-masing daerah tersebut. Penyerahan KIS-PBI tambahan secara langsung oleh Presiden tersebut merupakan wujud atensi pemerintah yang besar untuk memastikan seluruh warga negara ter-cover program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Wilayah Indonesia itu sangat luas. Semua warga negara Indonesia, termasuk WNA yang tinggal minimal enam bulan di Indonesia, berhak menikmati jaminan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Untuk itu, kami berharap persebaran informasi tentang JKN-KIS juga sampai secara merata di seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan saja. Wilayah-wilayah pedalaman dan terluar pun harus terinfo dengan baik agar masyarakatnya paham prosedur pelayanan kesehatan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat mendampingi Presiden Jokowi membagikan KIS di Kecamatan Wamena, (10/05).
 
Tercatat sebanyak 250 KIS-PBI tambahan dibagikan Presiden di Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan) dan 150 KIS-PBI tambahan di Muara Tami Jayapura. Khusus di Patani Utara (Halmahera Tengah), Presiden membagikan 4.129 KIS-PBI kepada masyarakat setempat yang berhak dan belum menerima KIS.

KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua jenis kepesertaan. Pertama, kelompok masyarakat yang wajib mendaftar dan membayar iuran, baik membayar sendiri (mandiri), ataupun berkontribusi bersama pemberi kerjanya (segmen buruh atau pekerja). Kedua, kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah dan iurannya dibayari oleh pemerintah (segmen Penerima Bantuan iuran atau PBI).

“Dengan telah didistribusikannya KIS-PBI tambahan ini, diharapkan seluruh peserta yang berhak tidak ragu lagi untuk memanfaatkan KIS-nya. Dan apabila masyarakat penerima KIS-PBI ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, maka mereka dapat menghubungi BPJS Kesehatan yang ada di setiap wilayah kabupaten/kota, atau cukup telepon melalui Care Center 1500400 yang siap melayani 24 jam,” ujar Fachmi.

Menurut Fachmi, tahun 2017 ini menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Berbagai langkah dilakukan BPJS Kesehatan agar program JKN-KIS dapat terus berjalan berkesinambungan, di antaranya melalui percepatan cakupan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan kolektabilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau lebih dikenal dengan peserta mandiri.

Di tahun 2016, berbagai pencapaian telah didapatkan diantaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu 2 (dua) target akhir tercapai, yaitu (1) terdistribusinya KIS 100%, dan (2) tercapainya jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama sebanyak 88% dari taget yang diberikan pemerintah yaitu 70%. 

Hingga 28 April 2017, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 176.931.515 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 20.755 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.825 puskesmas, 5.268 klinik pratama, 4.504 dokter prakter perorangan, 1.143 dokter gigi, dan 15 RS tipe D pratama. Selain itu, BPJS Kesehatan juta telah bermitra dengan 5.320 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 1.961 rumah sakit, 167 klinik utama, 2.208 apotek, dan 984 optik yang tersebar di seluruh Indonesia. 


File :