Optimalisasi Peran Pemda Dukung Sustainibilitas JKN-KIS

Penulis : Humas Dibaca : 3189 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 17 May 2017 15:15:21

Optimalisasi Peran Pemda Dukung Sustainibilitas JKN-KIS

 

JAKARTA (17/05/2017) : BPJS Kesehatan kembali mengingatkan peran penting Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyukseskan dan menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sebagai salah satu tulang punggung JKN-KIS, Pemda diharapkan dapat mengoptimalkan perannya demi mewujudkan cita-cita universal health coverage (UHC) yang ditargetkan terealisasi paling lambat 1 Januari 2019 mendatang.

 

Dukungan Pemda terhadap JKN-KIS di antaranya meliputi penganggaran APBD, kepesertaan, Peraturan Daerah (Perda), maupun pembangunan infrastruktur pelayanan kesehatan. Undang-Undang 36 Nomor 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemda mengalokasikan 10% dari APBD untuk sektor kesehatan, sedangkan APBN sebanyak 5%. Besaran anggaran tersebut di antaranya untuk promosi kesehatan masyarakat, pemenuhan faskes beserta kelengkapannya termasuk dokter,” kata Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi, pada acara Pertemuan Koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jakarta, Rabu (17/05).

 

Bayu menambahkan, progress integrasi Jamkesda ke JKN-KIS pun diharapkan mampu digenjot tahun ini. Berdasarkan data per 1 Mei 2017, dari 514 kab/kota di Indonesia, terdapat 491 kab/kota yang memiliki Jamkesda dan 23 kab/kota yang belum memiliki Jamkesda. Dari angka tersebut, tercatat sebanyak 453 Pemda telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke program JKN-KIS, dengan total jumlah peserta mencapai 16.942.664 jiwa.

 

Pada kesempatan yang sama, Bayu juga menjelaskan bahwa di tahun 2016, BPJS Kesehatan memiliki piutang iuran JKN-KIS, yang mana sebesar 14%-nya merupakan piutang Pemda selaku pemberi kerja dan 7%-nya merupakan piutang Jamkesda. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi kestabilan program JKN-KIS, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

 

“Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengimbau kepada seluruh Pemda untuk membayar iuran tepat waktu sesuai ketentuan yang ada, baik untuk Iuran Wajib Pemda maupun iuran Integrasi Jamkesda,” ujar Bayu.

 

Selain itu, Pemda juga diminta untuk memperluas akses pendaftaran bagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS sebagaimana yang telah dilakukan salah satu Pemerintah Daerah Provinsi, yang baru-baru ini telah membuka kanal pendaftaran peserta JKN-KIS melalui Kantor Kelurahan.

 

“Pemda perlu memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam mendaftar menjadi peserta JKN-KIS. Terbukanya akses pendaftaran peserta JKN-KIS seluas-luasnya tentu akan mempercepat tercapainya universal health coverage dan membantu sustainibilitas finansial JKN-KIS. Lebih jauh lagi, Pemda juga harus mampu menjadi promotor pola hidup sehat kepada masyarakat setempat, karena sustainibilitas program JKN-KIS sangat bergantung kepada iuran peserta yang sehat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit,” kata Bayu.

 

Sampai dengan 12 Mei 2017, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 177.400.222 jiwa. Dalam menyediakan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 20.772 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.825 Puskesmas, 4.502 Dokter Praktik Perorangan, 5.286 Klinik Pratama, 15 RS Tipe D Pratama, dan 1.144 Dokter Gigi Praktik Perorangan.  Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 5.344  Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang di dalamnya mencakup 2.137 RS dan Klinik Utama, 2.219 Apotek, dan 988 Optik.

***


File :