Pemprov Sumut Tambah Kuota PBI APBD Tahun 2017

Penulis : Humas Dibaca : 151 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 11 Aug 2017 14:15:00
Medan (10 Agustus 2017) :  Kantor Kedeputian Wilayah Sumatera Utara – Aceh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepakat memperbaharui Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan melalui Pemprov Sumatera Utara di tahun 2017, Kamis (10/08/2017).

Dengan adanya perjanjian ini, maka terjadi penambahan jumlah PBI yang iurannya ditanggung oleh APBD Pemprov Sumatera Utara. Sampai saat ini, jumlah warga Sumut yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI atau yang ditanggung iurannya di APBD Pemprov Sumatera Utara hingga Juli 2017, berjumlah 241.869 jiwa. Sementara jumlah kuota PBI sesuai SK Gubernur Sumatera Utara sebanyak 282.607 jiwa, yang artinya masih ada kuota 40.738 jiwa lagi yang bisa ditanggung iuran BPJS Kesehatannya oleh APBD Sumut. Untuk memenuhi kuota tersebut, Pemprov Sumatera Utara mau menanggung iuran peserta mandiri kelas 3 yang menunggak. 

Deputi Direksi Wilayah Sumatera Utara – Aceh BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga secara bertahap akan semakin banyak masyarakat tidak mampu iurannya bakal ditanggung oleh Pemprov Sumatera utara. 

β€œHal ini juga merupakan bentuk komitmen dan dukungan untuk tercapainya Universal Health Coverage (Cakupan Semesta) program JKN-KIS di Provinsi Sumatera Utara. Dengan penambahan kepesertaan PBI Jamkesda Provisi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Budi.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Sumut Agustama mengatakan, pihaknya sudah memberikan tambahan data warga tidak mampu berjumlah 25 ribu dari panti asuhan, guru sekolah minggu, dan dari data hasil reses anggota DPRD Sumatera Utara  untuk dimasukkan sebagai peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh APBD Pemprov Sumatera Utara senilai Rp90 milliar.

"Kita juga akan mengalihkan iuran peserta kelas 3 yang menunggak, sesuai kemampuan keuangan kita. Begitupun jika ada penambahan melebihi kuota, kita akan ajukan di P-APBD, saya yakin DPRD juga menyetujuinya," pungkasnya.

File :