PermataBank Jalin Kemitraan dengan BPJS Kesehatan Sinergi dalam Sukseskan Program JKN-KIS

Penulis : Humas Dibaca : 792 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 03 Nov 2017 11:12:06

JAKARTA - Dalam upaya mendukung program Pemerintah yaitu Program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), PermataBank dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait Konfirmasi atas data pembiayaan pelayanan kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat kepada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Hadir dalam penandatanganan kerjasama ini Ridha DM Wirakusumah – Direktur Utama PermataBank, Kemal Imam Santoso - Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan, Darwin Wibowo – Direktur Wholesale Banking PermataBank, Fadlul Imansyah – Deputi Direksi Bidang Treasury & Investasi BPJS Kesehatan dan para Senior Manajemen  PermataBank serta BPJS Kesehatan.

PermataBank akan mendukung pembiayaan Invoice Financing yang ditujukan kepada para Mitra BPJS Kesehatan yaitu para Fasilitas Kesehatan atau Rumah Sakit melalui Program Value Chain. Melalui pembiayaan ini, diharapkan dapat memberikan percepatan dan kemudahan bagi para Fasilitas Kesehatan (atau RS) dalam menjaga arus kas (cashflow) dan likuiditas mereka karena Bank akan mengambil alih Permohonan Klaim Kesehatan Peserta JKN – KIS yang sudah dikonfirmasi dan diverifikasi oleh BPJS Kesehatan, sebelum jatuh tempo pembayarannya.

Kemitraan ini sekaligus menjadi kelanjutan dari sinergi yang telah dilakukan sebelumnya di tanggal 3 Februari 2017 yang lalu berupa Payment Point Online Bank (PPOB). Melalui kerjasama ini, peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat melakukan pembayaran iurannya melalui beragam kanal pembayaran elektronik (Payment Point) yang dimiliki PermataBank seperti PermataATM, PermataMobile SMS dan PermataMini ATM.

Ridha DM Wirakusumah – Direktur Utama PermataBank mengatakan, “Kami sangat senang dapat bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ini dalam upaya mendukung program Pemerintah meningkatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Sebagai lembaga perbankan, kami memberikan solusi keuangan berupa pembiayaan Invoice Financing bagi para mitra BPJS Kesehatan agar keuangannya dapat terkelola dengan baik. Oleh karena itu, kami harapkan para Fasilitas Kesehatan (atau Rumah Sakit) tersebut dapat menjaga dan memastikan layanan prima dan berkesinambungan-nya kepada para peserta JKN-KIS”.

”Selain hal tersebut, kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melakukan pembayaran iurannya. Oleh karena itu kanal pembayaran elektronik (Payment Point) yang kami miliki dengan ditopang teknologi yang baik dapat makin memudahkan masyarakat memenuhi kewajibannya secara langsung dan seketika (online real time)”, jelas Ridha.      

Sementara itu  Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso  mengungkapkan, di tahun 2017, salah satu fokus utama BPJS Kesehatan adalah Keberlangsungan finansial, guna menjamin keberlangsungan finansial program JKN-KIS. Caranya adalah dengan peningkatan rekrutmen peserta potensial dan meminimalkan adverse selection, di sisi lain diperlukan peningkatan kolektibilitas iuran peserta, peningkatan kepastian dan kemudahan pembayaran iuran, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana operasional serta optimalisasi kendali mutu dan kendali biaya Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Dalam melakukan hal ini tentunya diperlukan strategi tertentu agar fokus utama ini dapat terwujud. Berbagai upaya dilakukan khususnya meningkatkan kolektibilitas iuran, salah satunya dengan bekerjasama dengan Bank Pertama melalui program-program tersebut.

“Kondisi saat ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap. Namun melihat kondisi yang terus berkembang dan untuk terus menjaga cashflow dari rumah sakit, kami bekerjasama dengan Permata menawarkan program Invoice Financing atau yang biasa di sebut Sustain Chain Financial (SCF), dengan harapan likuiditas dari Faskes khususnya Faskes swasta tetap terjaga serta memastikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS tetap berjalan, sambil menunggu verifikasi tagihan dari BPJS Kesehatan selesai,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS KesehatanKemal Imam Santoso pada Jumat (03/11).

Sesuai dengan peraturan yang berlakuBPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan Faskes tingkat lanjutan maksimalN+15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 38. Faskes tingkat lanjutan dalam hal ini rumah sakit membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya.

“Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar dapat membantu likuiditas keuangan Faskes tingkat lanjutan,  sehingga pelayanan kesehatan terhadap peserta JKN-KIS di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. Selain itu kerjasama dalam perluasan kanal pembayaran iuran bagi peserta JKN-KIS semakin luas dan mudah dengan dukungan dari Bank Permata, ” ujar Kemal.


File :