Komitmen Penyelenggaraan Bersih dari Korupsi, Direksi BPJS Kesehatan Bimtek dan Ujicoba Pengisian e-LHKPN

Penulis : Humas Dibaca : 335 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 05 Dec 2017 10:46:53
Jakarta, (6/12/2017): Sebagai wujud integritas manajemen BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara negara dan menegakkan komitmen penyelenggaraan bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Direksi BPJS Kesehatan melaksanakan bimbingan teknis dan ujicoba pengisian e-LHKPN (elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta (06/12)

Pengisian laporan harta kekayaan ini merupakan kewajiban untuk seluruh penyelenggaran Negara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016. Sementara dalam lingkup BPJS Kesehatan, seluruh Jajaran Pejabat berkomitmen dan taat untuk melaporkan harta kekayaannya yang sudah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Direksi Nomor 21 Tahun 2017. 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam sambutan mengungkapkan sebagai penyelenggara program JKN-KIS yang merupakan salah satu program Negara, para pejabat di lingkungan BPJS Kesehatan memiliki kewajiban dalam melaporkan harta dan kekayaan yang dimilikinya. 

“Pelaporan LHKPN merupakan salah satu bukti integritas kita sebagai penyelenggara Negara, untuk itu diharapkan seluruh Jajaran BPJS Kesehatan dapat berbuat sesuatu dalam perspektif yang lebih besar untuk mengurangi beban birokrasi. Saya mengapresiasi kepada Pejabat BPJS Kesehatan yang melaporkan LHKPNnya secara tepat waktu,” ujar Fachmi.

Fachmi juga mengapresiasi kepada KPK karena memfasilitasi melalui pengisian melaui e-LHKPN. Kewajiban pelaporan ini akan semakin efektif jika didukung oleh sistem laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggaran Negara mulai tahun 2017. Adapun salah satu manfaat dari e-LHKPN ini yaitu sebagai instrumen akuntabilitas bagi penyelenggara Negara dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan hartanya. 

“Untuk Pejabat yang masih memiliki kendala waktu dalam hal pelaporan, saya himbau agar ke depannya untuk lebih patuh dalam melakukan pelaporan LHKPN, terlebih saat ini pelaporan ini sudah dalam bentuk elektronik,” himbau Fachmi. 

Adapun Direksi BPJS Kesehatan sebelumnya juga telah menyerahkan LHKPN kepada KPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

File :