Perluas Kepesertaan, BPJS Kesehatan Teken MoU dengan DMI

Penulis : Humas Dibaca : 325 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 06 Jul 2018 00:00:00
Jakarta (06/07/2018) - Sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah undang-undang terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) sepakat menjalin kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Lewat sinergi ini, DMI diharapkan dapat mendukung BPJS Kesehatan mencapai Universal Health Coverage atau cakupan semesta dalam waktu dekat.

“DMI merupakan mitra baik BPJS Kesehatan, serta peserta yang harus kita informasikan dan update terkait kebijakan terbaru dalam penyelenggaraan JKN-KIS. Harapan kita, selain memperluas cakupan kepesertaan, DMI juga dapat menjadi salah satu pusat informasi tentang program JKN-KIS bagi seluruh jamaah yang ada di dalamnya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Dewan Masjid Indonesia tentang Sinergi Penyelenggaraan Program JKN-KIS bagi Jamaah dalam Wadah DMI yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (06/07). 

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DMI, serta Wakapolri sekaligus Wakil Ketua Umum DMI Syafruddin.

Tidak hanya dari sisi perluasan kepesertaan, ruang lingkup Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan DMI juga mencakup kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), perluasan kanal pembayaran iuran peserta Program JKN-KIS, dan edukasi pembayaran iuran peserta Program JKN-KIS.

Sampai dengan 1 Juli 2018, tercatat sebanyak 199.133.988 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta program JKN-KIS. Hadirnya program JKN-KIS membuat masyarakat yang awalnya takut berobat ke fasilitas kesehatan karena biaya yang besar, menjadi tidak khawatir lagi. Sesuai dengan road map yang disusun, diharapkan dalam waktu dekat, seluruh penduduk Indonesia bisa tercakup dalam program JKN-KIS serta mendapatkan jaminan kesehatan yang dapat melindungi mereka saat sakit. 

“Untuk mewujudkan hal tersebut, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS senantiasa berupaya menjalin kerja sama dan memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan, keagamaan, mahasiswa, dan lain sebagainya, sehingga implementasi program JKN-KIS di lapangan dapat berjalan lancar,” kata Fachmi. 

Ia berharap, nota kesepahaman tersebut juga dapat menjadi awal kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan DMI untuk bersinergi meningkatkan derajat kesehatan para jamaah dalam wadah DMI. 

Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan kesehatan telah bekerja sama dengan 22.252 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 9.880 Puskesmas, 5.014 Dokter Praktik Perorangan, 5.479 Klinik Non Rawat Inap, 653 Klinik Rawat Inap, 20 RS Kelas D Pratama, serta 1.206 Dokter Gigi. Sementara itu di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL), BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 2.397 Rumah Sakit dan Klinik Utama, 1.607 Apotik, dan 1.079 Optik.

File :