Whistleblowing System

BPJS Kesehatan menyadari pentingnya penerapan Good Governance dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana jaminan dan layanan kesehatan sekaligus menjaga pertumbuhan serta menjamin kesinambungan penyediaan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Governance) BPJS Kesehatan salah satunya melalui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System ) BPJS Kesehatan sebagai media pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan internal BPJS Kesehatan.

Mekanisme Whistleblowing

Duta, Peserta dan Rekanan BPJS Kesehatan serta masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan (fraud) melalui:

• Website  Whistleblowing System yang dapat dikunjungi melalui link https://wbs.bpjs-kesehatan.go.id/wbs/web/
• Email ke wbs@bpjs-kesehatan.go.id
• HP/WA/SMS/Telegram: 0811 8010 2424 (Setiap hari kerja Jam 08.00 s.d. 17.00 WIB)
• Telepon ke (021) 4212938-41 Ext. 7413
• Komunikasi secara fisik atau tatap muka dengan Tim Pengelola WBS

 Lingkup Pelaporan:

Lingkup dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui saluran WBS meliputi:

a.    Dugaan kecurangan Program JKN yang dilakukan oleh Fasilitas kesehatan, Peserta, Duta BPJS Kesehatan dan Stakeholder lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada:

§  Pemalsuan,

§  Manipulasi,

§  Penyalahgunaan,

§  Suap, dan

§  Benturan kepentingan

(Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan)

b.    Dugaan Pelanggaran kode etik internal oleh Pegawai BPJS Kesehatan meliputi namun tidak terbatas pada: 

§  Melanggar peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan perbuatan kecurangan (fraud) lainnya.

§  Perbuatan melanggar hukum pidana, diantaranya pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya.

§  Pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran norma-norma kesusilaan pada umumnya;

§  Pelanggaran lainnya atas ketentuan yang berlaku.

 Asas Pengelolaan WBS BPJS Kesehatan

ü  Rahasia

Identitas setiap pelapor wajib dirahasiakan oleh Pengelola WBS.

ü  Anonim

Pelaporan pelanggaran dilaksanakan secara anonim maupun dapat dilengkapi dengan identitas pelapor.

ü  Perlindungan Pelapor

Semua pihak wajib menerapkan prinsip nonrepudiasi yaitu memberikan perlindungan termasuk imunitas administrasi kepada pelapor dari potensi balasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis,  administrasi maupun penuntutan hukum.

ü  Independen

Pengelola WBS bersikap independen atas laporan yang diterima. Independensi Pengelola WBS juga terlihat dari keberadaan struktur Pengelola WBS sebagai fungsi yang independen.

Unsur Pengaduan

pelaporan pelanggaran harus memenuhi atribut 4W1H dan disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti terjadinya peristiwa yang dilaporkan, atribut dan dokumen pendukung meliputi:

1)    Masalah yang Diadukan (what),

2)    Pihak yang terlibat/terlapor (who),

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi - saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;

3)    Lokasi pelanggaran (where),

Meliputi lokasi, tempat, unit kerja atau fungsi dimana terjadinya pelanggaran tersebut;

4)    Waktu pelanggaran (when),

Periode kejadian yang menyebutkan hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu saat pelanggaran tersebut terjadi;

5)    Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan (how),

Menjelaskan bagaimana pelanggaran dilakukan.

6)    Bukti pendukung,

Bukti-bukti pendukung atas kondisi pelanggaran tersebut, misalnya dokumen, foto, video, dan lain-lain;

File :