Whistleblowing System
BPJS Kesehatan menyadari pentingnya penerapan Good Governance dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana jaminan dan layanan kesehatan sekaligus menjaga pertumbuhan serta menjamin kesinambungan penyediaan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Komitmen penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Governance) BPJS Kesehatan salah satunya melalui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System ) BPJS Kesehatan sebagai media pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan internal BPJS Kesehatan.
Mekanisme Whistleblowing
Duta, Peserta dan Rekanan BPJS Kesehatan serta masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran kecurangan (fraud) dan diwajibkan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh internal BPJS Kesehatan melalui surat elektronik (email) ke wbs@bpjs-kesehatan.go.id.
Manajemen akan melakukan evaluasi dan analisis terhadap semua laporan yang diperoleh melalui laporan tersebut, dan selanjutnya melakukan tindak lanjut yang melibatkan unit kerja terkait.
Lingkup Pelaporan :
Lingkup pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui saluran WBS adalah tindakan yang dapat merugikan BPJS Kesehatan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
§ Melanggar peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan perbuatan kecurangan (fraud) lainnya.
§ Perbuatan melanggar hukum pidana, diantaranya pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya.
§ Pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran norma-norma kesusilaan pada umumnya;
§ Pelanggaran lainnya atas ketentuan yang berlaku.
Asas Pengelolaan WBS BPJS Kesehatan
1. Rahasia
Identitas setiap pelapor wajib dirahasiakan oleh Pengelola WBS.
2. Anonim
Pelaporan pelanggaran dilaksanakan secara anonim maupun dapat dilengkapi dengan identitas pelapor.
3. Independen
Pengelola WBS bersikap independen atas laporan yang diterima. Independensi Pengelola WBS juga terlihat dari keberadaan struktur Pengelola WBS sebagai fungsi yang independen.
4. Perlindungan Pelapor
Semua pihak wajib menerapkan prinsip nonrepudiasi yaitu memberikan perlindungan termasuk imunitas administrasi kepada pelapor dari potensi balasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum.
Unsur Pengaduan
pelaporan pelanggaran harus memenuhi atribut 4W1H dan disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti terjadinya peristiwa yang dilaporkan, atribut dan dokumen pendukung meliputi:
1) Masalah yang Diadukan (what),
2) Pihak yang terlibat/terlapor (who)
Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi - saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;
3) Lokasi pelanggaran (where)
Meliputi lokasi, tempat, unit kerja atau fungsi dimana terjadinya pelanggaran tersebut;
4) Waktu pelanggaran (when)
Periode kejadian yang menyebutkan hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu saat pelanggaran tersebut terjadi;
5) Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan (how)
Menjelaskan bagaimana pelanggaran dilakukan.
6) Bukti pendukung
Bukti-bukti pendukung atas kondisi pelanggaran tersebut, misalnya dokumen, foto, video, dan lain-lain;
