Jakarta (15/10/21) -
Pemanfaatan layanan digital BPJS Kesehatan telah membantu meningkatkan angka
pemanfaatan layanan di fasilitas kesehatan. Hingga September 2021, tercatat
lebih dari 9,3 juta pelayanan yang diakses oleh peserta JKN-KIS melalui layanan
teleconsulting. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali
Ghufron Mukti dalam kegiatan Webinar Financial : Government & Basic
Essential Sectors: Synergize for Post-Pandemic Economic Recovery,” Jumat
(15/10).
"Di awal masa pandemi,
terdapat penurunan angka kunjungan peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP). Namun, untuk menjaga aksesibilitas peserta JKN-KIS ke FKTP,
BPJS Kesehatan telah mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu peserta JKN-KIS
tetap bisa mengakses pelayanan melalui layanan digital lewat Mobile JKN,
optimalisasi kegiatan promotif preventif secara langsung dan tidak langsung dan
kebijakan iterasi peresepan untuk pelayanan obat PRB,” jelas Ghufron.
Ghufron menambahkan, pandemi
Covid-19 bukan hanya memberikan dampak kepada angka pelayanan di FKTP, namun
juga memberikan pengaruh terhadap angka kunjungan pelayanan di rumah sakit.
Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran peserta terpapar
Covid-19 di rumah sakit.
"Sebelum terjadi Pandemi
Covid-19, angka kunjungan RJTL mencapai 8,4 juta kali, namun setelah pandemi
Covid-19, rata-rata kunjungan sebanyak 6,4 juta,” ungkap Ghufron.
Ghufron mengatakan, untuk
mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk menghadirkan
berbagai inovasi dan mengembangkan layanan yang dapat diakses oleh peserta
JKN-KIS, khususnya melalui layanan non tatap muka, seperti aplikasi Mobile JKN,
Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) hingga BPJS Kesehatan Care
Center 165.
"Khusus pada aplikasi
Mobile JKN, terdapat fitur Konsultasi Dokter. Melalui fitur tersebut, peserta
dapat berkonsultasi dengan dokter yang berada di Puskesmas atau Klinik tempat
dirinya terdaftar untuk mengetahui keluhan yang dirasakan tanpa harus ke luar
rumah,” tambah Ghufron.
Dengan begitu, lanjut Ghufron,
BPJS Kesehatan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah, khususnya bagi faskes
mitra BPJS Kesehatan untuk bersama-sama meningkatkan komitmen untuk terus
menghadirkan inovasi layanan digital demi mempermudah peserta mengakses
pelayanan kesehatan di masa pandemi.
Hadir dalam kesempatan
tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga
Hartarto, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kimia Farma Tbk, Lina Sari
dan Direktur Bisnis Perum Bulog, Feby Novita.
