Luwu Timur Dukung Implementasi INPRES 1 Tahun 2022 Demi Jaga Komitmen UHC

Penulis : Humas Dibaca : 303 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 16 May 2022 07:05:21
Luwu Timur, Jamkesnews – Sebagai upaya dalam menyamakan visi dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Palopo bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dan mitra kerja BPJS Kesehatan melaksanakan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama, Selasa (26/04). Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Harbu Hakim mengapresiasi komitmen penuh yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung upaya percepatan cakupan kepesertan Program JKN-KIS demi mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC). “Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS sampai saat ini. Tidak dapat dipungkiri, Pemerintah Daerah memang mengambil peranan penting dan sebagai pemangku kepentingan utama dalam rangka menyukseskan terselenggaranya Program JKN-KIS,” ujar Harbu. Dirinya menjelaskan, penguatan sinergi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah perlu dilakukan untuk bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan Program JKN-KIS. Apalagi, setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang menginstruksikan 30 kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Oleh karenanya, ia menyebut dukunagn yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder lain tentang Program JKN-KIS agar kesinambungan program tersebut dapat terus berjalan. "Kami berharap bahwa seluruh pihak, baik pemerintah daerah hingga seluruh mitra kerja BPJS Kesehatan dapat mendorong upaya percepatan cakupan kepesertaan Program JKN-KIS, sehingga seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Timur dapat terlindungi ke dalam Program JKN-KIS dan bersama-sama juga meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS," tambah Harbu. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Bahri Suli menjelaskan bahwa penyelenggaraan Program JKN-KIS menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Oleh karena itu, pihakny ajuga mendorong kepada seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung Program JKN-KIS sehingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta semakin optimal. “Permasalahan seputar jaminan kesehatan ini tidak hanya menjadi beban dari BPJS Kesehatan tetapi menjadi tanggung jawab dari seluruh anggota forum, karena menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Apalagi dengan adanya Instruksi Presiden ini, dimana poin-poin yang menjadi tanggung jawab kita sudah jelas terjabar. Dukungan dari seluruh instansi terkait diperlukan untuk tetap menjaga komitmen capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Luwu Timur,” himbau Bahri. (nf/va)

File :