Menggembirakan, Lebih dari 97% Penduduk DIY Terjamin Program JKN

Penulis : Humas Dibaca : 373 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 02 Aug 2022 12:52:50

Yogyakarta (29/07/2022) – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) pada pertengahan tahun 2022 ini. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Pencapaian ini bahkan melebihi angka cakupan nasional. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, ketercapaian UHC merupakan salah satu wujud nyata komitmen dan kehadiran pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi penduduknya. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci sukses yang patut untuk terus ditingkatkan agar UHC ini semakin dirasakan manfaatnya oleh penduduk setempat.

“Kami mengapresiasi komitmen kuat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah memberikan jaminan kesehatan penduduk. Akses layanan kesehatan kini terbuka lebar bagi semua warga di wilayah DIY,” katanya usai menyerahkan Piagam UHC kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Jumat (29/07). 

UHC merupakan pencapaian cakupan kepesertaan Program JKN di suatu daerah yang minimal 95%  dari total jumlah penduduknya telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain menjadi peserta JKN.

Ghufron menyampaikan bahwa selain mendorong cakupan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga melakukan upaya-upaya strategis untuk menjaga dan mendorong kualitas layanan di fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan. Menurutnya, muara dari semua upaya ini adalah masyarakat yang terlindungi dan mendapatkan hak untuk layanan kesehatan yang baik dan profesional.

“Sebagai wujud tanggung jawab kepada peserta, BPJS Kesehatan terus berbenah untuk menjamin mutu layanan. Berbagai inovasi telah dikembangkan dan kini dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta. Terbaru, BPJS Kesehatan memantapkan kembali implementasi antrean online. Beberapa rumah sakit di DIY telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi karena telah menerapkan antrean online secara maksimal. Rumah sakit tersebut di antaranya RSUP Dr. Sardjito, RS PKU Muhammadiyah Bantul dan RSU Nur Hidayah,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Ghufron, BPJS Kesehatan juga telah meluncurkan beberapa program yang memberikan kemudahan akses bagi peserta JKN. Di antaranya, pengembangan fitur di Aplikasi Mobile JKN, Chat Asisstant JKN (CHIKA), Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) hingga imbauan untuk melakukan skrining riwayat kesehatan setahun sekali bagi peserta JKN yang berusia di atas 15 tahun.

“Cakupan kepesertaan yang diiringi dengan perbaikan dan peningkatan mutu layanan kami harapkan memberikan kepuasan kepada peserta JKN. Kami berharap, capaian UHC ini manfaatnya dapat menyentuh peserta secara nyata. Kami juga menyediakan dashboard yang bisa digunakan Pemda DIY untuk melihat dan menganalisis kira-kira berapa jumlah pesertanya. Pemda juga bisa melihat apa saja 10 (sepuluh) penyakit terbanyak di DIY,” ujar Ghufron.

Sementara, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa capaian 97,24 % ini bukan hanya prestasi Pemda DIY, namun merupakan prestasi masyarakat. Masyarakat DIY sadar untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam hal jaminan kesehatan.  

“Kami akan berupaya bisa memenuhi target. Harapan saya bahwa masyarakat DIY ini bisa terjamin masalah kesehatan. Jadi ya tadi sudah disampaikan 97,24%, berarti tinggal sedikit ya. Harapan kita tidak ada yang sakit tetapi kalau sakit sudah ada jaminan kesehatannya,” ungkapnya.

Target kepesertaan JKN secara nasional untuk tahun 2024 berada di angka 98%. Ini berarti untuk mencapai target tersebut jumah persentase yang harus dipenuhi DIY hanya kurang sekitar 0,76% saja. Jumlah ini akan segera terpenuhi mengingat jumlah 97,24% yang dicapai DIY bisa terpenuhi sebelum tahun 2024. DIY akan mendorong sisa target ini untuk bisa tercapai. 

Terkait dengan 38.000 warga DIY yang belum terdaftar, Sri Sultan berharap untuk segera bisa terdaftar dengan melakukan proses sesuai prosedur. Jumlah ini nanti akan didata juga untuk mengetahui ada berapa yang berhak terdaftar kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan berapa yang kategori mandiri. 

“Nanti kita lihat apa hasil verifikasi yang 38.000 itu berikut kualifikasinya. Kita lihat kalau memang mereka ada di kategori menengah seharusnya mampu bayar sendiri. Kalau tidak mampu baru nanti silahkan pengajuan untuk kategori PBI,” ujarnya.


File :