Kudus Slametan JKN, Raih UHC di Hari Jadi ke-473

Penulis : Humas Dibaca : 626 Kategori : Berita Umum
Tanggal Posting : 24 Sep 2022 06:18:28

Kudus, Jamkesnews - Pemerintah Kabupaten Kudus membuktikan komitmennya dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada warganya dengan mencapai Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2022. Dengan dicapainya UHC, sebanyak 827.216 jiwa dari total jumlah penduduk 867.637 jiwa atau sebesar 95,39 persen warga Kabupaten Kudus resmi terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini menjadi kado istimewa pada Hari Jadi ke-473 Kabupaten Kudus yang jatuh pada 23 September 2022.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Kudus yang sangat memperhatikan kesehatan warganya. Pencapaian ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah daerah memastikan kesehatan warganya,” kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun dalam kegiatan Kudus Slametan JKN - Penghargaan dan Deklarasi Optimalisasi UHC, Rabu (21/09).

Dia menjelaskan, amanat untuk mencapai UHC tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah menetapkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan penduduk Indonesia minimal 98 persen dari total jumlah penduduk pada tahun 2024. Untuk itu, pihaknya berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan JKN dengan bersinergi bersama pemerintah daerah untuk mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan tersebut.

“Kami juga mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga kesinambungan Program JKN sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

David mengungkapkan, tercapainya UHC juga bermakna ada kepastian bagi setiap orang untuk mengakses pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial, baik dalam pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif maupun pelayanan promotif dan preventif yang efektif.

“Penyempurnaan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan guna mewujudkan UHC yang optimal. Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat menjadi penggerak untuk meningkatkan dukungan terhadap keberlangsungan Program JKN sebagai program strategis nasional,” jelasnya.

Sementara Bupati Kudus, HM. Hartopo mengatakan, pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Kudus. Karena itu pihaknya berkomitmen kuat untuk terus mencapai dan mempertahankan UHC. Bahkan, pihaknya menargetkan pencapaian UHC 98 persen di tahun 2023, lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Penghargaan UHC Kabupaten Kudus ini bisa menjadikan motivasi untuk terus mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kudus. Kami juga berkomitmen untuk mencapai UHC 98 persen kepesertaan pada tahun 2023, syukur-syukur bisa mencapai 100 pesen. Untuk mencapai target tersebut tentu ada anggaran yang harus digelontorkan, hitungannya mencapai di atas 3 miliar rupiah,” kata Hartopo. 

Ia mengatakan, pihaknya terus menyisir kepesertaan PBI agar diberikan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Sebelumnya banyak ditemukan pekerja swasta yang ikut didaftarkan sebagai peserta JKN. Padahal sesuai ketentuannya, mereka harus didaftarkan oleh masing-masing perusahaan.

“Kudus termasuk terakhir dalam melakukan penyisiran secara berkala kepada para pekerja yang terdaftar dalam PBI. Dari hasil  penyisiran itu buruh yang statusnya masih terdaftar sebagai peserta PBI dialihkan menjadi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU),” imbuhnya.

Sebagai pemenuhan layanan kesehatan untuk peserta JKN wilayah Kabupaten Kudus, saat ini pelayanan kesehatan yang tersedia untuk memberikan pelayanan peserta JKN terdapat 135 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 19 Puskesmas, 24 klinik pratama, 70 Dokter Praktik Perorangan, 23 dokter gigi. BPJS Kesehatan juga sudah bekerja sama dengan delapan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang mencakup satu RS pemerintah dan tujuh RS swasta.

Sebagai bentuk penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap penyelenggaraan Program JKN, seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus menandatangani deklarasi optimalisasi Program JKN di Kabupaten Kudus. Tak ketinggalan, Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Dwi Martiningsih juga menyerahkan Buku Album “Edamame” yang berisi kumpulan testimoni positif peserta JKN kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Mawar Hartopo.


File :